Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (1469–1527), diplomat dan pemikir politik Florence yang dikenal sebagai salah satu peletak dasar tradisi realisme politik. Berangkat dari pengalamannya sendiri dalam dunia diplomasi dan kekuasaan yang penuh gejolak di semenanjung Italia, Machiavelli meninggalkan tradisi filsafat normatif yang berfokus pada cita-cita ideal, dan sebagai gantinya menganalisis kekuasaan sebagaimana benar-benar bekerja dalam kenyataan—sebuah pendekatan yang melahirkan konsep-konsep penting seperti virtù, fortuna, dan ketegangan antara moralitas personal dengan tuntutan mempertahankan negara. Pembahasan berikut disusun secara tematik untuk membantu pembaca memahami gagasan-gagasan kunci tersebut, termasuk sisi lain pemikirannya yang lebih condong pada republikanisme, yang sering luput dari pembacaan populer terhadap Il Principe.

Daftar Isi

Biografi Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli lahir di Florence pada 3 Mei 1469 dan meninggal di kota yang sama pada 21 Juni 1527. Ia hidup pada masa yang penuh gejolak politik di semenanjung Italia, ketika kota-kota negara seperti Florence, Milan, Venesia, Napoli, dan Negara Kepausan saling bersaing memperebutkan pengaruh, sementara kekuatan asing seperti Prancis dan Spanyol berulang kali menginvasi wilayah tersebut. Kondisi inilah yang kelak sangat membentuk pemikiran politiknya.

Machiavelli menjabat sebagai pejabat pemerintahan Republik Florence sejak 1498, khususnya sebagai sekretaris kedua dan kepala kanselir kedua yang menangani urusan diplomatik dan militer. Dalam kapasitas ini, ia melakukan berbagai misi diplomatik ke istana-istana Eropa, termasuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Cesare Borgia, yang pengamatannya terhadap taktik politik Borgia kelak banyak memengaruhi argumen dalam Il Principe. Karier politiknya berakhir pada 1512 ketika keluarga Medici kembali berkuasa di Florence dan membubarkan republik. Machiavelli dipecat dari jabatannya, dituduh terlibat konspirasi melawan Medici, sempat dipenjara dan disiksa, sebelum akhirnya dibebaskan dan menjalani pengasingan di sebuah perkebunan kecil di luar kota.

Masa pengasingan inilah yang justru menjadi periode paling produktif dalam hidupnya. Dalam suratnya yang terkenal kepada sahabatnya, Francesco Vettori, Machiavelli menggambarkan kebiasaannya mengenakan pakaian formal setiap malam untuk “memasuki istana-istana kuno para manusia zaman dahulu” melalui pembacaan teks-teks klasik, sebelum menuliskan Il Principe (1513), karya yang ia persembahkan kepada keluarga Medici dengan harapan dapat memulihkan posisinya dalam pemerintahan—harapan yang tidak pernah terwujud. Ia terus menulis hingga akhir hayatnya, mencakup karya sejarah, drama, dan risalah politik, namun tidak pernah lagi menduduki jabatan pemerintahan sepenuhnya seperti sebelumnya. Ia meninggal pada 1527, tidak lama setelah Republik Florence sempat dipulihkan kembali, namun tanpa sempat kembali menjabat karena kecurigaan yang masih melekat padanya dari kedua belah pihak, Medici maupun kaum republikan.

Pemikiran Niccolò Machiavelli

Realisme Politik (verità effettuale)

Salah satu sumbangan paling mendasar Machiavelli terhadap filsafat politik adalah pemutusannya secara tegas dari tradisi filsafat politik normatif yang mendominasi pemikiran Barat sejak zaman klasik hingga Abad Pertengahan, sebuah tradisi yang diwakili oleh nama-nama besar seperti Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquinas. Tradisi ini pada umumnya membangun teori politik dengan bertolak dari pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya sebuah negara dan penguasa yang ideal, berdasarkan konsepsi tertentu mengenai kebaikan tertinggi, keadilan kosmis, atau kehendak ilahi. Machiavelli, melalui Il Principe (1513), secara eksplisit meninggalkan pendekatan semacam ini dan menggantinya dengan analisis yang bertumpu pada pengamatan langsung terhadap bagaimana kekuasaan sesungguhnya diperoleh, dipertahankan, dan hilang dalam sejarah nyata maupun dalam pengalaman politiknya sendiri sebagai diplomat Republik Florence.

Pernyataan paling eksplisit mengenai orientasi metodologis ini muncul dalam Bab XV Il Principe, ketika Machiavelli menyatakan bahwa maksudnya adalah menulis sesuatu yang berguna bagi siapa pun yang memahaminya, dan karena itu ia menganggap lebih pantas mengikuti kebenaran faktual mengenai sesuatu (verità effettuale della cosa) daripada gambaran imajinatif tentangnya. Istilah verità effettuale ini menjadi salah satu frasa kunci yang paling sering dikutip dari seluruh karyanya, karena secara ringkas merangkum keseluruhan proyek intelektualnya: kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran normatif mengenai bagaimana dunia seharusnya berjalan menurut suatu cita-cita moral, melainkan kebenaran empiris mengenai bagaimana dunia benar-benar berjalan, lengkap dengan segala kekejaman, tipu daya, dan kekerasan yang menyertai perebutan dan mempertahankan kekuasaan.

Machiavelli memperkuat argumennya dengan mengkritik secara eksplisit para penulis sebelumnya yang menghabiskan waktu membayangkan republik-republik dan kerajaan-kerajaan ideal yang tidak pernah benar-benar ada dan tidak pernah bisa ada dalam kenyataan. Kritik ini menyasar langsung tradisi yang dimulai dari Republik karya Plato dan berlanjut melalui berbagai risalah cermin-bagi-pangeran (mirror for princes) pada Abad Pertengahan dan Renaisans, yang lazimnya menasihati penguasa untuk senantiasa berpegang pada kebajikan Kristen dan klasik sebagai jalan menuju kekuasaan yang sah dan langgeng. Bagi Machiavelli, nasihat semacam ini bukan hanya tidak realistis, melainkan berbahaya secara praktis, karena penguasa yang mengikutinya secara membuta tanpa mempertimbangkan kenyataan politik di sekitarnya akan dengan mudah dihancurkan oleh lawan-lawannya yang tidak terikat oleh skrupel moral yang sama.

Pemutusan metodologis ini bersifat radikal karena secara mendasar menggeser pertanyaan pokok filsafat politik. Jika tradisi sebelumnya bertanya “bagaimana seharusnya penguasa bertindak agar menjadi baik secara moral”, Machiavelli mengalihkan pertanyaan tersebut menjadi “bagaimana penguasa sesungguhnya harus bertindak agar berhasil memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta negaranya”. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan penekanan, melainkan perubahan dalam kriteria penilaian itu sendiri: keberhasilan seorang penguasa, dalam kerangka Machiavelli, diukur dari kemampuannya menjaga stabilitas negara dan keamanan rakyatnya, bukan dari sejauh mana tindakannya sesuai dengan standar moral universal tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa pergeseran ini tidak berarti Machiavelli sepenuhnya menolak nilai kebajikan-kebajikan tradisional. Ia tidak menafikan bahwa kualitas-kualitas seperti kejujuran, kemurahan hati, dan belas kasihan adalah hal yang baik secara umum dan patut dipuji ketika dimiliki seorang penguasa. Namun ia berargumen, dengan nada yang khas pragmatis, bahwa penguasa yang secara konsisten dan tanpa syarat bertindak sesuai kebajikan-kebajikan tersebut, tanpa mempertimbangkan konteks dan situasi yang dihadapinya, pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Alasannya sederhana namun tajam: karena banyak orang di sekitarnya tidak baik, seorang penguasa yang bersikeras selalu bertindak baik akan menjadi ‘mangsa empuk’ bagi mereka yang tidak terikat oleh prinsip yang sama. Karena itu, menurut Machiavelli, seorang penguasa perlu mempelajari cara untuk tidak selalu baik, dan menggunakan atau tidak menggunakan kapasitas tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan.

Pendekatan inilah yang menjadikan Machiavelli sering dipandang, terutama dalam kajian hubungan internasional dan ilmu politik modern, sebagai salah satu peletak dasar tradisi realisme politik. Tradisi ini dicirikan oleh penekanan pada analisis kekuasaan sebagaimana adanya dalam kenyataan empiris—dengan segala kepentingan, konflik, dan keterbatasan yang menyertainya—bukan sebagaimana seharusnya menurut cita-cita moral atau filosofis tertentu.

Virtù dan Fortuna

Dua konsep ini menjadi kerangka analisis utama Machiavelli dalam Il Principe (1513) untuk menjelaskan mengapa sebagian penguasa berhasil memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya, sementara sebagian lain mengalami kehancuran, sekalipun keduanya mungkin menghadapi situasi awal yang tidak jauh berbeda. Kerangka ini juga mencerminkan cara pandang Machiavelli mengenai hakikat kehidupan politik secara umum: sebuah medan yang senantiasa diwarnai oleh ketidakpastian dan perubahan, di mana keberhasilan tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali manusia, namun juga tidak sepenuhnya ditentukan oleh nasib semata.

Fortuna merujuk pada keberuntungan, nasib, atau keadaan-keadaan di luar kendali manusia yang memengaruhi jalannya peristiwa politik—perubahan cuaca yang menentukan hasil suatu pertempuran, wabah penyakit yang melemahkan suatu negara, kematian mendadak seorang sekutu atau pelindung politik, atau pergeseran aliansi kekuatan asing yang tiba-tiba mengubah peta kekuatan di suatu wilayah. Machiavelli mengakui secara jujur bahwa fortuna memiliki peran besar dalam menentukan nasib manusia, dan ia bahkan memberikan perkiraan kuantitatif yang cukup terkenal: dalam Bab XXV Il Principe, ia menduga bahwa fortuna mengendalikan sekitar separuh dari tindakan-tindakan manusia, sementara separuh sisanya, atau sedikit kurang dari itu, diserahkan kepada manusia sendiri untuk dikendalikan melalui kemampuannya bertindak. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa Machiavelli tidak menganut pandangan yang naif mengenai kemahakuasaan kehendak manusia dalam politik; ia menyadari bahwa betapapun cakapnya seorang penguasa, selalu ada unsur di luar kendalinya yang dapat menentukan hasil akhir suatu peristiwa.

Kepemimpinan Pragmatis: Ditakuti atau Dicintai

Salah satu bagian paling banyak dikutip sekaligus paling sering disalahpahami dari Il Principe (1513) adalah pembahasan Machiavelli mengenai apakah lebih baik bagi seorang penguasa untuk dicintai atau ditakuti oleh rakyatnya, yang diuraikan secara khusus dalam Bab XVII. Pembahasan ini muncul dalam konteks yang lebih luas mengenai kekejaman dan kemurahan hati (crudeltà dan pietà) sebagai dua kualitas yang harus dikelola secara cermat oleh seorang penguasa, dan menjadi salah satu contoh paling jelas dari pendekatan realisme politik Machiavelli yang telah dibahas sebelumnya—yaitu menganalisis persoalan kepemimpinan berdasarkan pengamatan terhadap watak manusia yang sesungguhnya, bukan berdasarkan cita-cita moral mengenai bagaimana manusia seharusnya berperilaku.

Machiavelli membuka pembahasannya dengan menyatakan bahwa idealnya, seorang penguasa memiliki keduanya sekaligus, yaitu dicintai sekaligus ditakuti oleh rakyatnya. Namun karena kedua kualitas ini sulit disatukan dalam diri satu orang, dan karena keadaan sering memaksa seorang penguasa untuk memilih salah satu ketika keduanya tidak dapat dicapai bersamaan, Machiavelli menyimpulkan bahwa jauh lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai, apabila penguasa harus memilih di antara keduanya.

Kesimpulan ini bertumpu pada pengamatannya yang cukup pesimistis mengenai watak manusia secara umum, yang ia gambarkan dengan rangkaian sifat yang tajam: manusia pada dasarnya tidak tahu berterima kasih, plin-plan, suka berpura-pura dan menyembunyikan bahaya yang sesungguhnya, penghindar bahaya, dan tamak akan keuntungan. Selama seorang penguasa memberikan manfaat kepada rakyatnya, menurut Machiavelli, mereka akan menunjukkan kesetiaan, kesediaan mengorbankan harta, darah, bahkan nyawa dan anak-anak mereka—selama bahaya itu masih jauh; namun begitu bahaya benar-benar mendekat, kesetiaan tersebut dengan mudah berbalik arah.

Argumen inti Machiavelli terletak pada perbedaan mendasar antara cinta dan rasa takut sebagai dua jenis ikatan yang mengikat rakyat kepada penguasanya. Cinta, menurutnya, adalah ikatan kewajiban yang dipertahankan melalui rasa syukur (riconoscenza), dan ikatan semacam ini, karena manusia pada dasarnya jahat atau setidaknya mudah mementingkan diri sendiri, akan mudah diputuskan oleh rakyat kapan pun kepentingan pribadi mereka menuntutnya. Sebaliknya, rasa takut dipertahankan melalui ketakutan akan hukuman (paura di pena), dan ikatan semacam ini, menurut Machiavelli, tidak pernah gagal karena rasa takut senantiasa hadir dalam benak orang yang bersangkutan, terlepas dari perubahan situasi atau kepentingan pribadi mereka. Dengan kata lain, cinta bergantung pada kehendak baik rakyat yang labil dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh penguasa, sementara rasa takut berada sepenuhnya dalam kendali penguasa itu sendiri, karena ia dapat memastikan konsistensi ancaman hukuman yang menopangnya.

Meskipun demikian, Machiavelli menambahkan sebuah kualifikasi penting yang sering luput dari pembacaan populer terhadap argumen ini, dan kualifikasi inilah yang sesungguhnya membuat posisinya jauh lebih bernuansa dibanding kesan pertama yang ditimbulkan oleh ungkapan “lebih baik ditakuti daripada dicintai”. Machiavelli secara eksplisit menegaskan bahwa seorang penguasa harus membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa sehingga, sekalipun ia tidak berhasil memperoleh cinta rakyatnya, ia harus tetap menghindari kebencian (odio) dari mereka.

Bagi Machiavelli, ditakuti dan dibenci adalah dua hal yang secara kategoris berbeda dan tidak boleh disamakan. Ia menjelaskan bahwa seorang penguasa dapat sepenuhnya menghindari kebencian selama ia menahan diri dari merampas harta benda milik warganya dan perempuan-perempuan mereka, sebab menurut pengamatannya, kebanyakan orang lebih cepat melupakan kematian ayah mereka dibanding kehilangan warisan harta bendanya. Kebencian semacam inilah, yang muncul dari perampasan hak milik dan kehormatan rakyat, yang menurut Machiavelli benar-benar berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan seorang penguasa, karena dapat memicu konspirasi dan pemberontakan yang mengancam posisinya secara langsung.

Tujuan Menghalalkan Cara: Nuansa dalam Il Principe

Ungkapan “tujuan menghalalkan cara” (the end justifies the means) telah lama melekat erat pada nama Machiavelli dalam wacana populer, sering dijadikan label ringkas untuk merangkum seluruh filsafat politiknya. Namun perlu ditegaskan sejak awal bahwa frasa persis tersebut tidak pernah ditulis secara harfiah oleh Machiavelli dalam Il Principe (1513) maupun karya-karyanya yang lain. Frasa ini merupakan simplifikasi yang berkembang belakangan dalam sejarah penerimaan pemikirannya, dan meskipun mengandung sebagian kebenaran mengenai orientasi umum argumennya, simplifikasi ini turut menyembunyikan nuansa penting yang sesungguhnya melekat dalam teks aslinya.

Argumen yang sesungguhnya diajukan Machiavelli, terutama dalam Bab XVIII Il Principe yang membahas sejauh mana penguasa harus menepati janji, jauh lebih spesifik dan kontekstual dibanding generalisasi yang terkandung dalam ungkapan populer tersebut. Machiavelli menyatakan bahwa seorang penguasa, demi mempertahankan negara dan stabilitas politiknya, terkadang perlu bertindak bertentangan dengan kesetiaan, belas kasihan, kemanusiaan, dan bahkan agama, apabila keadaan benar-benar menuntutnya. Argumen ini bukan pernyataan umum bahwa segala cara dibenarkan demi tujuan apa pun, melainkan klaim yang lebih terbatas dan kondisional: dalam situasi-situasi tertentu di mana kelangsungan negara terancam, penguasa perlu memiliki fleksibilitas untuk menyimpang dari norma moral konvensional, dan fleksibilitas ini merupakan bagian dari virtù yang harus dimiliki seorang pemimpin yang efektif.

Konteks di mana argumen ini muncul juga penting untuk dipahami secara utuh. Machiavelli membahasnya dalam kerangka bagaimana seorang penguasa harus menjaga citra dirinya di mata rakyat dan pihak lain. Ia menekankan bahwa seorang penguasa sebaiknya tampak memiliki kualitas-kualitas baik seperti kasih sayang, kejujuran, integritas, kesalehan, dan kemanusiaan, karena kualitas-kualitas ini dihargai secara luas oleh masyarakat. Namun, di balik tampilan tersebut, penguasa yang bijaksana harus mempertahankan disposisi batin yang memungkinkannya bertindak sebaliknya kapan pun kebutuhan mendesak menuntutnya, tanpa terjebak dalam kekakuan moral yang dapat membahayakan posisinya. Machiavelli menggambarkan penguasa ideal sebagai sosok yang mampu memadukan sifat singa dan rubah—kekuatan singa untuk menakut-nakuti serigala, dan kecerdikan rubah untuk mengenali jebakan yang tidak terlihat oleh singa—sebuah metafora yang menekankan pentingnya kombinasi antara kekuatan dan kelicikan, bukan sekadar kekerasan tanpa perhitungan.

Machiavelli juga menambahkan pertimbangan penting mengenai bagaimana tindakan seorang penguasa akan dinilai oleh dunia. Ia menyatakan bahwa dalam tindakan semua manusia, dan terutama para penguasa yang tidak dapat digugat oleh pengadilan mana pun, orang-orang akan melihat pada hasil akhirnya. Karena kebanyakan orang menilai berdasarkan apa yang tampak di permukaan dan hasil dari suatu peristiwa, bukan berdasarkan sarana yang sesungguhnya digunakan untuk mencapainya, seorang penguasa yang berhasil menaklukkan dan mempertahankan negaranya akan dipuji, terlepas dari cara-cara yang ditempuhnya untuk mencapai keberhasilan tersebut. Pernyataan inilah yang paling dekat maknanya dengan gagasan populer “tujuan menghalalkan cara”, namun perlu dicatat bahwa Machiavelli menyampaikannya lebih sebagai deskripsi mengenai cara dunia sesungguhnya menilai para pemimpin—sebuah observasi sosiologis mengenai watak manusia—ketimbang sebagai preskripsi moral universal bahwa segala tindakan buruk otomatis dibenarkan asalkan tujuannya tercapai.

Perlu ditegaskan bahwa argumen ini tidak berarti Machiavelli menganggap moralitas sama sekali tidak relevan dalam politik, sebagaimana kadang disimpulkan secara berlebihan oleh pembacaan populer terhadap karyanya. Yang sesungguhnya ia lakukan adalah menempatkan tanggung jawab utama seorang penguasa pada keberlangsungan dan keamanan negara yang dipimpinnya sebagai prioritas tertinggi, yang menurutnya kadang tidak sejalan dengan tuntutan moralitas personal konvensional yang berlaku bagi individu biasa dalam kehidupan pribadinya. Machiavelli secara implisit mengakui adanya dua ranah etika yang berbeda: etika personal yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan privat, dan etika politik yang mengatur tanggung jawab seorang pemimpin terhadap kelangsungan komunitas yang dipimpinnya, di mana kegagalan menjaga negara dapat berakibat jauh lebih buruk—berupa kekacauan, penjajahan asing, atau kehancuran seluruh tatanan sosial—dibanding pelanggaran terhadap norma moral personal tertentu.

Ketegangan antara kedua ranah etika inilah yang kemudian dikenal luas dalam kajian filsafat politik dan etika kontemporer sebagai “masalah tangan kotor” (dirty hands problem), sebuah istilah yang dipopulerkan terutama melalui esai filsuf Michael Walzer pada 1973 yang secara eksplisit merujuk pada persoalan yang pertama kali diangkat Machiavelli. Persoalan ini mempertanyakan apakah seorang pemimpin politik, dalam situasi tertentu yang genting, boleh atau bahkan wajib melanggar prinsip moral yang berlaku umum demi mencegah bencana yang lebih besar bagi komunitas yang dipimpinnya, dan jika demikian, apakah pelanggaran tersebut kemudian dapat dibenarkan sepenuhnya, ataukah pemimpin tersebut tetap harus menanggung beban moral atas pelanggaran yang dilakukannya, sekalipun tindakannya secara politik terbukti perlu dan efektif. Perdebatan ini tetap menjadi salah satu isu paling hidup dalam etika politik hingga saat ini, muncul kembali dalam berbagai konteks kontemporer seperti kebijakan luar negeri, keputusan dalam situasi perang, hingga tindakan-tindakan rahasia badan intelijen negara—yang semuanya, pada akarnya, mewarisi ketegangan yang pertama kali diformulasikan secara tajam oleh Machiavelli lima abad yang lalu.

Republikanisme dalam Discorsi

Meskipun Machiavelli paling dikenal melalui Il Principe yang membahas kekuasaan monarki dan tirani, karyanya yang lain, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Diskursus atas Dasawarsa Pertama Titus Livius, ditulis sekitar 1517), menunjukkan sisi pemikirannya yang justru condong pada republikanisme dan menempatkan pemerintahan republik sebagai bentuk pemerintahan yang lebih unggul dibanding kekuasaan tunggal seorang pangeran, terutama dalam jangka panjang. Ketegangan antara kedua karya ini—yang satu tampak membela kekuasaan otokratis dan yang lain membela kebebasan republik—menjadi salah satu teka-teki paling banyak diperdebatkan dalam kajian pemikiran Machiavelli, yang dikenal sebagai “masalah Machiavelli” (Machiavelli question).

Militer dan Kekuatan Sendiri

Machiavelli memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan militer sebagai fondasi paling mendasar bagi kekuasaan politik, sebuah tema yang muncul konsisten baik dalam Il Principe (1513) maupun dikembangkan secara lebih sistematis dalam karyanya Dell’arte della guerra (Seni Perang, 1521), satu-satunya risalah panjang mengenai teori militer yang ia terbitkan semasa hidupnya. Perhatian ini bukan sekadar minat teknis terhadap taktik peperangan, melainkan berakar dari keyakinan filosofisnya bahwa kekuatan militer merupakan prasyarat mutlak bagi keberadaan negara yang berdaulat dan stabil, sekaligus mencerminkan pengalaman pribadinya sebagai pejabat Republik Florence yang menyaksikan langsung betapa rapuhnya kota-kota Italia yang bergantung pada kekuatan militer asing.

Dalam Bab XII Il Principe, Machiavelli merumuskan prinsip dasarnya dengan tegas: fondasi utama bagi setiap negara, baik negara lama maupun negara baru, adalah hukum yang baik dan persenjataan yang baik. Ia kemudian menambahkan pengamatan logis yang menghubungkan keduanya: karena tidak mungkin ada hukum yang baik tanpa persenjataan yang baik untuk menegakkannya, dan karena di mana pun terdapat persenjataan yang baik biasanya juga ditemukan hukum yang baik, maka Machiavelli memutuskan untuk mengesampingkan pembahasan mengenai hukum dan berfokus sepenuhnya pada persoalan persenjataan sebagai fondasi yang lebih mendasar. Pandangan ini menempatkan kekuatan militer bukan sebagai salah satu aspek di antara banyak aspek kekuasaan, melainkan sebagai kondisi yang mendahului dan memungkinkan tegaknya tatanan hukum serta stabilitas politik itu sendiri.

Berdasarkan prinsip ini, Machiavelli mengklasifikasikan jenis-jenis pasukan yang dapat digunakan sebuah negara ke dalam beberapa kategori, dan memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap masing-masingnya. Ia secara khusus mengkritik keras penggunaan tentara bayaran (truppe mercenarie), yang pada masanya lazim digunakan oleh negara-negara kota Italia, termasuk Florence sendiri, untuk berperang tanpa harus mempersenjatai warganya sendiri. Machiavelli berargumen bahwa tentara bayaran pada dasarnya tidak dapat diandalkan karena mereka tidak memiliki motivasi selain bayaran yang mereka terima—tidak ada kecintaan pada negara yang mereka bela, tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawa demi kepentingan yang bukan kepentingan mereka sendiri. Ia menggambarkan pasukan bayaran sebagai terpecah belah, ambisius, tidak berdisiplin, dan tidak setia; mereka berani di hadapan sekutu namun pengecut di hadapan musuh, dan berpotensi berbalik melawan atau meninggalkan tuannya ketika situasi memburuk, sebab kesetiaan mereka semata-mata ditentukan oleh besarnya bayaran, bukan oleh ikatan yang lebih mendalam terhadap negara yang mempekerjakan mereka.

Kritik yang sama tajamnya juga dilontarkan Machiavelli terhadap penggunaan pasukan bantuan asing (truppe ausiliarie), yaitu pasukan yang dipinjam dari penguasa atau negara lain untuk membantu dalam peperangan. Meskipun pasukan semacam ini mungkin terbukti cakap dan berdisiplin dalam pertempuran, Machiavelli memperingatkan bahaya yang justru lebih besar daripada tentara bayaran: pasukan bantuan asing tetap loyal kepada penguasa yang mengirim mereka, bukan kepada negara yang mereka bantu, sehingga kemenangan yang diraih dengan pasukan semacam ini berisiko besar berubah menjadi bentuk penaklukan terselubung, di mana negara yang meminta bantuan justru berakhir berada di bawah kendali kekuatan asing yang seharusnya menjadi sekutunya. Machiavelli merangkum kedua bahaya ini dengan pernyataan yang tegas: jika kalah, negara tersebut akan hancur; jika menang, negara tersebut menjadi tawanan dari pasukan bantuan tersebut.

Sebagai alternatif dari kedua jenis pasukan yang tidak dapat diandalkan tersebut, Machiavelli secara konsisten menganjurkan agar setiap negara membangun pasukan warganya sendiri (armi proprie atau milizia propria), yaitu tentara yang terdiri dari warga negara atau rakyat dari wilayah kekuasaan penguasa itu sendiri, bukan tentara sewaan maupun pinjaman dari pihak luar. Argumen utamanya bertumpu pada persoalan kepentingan dan loyalitas: warga negara yang mengangkat senjata untuk mempertahankan negaranya sendiri memiliki kepentingan langsung dalam keberhasilan pertahanan tersebut, karena kekalahan berarti kehancuran bagi tanah air, keluarga, dan harta benda mereka sendiri, bukan sekadar kehilangan sumber penghasilan sebagaimana yang dialami tentara bayaran. Ikatan kepentingan yang langsung inilah, menurut Machiavelli, yang menjadi jaminan paling kuat bagi kesetiaan dan keberanian sebuah pasukan dalam menghadapi ancaman yang sesungguhnya.

Sebagai model dan inspirasi bagi gagasan ini, Machiavelli secara konsisten merujuk pada Republik Romawi kuno, yang menurutnya berhasil membangun kekuatan dan ekspansi wilayahnya justru karena mengandalkan warganya sendiri sebagai kekuatan militer utama, bukan tentara bayaran atau pasukan asing. Rujukan pada Romawi kuno ini juga muncul secara konsisten dalam Discorsi, di mana Machiavelli menghubungkan kekuatan militer berbasis warga negara dengan vitalitas politik republik secara lebih luas—warga yang turut mengangkat senjata bagi negaranya, menurutnya, juga cenderung lebih peduli dan terlibat aktif dalam kehidupan politik negaranya secara keseluruhan, sehingga terdapat keterkaitan erat antara kekuatan militer domestik dengan kualitas kewargaan dan partisipasi politik dalam sebuah republik.

Perhatian Machiavelli terhadap persoalan militer ini juga perlu dipahami dalam konteks historis konkret yang ia saksikan langsung sepanjang kariernya sebagai pejabat Florence. Semenanjung Italia pada masanya berulang kali menjadi ajang invasi kekuatan-kekuatan asing seperti Prancis dan Spanyol, sementara kota-kota Italia sendiri saling bertikai dengan mengandalkan tentara bayaran dari para kondotiere yang loyalitasnya dapat dibeli dan sewaktu-waktu berpindah pihak. Machiavelli sendiri terlibat langsung dalam upaya membentuk milisi warga Florence pada masa jabatannya, sebuah proyek yang mencerminkan penerapan konkret dari keyakinannya mengenai pentingnya kekuatan militer domestik, meskipun proyek tersebut pada akhirnya tidak cukup kuat untuk mencegah kejatuhan Republik Florence pada 1512. Pengalaman kegagalan inilah yang, menurut banyak penafsir, turut memperkuat keyakinan Machiavelli mengenai betapa mendesaknya kebutuhan akan kekuatan militer yang berakar pada warga negara sendiri, sebuah gagasan yang kemudian ia tuangkan secara lebih sistematis dalam Dell’arte della guerra dan menjadi salah satu warisan pemikirannya yang paling berpengaruh terhadap teori negara-bangsa modern, khususnya mengenai pentingnya kemandirian pertahanan sebagai syarat kedaulatan sejati sebuah negara.

Karya

Il Principe (ditulis 1513, terbit 1532)
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (ditulis sekitar 1517, terbit 1531)
Dell’arte della guerra (1521)
Istorie fiorentine (ditulis 1520–1525, terbit 1532)
La Mandragola (sekitar 1518–1520)

Referensi

Machiavelli, N. (1998). The prince (H. C. Mansfield, Trans., 2nd ed.). University of Chicago Press.
Machiavelli, N. (1996). Discourses on Livy (H. C. Mansfield & N. Tarcov, Trans.). University of Chicago Press.
Machiavelli, N. (2003). The art of war (C. Lynch, Trans.). University of Chicago Press.
Machiavelli, N. (1988). Florentine histories (L. F. Banfield & H. C. Mansfield, Trans.). Princeton University Press.
Machiavelli, N. (1981). Mandragola (M. Musa, Trans.). Waveland Press.
Machiavelli, N. (1996). Machiavelli and his friends: Their personal correspondence (J. B. Atkinson & D. Sices, Eds. & Trans.). Northern Illinois University Press.
Morgenthau, H. J. (2005). Politics among nations: The struggle for power and peace (K. W. Thompson & W. D. Clinton, Rev.; 7th ed.). McGraw-Hill.
Skinner, Q. (1981). Machiavelli. Oxford University Press.
Viroli, M. (1998). Machiavelli. Oxford University Press.
Walzer, M. (1973). Political action: The problem of dirty hands. Philosophy & Public Affairs, 2(2), 160–180.

Citation

BibTeX RIS Zotero

What are You Looking For?