Jean-Jacques Rousseau – Kontrak Sosial | Review & Ebook

Kontrak Sosial (Du contrat social ou Principes du droit politique) terbit di Amsterdam pada 1762 dan menjadi karya teori politik paling berpengaruh dari Jean-Jacques Rousseau. Rousseau lahir di Jenewa pada 1712 dan mencapai ketenaran lewat Discours sur l’inégalité (1755), yang menyatakan bahwa ketimpangan bukan hasil alam melainkan hasil lembaga sosial. Kontrak Sosial terbit pada tahun yang sama dengan novel pendidikan Émile. Kedua buku itu dikecam penguasa gereja dan negara, dibakar di Paris dan Jenewa, dan Rousseau harus melarikan diri dari Prancis.

Buku ini lahir dari proyek yang lebih besar, Institutions politiques, yang tidak pernah Rousseau selesaikan. Ia memangkasnya menjadi satu risalah ringkas dalam empat buku yang memuat prinsip-prinsip hak politik. Rousseau berdialog dengan tradisi kontrak sosial yang sudah ada, terutama Hobbes, Locke, Grotius, dan Pufendorf. Ia mengambil gagasan kontrak sebagai dasar legitimasi, tetapi menolak kesimpulan mereka bahwa rakyat boleh menyerahkan kedaulatannya kepada seorang penguasa. Pertanyaan yang ia ajukan bukan bagaimana negara bisa dibentuk, melainkan apa yang membuat paksaan negara sah.

Kalimat pembukanya paling terkenal dan paling sering dikutip lepas konteks: manusia lahir bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu. Rousseau tidak sedang mengajak membongkar semua ikatan. Ia bertanya apakah ada bentuk ikatan sosial yang bisa dibenarkan, yaitu ketika belenggu berubah menjadi hukum yang ditaati karena warga sendiri yang membuatnya. Buku ini mencoba menjawab dengan membangun konsep kedaulatan rakyat dan kehendak umum.

Analisa Buku Kontrak Sosial

Masalah Dasar dan Rumusan Kontrak

Rousseau merumuskan persoalan pokoknya di Buku I, bab 6: bagaimana menemukan bentuk persekutuan yang melindungi pribadi dan harta setiap anggota dengan seluruh kekuatan bersama, sementara setiap orang yang menyatu dengan semua tetap hanya menaati dirinya sendiri dan tetap sebebas sebelumnya. Rumusan ini menjadi ukuran yang ia pakai untuk menilai semua bentuk pemerintahan. Kontrak sosial, jawabannya, adalah penyerahan total setiap orang beserta seluruh haknya kepada komunitas. Karena penyerahan itu setara bagi semua, tidak ada orang yang dirugikan dan tidak ada yang punya alasan membuatnya lebih berat bagi orang lain.

Perbedaan dari Hobbes tajam. Bagi Hobbes, rakyat menyerahkan hak kepada penguasa yang berdiri di luar kontrak. Bagi Rousseau, penerima penyerahan adalah komunitas itu sendiri, dan setiap warga adalah sekaligus bagian dari yang berdaulat dan subjek yang tunduk pada hukum. Karena tidak ada orang yang menyerahkan diri kepada orang lain, tidak ada ketergantungan pribadi. Yang ada hanyalah ketaatan pada hukum yang berasal dari kehendak semua.

Rousseau membedakan tiga jenis kebebasan. Kebebasan alamiah adalah hak tak terbatas atas apa yang dapat dicapai, yang dalam keadaan alamiah dibatasi oleh kekuatan orang lain. Kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum dan dilindungi oleh hukum. Kebebasan moral adalah ketaatan pada hukum yang kita tetapkan sendiri, yang menurut Rousseau membuat manusia sungguh-sungguh tuan atas dirinya. Dari sinilah muncul rumusan kontroversial bahwa siapa yang menolak mematuhi kehendak umum akan dipaksa bebas oleh seluruh badan politik. Maknanya, paksaan pada kasus itu mengembalikan orang kepada kehendak yang ia sendiri ikut buat, bukan menundukkannya pada kehendak asing. Kalimat itu menjadi sasaran kritik terberat terhadap buku ini.

Kehendak Umum, Kedaulatan, dan Hukum

Konsep pusat buku ini adalah kehendak umum (volonté générale). Rousseau membedakannya dari kehendak semua (volonté de tous). Kehendak semua hanyalah jumlah kepentingan pribadi yang saling bersaing. Kehendak umum menyangkut kepentingan bersama, yaitu apa yang tersisa ketika kelebihan dan kekurangan dari kehendak-kehendak pribadi saling meniadakan. Ia mengandaikan bahwa warga bertanya pada dirinya apa yang baik bagi seluruh komunitas, bukan apa yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya.

Kedaulatan, menurut Rousseau, adalah pelaksanaan kehendak umum, dan ia punya dua sifat. Kedaulatan tak dapat dialihkan karena kehendak tidak bisa diwakilkan tanpa berhenti menjadi kehendak. Kedaulatan juga tak dapat dibagi, sebab kehendak itu satu atau bukan kehendak umum sama sekali. Hukum adalah ungkapan kehendak umum dan harus bersifat umum baik dalam sumber maupun dalam objeknya: ia berlaku untuk semua dan tidak menyebut orang tertentu. Pembatasan ini penting, karena menutup kemungkinan hukum dipakai untuk menghukum atau menguntungkan individu secara khusus.

Rousseau mengakui bahwa rakyat tidak selalu melihat apa yang baik bagi mereka. Karena itu ia memperkenalkan pembuat hukum (législateur), sosok luar biasa yang merancang lembaga dasar tanpa memegang kekuasaan politik, dan harus meyakinkan tanpa memaksa. Contohnya Lycurgus di Sparta dan Musa pada bangsa Israel. Di titik ini terlihat ketegangan dalam teorinya. Kehendak umum dinyatakan selalu lurus, tetapi pertimbangan rakyat bisa keliru, sehingga muncul kebutuhan akan figur penuntun yang berpotensi menyelinap sebagai otoritas di luar kontrol rakyat.

Rousseau juga menetapkan syarat sosial bagi kehendak umum. Ia menolak adanya faksi dan perkumpulan parsial yang menyaring suara warga, dan menganggap kehendak umum paling mungkin muncul bila warga memberi suara tanpa saling berkomunikasi secara berkelompok. Ia juga menuntut kesetaraan ekonomi yang cukup: tidak boleh ada warga yang begitu kaya sehingga dapat membeli warga lain, dan tidak ada yang begitu miskin sehingga terpaksa menjual dirinya. Syarat ini sering terlewat dalam pembacaan yang hanya memusatkan perhatian pada kehendak umum sebagai konsep abstrak.

Pemerintah, Perwakilan, dan Ukuran Negara

Buku III memisahkan kedaulatan dari pemerintah. Pemerintah hanyalah badan perantara antara rakyat sebagai yang berdaulat dan rakyat sebagai subjek hukum. Tugasnya melaksanakan hukum dan menjaga kebebasan sipil dan politik, dan kekuasaannya dipinjamkan, bukan dimiliki. Rousseau membedakan tiga bentuk pemerintahan menurut jumlah pemegang kekuasaan eksekutif: demokrasi, aristokrasi, dan monarki, dan menganggap tidak ada yang cocok untuk semua negeri. Ia memberi catatan terkenal bahwa demokrasi dalam arti ketat hanya cocok untuk bangsa dewa, tidak untuk manusia, karena menuntut kebajikan dan kesederhanaan yang jarang ada.

Ia menganggap pemerintah selalu cenderung merosot, karena kehendak khusus para pelaksananya terus menekan kehendak umum. Karena itu ia menekankan pertemuan rakyat secara berkala dan berulang kali menanyakan apakah bentuk pemerintahan dan para pelaksananya masih dikehendaki rakyat.

Bagian paling polemis adalah penolakannya terhadap perwakilan. Menurut Rousseau, kedaulatan tak bisa diwakilkan, dan para wakil rakyat hanyalah juru kuasa yang tidak bisa menetapkan apa pun secara final. Ia menyindir rakyat Inggris yang mengira diri bebas padahal hanya bebas saat memilih anggota parlemen, dan segera menjadi budak begitu pemilihan selesai. Sikap ini membuat modelnya sulit diterapkan pada negara besar, dan Rousseau sendiri menyadarinya: ia berpendapat bahwa kehendak umum paling mungkin berlaku di negara kecil, seperti Jenewa, Korsika, atau polis klasik. Karena itu teorinya sering dianggap lebih cocok sebagai standar kritik daripada cetak biru institusional.

Lembaga Politik Roma dan Agama Sipil

Buku IV membahas pemungutan suara, pemilihan, dan lembaga-lembaga Romawi sebagai contoh bagaimana kehendak umum dapat diwujudkan. Rousseau mengagumi komitia Roma, tribun rakyat sebagai penjaga hukum dari pemerintah, kediktatoran sebagai alat darurat yang dibatasi waktu, dan sensor sebagai penjaga moral publik. Ia menganggap bahwa suara mayoritas mengikat jika kontrak asal bersifat bulat, dan bahwa semakin penting dan serius sebuah keputusan, semakin mendekati kebulatan suara yang diperlukan.

Bab penutup tentang agama sipil menjadi bagian yang paling mengganggu pembaca liberal. Rousseau menilai bahwa negara memerlukan perekat moral, dan menganjurkan pengakuan iman sipil yang sederhana: adanya Tuhan yang berkuasa dan bijak, kehidupan sesudah mati, ganjaran bagi yang saleh dan hukuman bagi yang jahat, serta kesucian kontrak sosial dan hukum. Ia menganjurkan toleransi terhadap semua agama yang menoleransi agama lain, tetapi menolak intoleransi dogmatis. Siapa yang bertingkah laku seolah tidak mempercayai dogma sipil itu dapat dibuang dari negara, dan siapa yang mengaku percaya lalu bertindak sebaliknya dapat dihukum mati. Ia menolak Kristen sebagai agama sipil karena menurutnya agama itu mengarahkan hati warga ke dunia lain dan melemahkan kesetiaan pada negara. Pembaca masa kini cenderung melihat bab ini sebagai bagian yang paling tidak sesuai dengan kebebasan hati nurani.

Penilaian Kritis: Pengaruh, Kritik, dan Keterbatasan

Pengaruh buku ini luas. Gagasan kedaulatan rakyat dan kesetaraan warga menjadi bahan bagi Revolusi Prancis, dan Kant menjadikan otonomi sebagai inti moral. Rawls menyebut Rousseau sebagai salah satu pendahulu teori keadilannya, dan kaum republikan kontemporer memakainya untuk membela kebajikan sipil. Kekuatan teorinya terletak pada gagasan bahwa kebebasan politik berarti ikut menetapkan hukum yang mengikat kita, bukan hanya bebas dari campur tangan. Ia juga menekankan bahwa ketimpangan ekstrem merusak kebebasan politik, argumen yang tetap relevan.

Kritik terhadapnya sama tajam. Benjamin Constant membedakan kebebasan kuno, yaitu partisipasi dalam urusan umum, dari kebebasan modern, yaitu ruang pribadi yang dilindungi dari negara, dan menuduh Rousseau mengorbankan yang kedua demi yang pertama. Isaiah Berlin menempatkan gagasan “dipaksa bebas” sebagai contoh kebebasan positif yang dapat dibalik menjadi pembenaran tirani. Jacob Talmon menyebut Rousseau sebagai pelopor demokrasi totaliter, meski pembacaan ini banyak diperdebatkan karena Rousseau tidak mengusulkan partai tunggal atau pemimpin yang berbicara atas nama rakyat dan malah menolak perwakilan. Para pembela Rousseau menunjuk bahwa Jacobin yang memakainya menyimpang dari syarat-syarat yang ia tetapkan.

Ada kritik lain yang lebih mendasar. Konsep kehendak umum tidak memberi prosedur yang jelas untuk membedakannya dari kehendak mayoritas atau kepentingan elite yang mengaku mewakili rakyat. Teorinya mengandaikan komunitas kecil dan homogen dengan kebajikan sipil yang kuat, syarat yang sulit dipenuhi masyarakat modern yang plural. Kritik feminis, termasuk Carole Pateman, menunjukkan bahwa kontrak Rousseau mengecualikan perempuan dari kewargaan penuh, sejalan dengan gambaran perempuan sebagai pelengkap lelaki dalam Émile. Rousseau juga tidak banyak membahas perbudakan dalam kerangka kontraknya, dan ia mengaitkan kesetaraan warga dengan lingkup yang sempit.

Buku ini paling bermanfaat bila dibaca sebagai pertanyaan, bukan resep. Pertanyaannya tentang apa yang membuat kekuasaan sah, dan syarat apa yang membuat warga benar-benar menjadi pembuat hukumnya, tidak kehilangan daya. Jawabannya perlu diuji dengan keberatan dari tradisi liberal, republikan, dan feminis agar nilai dan bahayanya sama-sama terlihat.

Referensi

• Rousseau, J.-J. (1997). The social contract and other later political writings (V. Gourevitch, Ed. & Penerj.). Cambridge University Press.

Download Ebook

Download ebook gratis : Jean-Jacques Rousseau – Kontrak Sosial