Sosialisme

Sosialisme adalah ideologi dan gerakan politik-ekonomi yang menghendaki alat-alat produksi utama dimiliki atau dikendalikan secara bersama, baik oleh masyarakat, negara, koperasi, maupun dewan pekerja, dan menjadikan kesetaraan sosial serta kesejahteraan bersama sebagai tujuan pokok. Para penganutnya berpendapat bahwa pasar yang dibiarkan bekerja sendiri melahirkan ketimpangan dan eksploitasi, sehingga produksi dan pembagian hasil perlu diatur demi kepentingan banyak orang, bukan segelintir pemilik modal. Sosialisme lebih tepat disebut rumpun ideologi dan gerakan daripada satu doktrin tunggal, karena ia mencakup pandangan yang berbeda tentang peran negara, pasar, demokrasi, dan jalan perubahan.

Sosialisme tumbuh pada awal abad ke-19 sebagai tanggapan atas Revolusi Industri, ketika urbanisasi cepat, kerja pabrik yang keras, kemiskinan kota, dan jurang antara pemilik modal dan buruh memunculkan kritik tajam terhadap tatanan baru. Para pemikir seperti Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen membayangkan masyarakat yang diatur secara kooperatif dan rasional. Pada paruh kedua abad itu, Karl Marx dan Friedrich Engels memberinya landasan teoretis yang menjadi acuan banyak gerakan buruh, dan partai-partai sosialis serta serikat buruh berkembang di Eropa. Pada abad ke-20, sosialisme terbelah: sebagian menempuh jalan revolusi dan melahirkan negara-negara yang dipimpin partai komunis, sedangkan sebagian lain menempuh jalan parlementer dan membangun negara kesejahteraan, terutama di Eropa Barat dan Utara.

Sosialisme kini hadir dalam partai sosial demokrat, serikat buruh, gerakan koperasi, dan kajian akademik, serta dalam perdebatan tentang ketimpangan, jaminan sosial, dan kepemilikan publik. Para pendukungnya memandangnya sebagai jalan menuju keadilan sosial dan demokrasi yang meluas ke ranah ekonomi. Para pengkritiknya menyoroti masalah insentif, efisiensi, pemusatan kekuasaan negara, dan pengalaman rezim yang mengatasnamakan sosialisme sambil menekan kebebasan. Karena itu, istilah ini selalu perlu dibaca menurut konteks: sosialisme demokratis di Skandinavia sangat berbeda dari sosialisme negara di Uni Soviet.

Daftar Isi

Pengertian Sosialisme

Sosialisme dipahami sebagai pandangan dan gerakan yang menilai bahwa ketimpangan dan penderitaan sosial bersumber dari tatanan ekonomi yang berbasis kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan bahwa tatanan itu perlu diganti atau dikoreksi secara mendasar melalui kepemilikan atau pengendalian bersama serta pembagian hasil yang lebih adil. Dalam rumusan klasik, sosialisme menekankan solidaritas, kesetaraan, dan kerja sama sebagai pengganti persaingan sebagai prinsip pengorganisasian masyarakat.

Kata “sosialisme” berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan atau sekutu. Istilah socialisme mulai dipakai di Prancis dan Inggris pada 1820-an dan 1830-an, antara lain di kalangan pengikut Owen dan Saint-Simon, untuk menyebut gagasan yang menekankan kepentingan masyarakat di atas individualisme ekonomi. Dalam teori Marxis, sosialisme juga dipakai untuk menyebut fase peralihan antara kapitalisme dan komunisme, sehingga pemakaian istilah ini berlapis: sebagai doktrin, sebagai gerakan, dan sebagai tahap sejarah.

Sosialisme dibedakan dari beberapa konsep dekat. Komunisme, dalam pengertian Marxis, adalah tujuan akhir tanpa kelas dan negara, sedangkan dalam praktik abad ke-20 dipakai untuk partai dan negara berhaluan Leninis. Sosial demokrasi menerima ekonomi pasar dan demokrasi parlementer, tetapi memperbaikinya lewat pajak progresif, jaminan sosial, dan hak pekerja. Anarkisme sosial menolak negara, sedangkan sosialisme negara menekankan peran negara dalam mengelola ekonomi. Selain itu dikenal sosialisme utopis, sosialisme Fabian, sosialisme gilda, sosialisme pasar, dan sosialisme Islam atau Afrika yang berusaha memadukan gagasan ini dengan tradisi lokal. Perbedaan ini membuat sosialisme tidak memiliki satu definisi yang disepakati semua penganutnya.

Ciri-Ciri Sosialisme

Kepemilikan dan Pengendalian Bersama atas Alat Produksi

Gagasan inti sosialisme adalah bahwa sarana yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan, yaitu tanah, pabrik, tambang, bank, jaringan transportasi, dan energi, tidak semestinya menjadi milik pribadi segelintir orang, karena hasil produksi dihasilkan oleh kerja banyak orang. Para sosialis awal sampai pada gagasan ini dari pengamatan langsung atas Revolusi Industri. Robert Owen, pemilik pabrik tekstil di New Lanark, melihat bahwa kemajuan mesin menghasilkan kekayaan yang luar biasa, tetapi pekerja, termasuk anak-anak, tetap hidup miskin dan bekerja belasan jam sehari. Ia menyimpulkan bahwa masalahnya bukan pada kurangnya produksi, melainkan pada cara produksi dikuasai dan hasilnya dibagi. Dalam A New View of Society (1813) ia berargumen bahwa watak manusia dibentuk oleh lingkungannya, sehingga lingkungan kerja yang adil akan melahirkan manusia yang lebih baik, dan ia kemudian mendirikan komunitas kooperatif tempat alat produksi dimiliki bersama anggotanya. Percobaan di New Harmony, Indiana (1825-1827), gagal karena perselisihan internal dan lemahnya organisasi, tetapi gerakan koperasi Inggris yang lahir dari pengaruhnya, terutama koperasi konsumen Rochdale (1844), bertahan dan menjadi model koperasi modern.

Marx dan Engels memberi dasar analitis yang paling berpengaruh. Dalam Das Kapital, Marx berpendapat bahwa buruh yang tidak memiliki alat produksi terpaksa menjual tenaga kerjanya, dan nilai yang ia hasilkan melebihi upah yang ia terima. Selisih itu, yang disebut nilai lebih, menjadi keuntungan pemilik modal. Karena itu, kepemilikan pribadi atas alat produksi dipandang sebagai sumber eksploitasi dan bukan sekadar hak atas harta. Marx juga menunjukkan bahwa produksi kapitalis semakin bersifat sosial, dengan ribuan orang bekerja bersama dalam rantai produksi yang saling terkait, sementara kepemilikannya tetap pribadi. Ketidaksesuaian antara produksi yang bersifat sosial dan kepemilikan yang bersifat pribadi inilah yang menurutnya menimbulkan krisis berulang dan menuntut kepemilikan bersama sebagai penyelesaiannya.

Para sosialis tidak sepakat tentang siapa yang memiliki dan mengelola alat produksi bersama itu, dan dari sinilah muncul bentuk-bentuk yang berbeda. Dalam sosialisme negara, yang diterapkan di Uni Soviet dan negara-negara sejenis, alat produksi utama dinasionalisasi dan dikelola melalui perencanaan terpusat. Dalam sosialisme koperasi, yang berakar pada Owen dan Proudhon, alat produksi dimiliki oleh para pekerja atau konsumen dalam koperasi yang bersaing di pasar. Dalam sosialisme gilda yang dikembangkan G. D. H. Cole di Inggris awal abad ke-20, industri dikelola oleh serikat pekerja yang berfungsi seperti gilda modern, sementara negara mewakili konsumen. Dalam sosialisme pasar, yang dibahas oleh Oskar Lange pada 1930-an, perusahaan milik publik bersaing di pasar dengan harga yang disesuaikan oleh badan perencana lewat coba-coba. Model Yugoslavia di bawah Tito menerapkan pengelolaan mandiri pekerja (samoupravljanje), ketika perusahaan sosial dikelola dewan pekerja yang memilih manajemen dan berbagi hasil.

Sosial demokrasi mengambil jalan berbeda. Setelah Perang Dunia II, pemerintahan Partai Buruh Inggris di bawah Clement Attlee menasionalisasi Bank Inggris, batu bara, kereta api, listrik, dan gas, dan membentuk Layanan Kesehatan Nasional pada 1948. Namun sebagian besar partai sosial demokrat kemudian meninggalkan nasionalisasi luas sebagai tujuan utama. Anthony Crosland dalam The Future of Socialism (1956) berpendapat bahwa kepemilikan sudah kurang penting, karena kontrol atas perusahaan besar telah beralih dari pemilik ke manajer, sehingga sosialisme dapat dicapai lewat pajak progresif, jaminan sosial, pendidikan, dan pertumbuhan, tanpa perlu menasionalisasi industri. Di Swedia, Rudolf Meidner mengusulkan pada 1970-an “dana pekerja” yang secara bertahap memindahkan saham perusahaan ke dana milik serikat pekerja. Gagasan ini ditentang keras kalangan pengusaha dan akhirnya dilemahkan lalu dihapus pada awal 1990-an.

Pengalaman historis memperlihatkan keberhasilan dan masalah. Kepemilikan publik berhasil di sektor tertentu, seperti layanan air, listrik, transportasi, dan kesehatan di banyak negara, serta dalam koperasi seperti Mondragon di Basque, Spanyol, yang menghimpun puluhan ribu pekerja-pemilik. Di sisi lain, perencanaan terpusat di Uni Soviet dan Eropa Timur menghadapi kelangkaan kronis dan pemborosan. János Kornai dalam The Socialist System (1992) menjelaskan hal ini melalui “kendala anggaran lunak”: perusahaan negara yang merugi akan diselamatkan, sehingga tidak ada tekanan untuk efisien. Ludwig von Mises dan Friedrich Hayek menyatakan bahwa tanpa pasar bagi alat produksi, tidak ada harga yang memungkinkan perhitungan ekonomi rasional, sedangkan Lange menjawab bahwa harga bayangan dapat meniru pasar. Perdebatan kalkulasi sosialis ini tidak pernah sepenuhnya selesai, dan para peneliti sosialisme pasar kontemporer, seperti John Roemer, mengusulkan model ketika warga memegang saham perusahaan yang tidak dapat diperjualbelikan agar pasar dan kepemilikan sosial dapat dipadukan.

Sebagian sosialis kontemporer menggeser pertanyaannya dari kepemilikan formal ke kontrol nyata. Erik Olin Wright dalam Envisioning Real Utopias (2010) menawarkan beberapa bentuk yang sudah ada dan dapat diperluas: koperasi pekerja, penganggaran partisipatif seperti di Porto Alegre, Brasil, perusahaan sosial, dan jaminan pendapatan dasar. Ia berpendapat bahwa sosialisme tidak harus dibangun dalam satu revolusi, tetapi dengan memperluas ruang kekuasaan sosial atas ekonomi di celah-celah kapitalisme. G. A. Cohen dalam Why Not Socialism? (2009) mengajukan argumen moral dengan perumpamaan perjalanan berkemah: orang yang berkemah bersama mengerjakan tugas bersama dan berbagi alat tanpa menuntut keuntungan, dan Cohen bertanya mengapa prinsip serupa tidak dapat diterapkan pada masyarakat luas. Ia mengakui bahwa kendala utama adalah soal insentif dan skala. Debat tentang pengendalian bersama kini juga meluas ke platform digital, data, dan sumber daya alam, yang oleh sebagian pemikir disebut barang bersama (commons) yang semestinya tidak dimiliki pribadi.

Kritik terhadap Kapitalisme dan Eksploitasi

Kritik sosialis terhadap kapitalisme berangkat dari pengamatan bahwa sistem yang menghasilkan kekayaan belum pernah terlihat sebesar itu justru berdampingan dengan kemiskinan massal. Pada paruh pertama abad ke-19, Friedrich Engels menuliskan pengamatan langsungnya di Manchester dalam The Condition of the Working Class in England (1845). Ia menggambarkan pekerja pabrik yang tinggal di permukiman kumuh tanpa sanitasi, anak-anak yang bekerja belasan jam di pabrik tekstil, dan harapan hidup buruh kota yang jauh di bawah golongan berada. Bagi Engels, penderitaan ini bukan kecelakaan atau akibat kemalasan pekerja, melainkan hasil wajar dari sistem yang menjadikan tenaga kerja sebagai barang dagangan yang harganya ditekan oleh persaingan. Gambaran serupa muncul dalam laporan komisi pemerintah Inggris dan dalam novel Charles Dickens, sehingga kritik sosialis tidak berdiri sendirian, tetapi tumbuh dari kenyataan yang dicatat banyak pengamat.

Konsep eksploitasi dirumuskan paling tajam oleh Karl Marx. Dalam Das Kapital, ia membedakan antara nilai yang dihasilkan pekerja dan nilai tenaga kerjanya sendiri, yaitu upah yang cukup untuk menghidupkan dirinya. Seorang pekerja mungkin menghasilkan nilai setara upahnya dalam empat jam, tetapi bekerja delapan jam. Empat jam sisanya menghasilkan nilai lebih yang diambil pemilik modal tanpa imbalan. Marx menekankan bahwa pertukaran ini tampak adil di permukaan, karena upah dibayar sesuai kontrak dan pekerja bebas menerimanya. Eksploitasi tersembunyi di balik kebebasan formal itu, sebab pekerja yang tidak memiliki alat produksi tidak punya pilihan selain menjual tenaganya. Marx juga memperkenalkan gagasan fetisisme komoditas: hubungan antarmanusia dalam produksi tampil sebagai hubungan antarbenda yang diatur harga, sehingga ketimpangan terasa seperti hukum alam, bukan hasil hubungan kekuasaan.

Kritik Marx tidak berhenti pada pembagian hasil. Dalam Manuskrip Ekonomi dan Filsafat (1844) ia membahas keterasingan (alienation) pekerja dalam empat segi. Pekerja terasing dari hasil kerjanya karena produk itu dimiliki orang lain, dari proses kerjanya karena ia mengerjakan tugas yang ditetapkan pihak lain, dari kodratnya sebagai makhluk yang mencipta secara sadar, dan dari sesamanya karena persaingan membuat orang saling berhadapan. Pandangan ini membuat kritik sosialis bersifat moral sekaligus ekonomi: kapitalisme tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merendahkan kehidupan manusia. Para pembaca Marx berbeda pendapat tentang hubungan antara tulisan muda yang humanistik ini dan karya matangnya. Louis Althusser menilai ada “pemutusan epistemologis” yang menjadikan Marx matang ilmiah dan tidak humanis, sedangkan Erich Fromm dan para humanis Marxis melihat kesinambungan.

Kesetaraan dan Keadilan Sosial

Kesetaraan adalah nilai yang paling sering dikaitkan dengan sosialisme, tetapi maknanya berlapis. Para sosialis awal menuntut penghapusan hak istimewa kelahiran dan kekayaan yang membuat sebagian orang hidup dari kerja orang lain. Gerakan Chartist di Inggris pada 1830-an dan 1840-an, misalnya, menuntut hak pilih bagi laki-laki pekerja karena kemiskinan mereka dianggap berkaitan dengan ketiadaan suara dalam pembuatan hukum. Seiring waktu, tuntutan itu meluas dari kesetaraan politik ke kesetaraan ekonomi dan sosial. Pertanyaan yang kemudian memecah para sosialis adalah apa persisnya yang harus disetarakan: hasil, kesempatan, atau kedudukan dalam hubungan sosial.

Rumusan yang paling terkenal tentang distribusi muncul dalam Critique of the Gotha Programme (1875). Karl Marx menulis bahwa pada fase pertama masyarakat pascakapitalis, setiap orang menerima menurut kerja yang ia sumbangkan. Ia menyebut ini masih membawa “cacat” masyarakat lama, sebab ukuran yang sama dikenakan pada orang yang berbeda kemampuan dan tanggungan. Seorang pekerja yang kuat dan lajang akan menerima lebih banyak daripada pekerja yang lebih lemah dengan keluarga besar, padahal kebutuhan mereka berlawanan. Karena itu, pada fase yang lebih tinggi, ketika produksi melimpah, berlaku prinsip bahwa setiap orang bekerja menurut kemampuannya dan menerima menurut kebutuhannya. Marx menolak pula tuntutan “hasil kerja yang utuh” bagi pekerja sebagai slogan kosong, karena sebagian hasil harus disisihkan untuk investasi, jaminan sosial, dan kebutuhan bersama. Argumen ini memperlihatkan bahwa Marx tidak menyamakan kesetaraan dengan kesamaan upah, melainkan dengan penghapusan kelas dan pemenuhan kebutuhan.

Dalam tradisi sosialis demokratis, kesetaraan dipahami sebagai pengurangan ketimpangan yang tidak dapat dibenarkan melalui pajak progresif, pendidikan umum, dan jaminan sosial. R. H. Tawney dalam Equality (1931) berpendapat bahwa kesetaraan tidak berarti semua orang sama, tetapi bahwa perbedaan kemampuan tidak boleh diubah menjadi perbedaan kekuasaan dan martabat yang diwariskan. Ia mengkritik apa yang ia sebut “agama ketidaksetaraan”, yaitu keyakinan bahwa masyarakat perlu dibagi menjadi golongan yang menikmati kemakmuran dan yang melayani. Anthony Crosland dalam The Future of Socialism (1956) menambahkan bahwa kesetaraan kesempatan tidak cukup selama sekolah, kekayaan keluarga, dan kelas sosial menentukan hasil, sehingga negara harus memperluas pendidikan menengah, memperkecil ketimpangan warisan, dan menjamin standar hidup minimum. Dari gagasan ini lahir kebijakan negara kesejahteraan di Eropa pasca-1945: layanan kesehatan universal, pensiun, tunjangan pengangguran, dan pendidikan gratis.

Filsafat politik analitis memberi perumusan yang lebih tajam. John Rawls, yang bukan sosialis, dalam A Theory of Justice (1971) menyatakan bahwa ketimpangan hanya adil bila menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung, dan bahwa bakat serta latar keluarga adalah keberuntungan yang tidak layak dijadikan dasar hak atas hasil lebih. Gagasan ini dimanfaatkan banyak sosialis meskipun Rawls sendiri menganggap ekonomi pasar dengan kepemilikan luas atau sosialisme liberal sebagai kemungkinan yang sah. G. A. Cohen mengkritik Rawls dari dalam dalam Rescuing Justice and Equality (2008): bila orang yang berbakat hanya mau bekerja keras dengan imbalan lebih besar, insentif itu sendiri bertentangan dengan etos kesetaraan, sehingga masyarakat yang benar-benar egaliter memerlukan sikap bersama, bukan sekadar aturan. Amartya Sen dan Elizabeth Anderson mengalihkan pertanyaan: yang penting adalah kemampuan nyata orang untuk hidup bermartabat dan hubungan setara di antara warga, bukan sekadar pembagian pendapatan.

Kesetaraan sosialis juga diperluas ke dimensi lain. Sosialis feminis seperti Clara Zetkin dan Alexandra Kollontai memandang pembebasan perempuan bergantung pada upah yang setara, penitipan anak umum, dan pengakuan kerja domestik. Sosialis antikolonial menuntut kesetaraan antarbangsa, dan Julius Nyerere dalam Deklarasi Arusha (1967) menjadikan kesetaraan dan swadaya sebagai dasar pembangunan Tanzania dengan gagasan ujamaa, yaitu kekeluargaan desa. Di Indonesia, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima Pancasila, dan Soekarno mengajukan “sosio-demokrasi”, yaitu demokrasi politik yang disertai demokrasi ekonomi. Mohammad Hatta, dengan pandangan koperasi, menyatakan bahwa ekonomi harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Praktik kesetaraan sosialis menghasilkan bukti yang beragam. Negara-negara Nordik, dengan pajak tinggi dan layanan publik luas, mencatat ketimpangan pendapatan yang rendah, mobilitas sosial yang relatif tinggi, dan tingkat kemiskinan anak yang rendah menurut data OECD. Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur mencapai melek huruf hampir universal dan layanan kesehatan dasar, tetapi muncul hak istimewa baru bagi pejabat partai, yang digambarkan Milovan Djilas sebagai “kelas baru”. Kritik pasar bebas, seperti Friedrich Hayek, berpendapat bahwa usaha mengejar kesetaraan hasil memerlukan paksaan yang merusak kebebasan dan insentif, dan Robert Nozick menolak pola distribusi apa pun yang tidak lahir dari pertukaran sukarela. Pembela sosialis menjawab bahwa kebebasan formal tanpa sumber daya hanya melayani yang berpunya, dan bahwa data jangka panjang menunjukkan masyarakat yang lebih setara cenderung lebih sehat dan stabil, sebagaimana dikemukakan Richard Wilkinson dan Kate Pickett dalam The Spirit Level (2009), meski kesimpulan mereka masih diperdebatkan secara metodologis.

Solidaritas dan Kerja Sama

Solidaritas adalah gagasan bahwa kepentingan seseorang terikat dengan kepentingan orang lain, sehingga kesejahteraan dicapai bersama dan bukan lewat persaingan antarindividu. Kata ini berasal dari bahasa Prancis solidarité, yang pada awalnya dipakai dalam hukum untuk menyebut tanggung jawab bersama atas utang. Pada abad ke-19, para pemikir sosialis mengubahnya menjadi prinsip moral dan politik. Pierre Leroux, yang dianggap termasuk yang pertama memakainya dalam pengertian itu, menolak pandangan bahwa amal pribadi cukup untuk mengatasi kemiskinan, dan berargumen bahwa masyarakat saling bergantung sehingga penderitaan satu bagian adalah persoalan semua bagian. Auguste Comte dan kemudian Émile Durkheim memberi bentuk sosiologis pada gagasan itu. Dalam The Division of Labor in Society (1893), Durkheim membedakan solidaritas mekanis, yang bertumpu pada kemiripan anggota masyarakat tradisional, dari solidaritas organik, yang tumbuh dari saling ketergantungan dalam pembagian kerja modern. Ia tidak seorang sosialis dalam pengertian partai, tetapi analisisnya membantu menjelaskan mengapa ikatan sosial perlu dibangun secara sadar ketika masyarakat menjadi kompleks.

Dalam teori Marxis, solidaritas dipahami lewat kesadaran kelas. Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa pekerja pabrik, karena berkumpul di tempat kerja yang sama dan menghadapi kepentingan yang sama, secara bertahap menyadari bahwa mereka bukan pesaing satu sama lain, melainkan satu kelas dengan musuh bersama. Seruan penutup Manifesto Partai Komunis, bahwa kaum pekerja di semua negeri hendaknya bersatu, menjadi semboyan solidaritas internasional. Gagasan itu diwujudkan dalam Perhimpunan Pekerja Internasional (1864) dan Hari Buruh 1 Mei, yang berakar pada pemogokan menuntut delapan jam kerja di Chicago pada 1886. Namun solidaritas lintas negara diuji pada 1914, ketika sebagian besar partai sosialis Eropa mendukung perang negaranya masing-masing, sehingga memperlihatkan bahwa kesetiaan nasional sering lebih kuat daripada ikatan kelas.

Kerja sama juga dibela sebagai fakta tentang watak manusia, bukan hanya cita-cita. Peter Kropotkin dalam Mutual Aid (1902) menanggapi tafsir Darwinisme sosial yang menekankan persaingan, dengan mengumpulkan pengamatan bahwa kerja sama merupakan faktor penting dalam bertahan hidup, baik pada hewan maupun pada masyarakat manusia. Meski ia seorang anarkis, argumennya dipakai luas di kalangan sosialis. Pandangan serupa tampak pada Robert Owen, yang berpendapat bahwa persaingan membentuk watak egois dan kerja sama membentuk watak yang lebih baik, sehingga lembaga ekonomi perlu dirancang untuk menumbuhkan kerja sama sejak dini. Penelitian modern dalam antropologi, ekonomi perilaku, dan biologi evolusioner, misalnya tentang resiprositas, altruisme, dan pengelolaan sumber daya bersama oleh Elinor Ostrom, memberi dukungan parsial bagi gagasan ini, meski juga menunjukkan bahwa kerja sama rapuh tanpa aturan dan mekanisme pengawasan.

Peran Negara, Perencanaan, dan Kesejahteraan

Pandangan sosialis tentang negara tidak seragam, dan perbedaan itu merupakan salah satu garis pemisah terpenting dalam sejarah gerakannya. Sosialis awal seperti Saint-Simon memandang negara sebagai alat administrasi yang dapat dipakai mengelola produksi secara rasional demi kesejahteraan banyak orang, sedangkan Proudhon dan para penerusnya menolak negara dan menginginkan federasi asosiasi produsen. Marx dan Engels berada di antara keduanya. Mereka menilai negara sebagai alat satu kelas untuk menekan kelas lain, sehingga kelas pekerja perlu merebut dan memakainya pada masa peralihan, dengan harapan fungsinya memudar ketika kelas lenyap. Dari perbedaan titik berangkat ini lahir dua jalur besar: sosialisme yang mengandalkan negara sebagai pelaku utama ekonomi, dan sosialisme yang mencurigai negara serta mengutamakan pengelolaan oleh pekerja dan masyarakat.

Gagasan perencanaan ekonomi berkembang dari kritik terhadap apa yang dianggap sosialis sebagai kekacauan pasar. Karena produksi kapitalis dilakukan banyak pemilik modal tanpa koordinasi, krisis kelebihan produksi, pengangguran, dan pemborosan dianggap tak terhindarkan. Para sosialis berharap perencanaan dapat menyelaraskan produksi dengan kebutuhan. Model Soviet menerapkannya secara paling lengkap sejak Rencana Lima Tahun pertama pada 1928, dengan lembaga Gosplan yang menetapkan target produksi dan alokasi bahan baku. Hasilnya adalah industrialisasi cepat, tetapi juga kelangkaan kronis, kualitas rendah, dan pemborosan, yang oleh János Kornai dalam Economics of Shortage (1980) dijelaskan sebagai akibat anggaran lunak dan informasi yang tidak sampai ke pusat. Ludwig von Mises dan Friedrich Hayek berpendapat sejak 1920-an dan 1930-an bahwa perencanaan terpusat tidak dapat menghitung secara rasional tanpa harga pasar. Oskar Lange menjawab dengan model sosialisme pasar, tempat harga bayangan ditetapkan lembaga perencana melalui coba-coba dan perusahaan publik mengikuti aturan penentuan harga tertentu. Perdebatan kalkulasi sosialis ini tetap menjadi acuan bagi diskusi tentang batas perencanaan.

Jalur sosial demokrat mengambil kesimpulan yang lebih lunak. Setelah Perang Dunia II, partai-partai sosialis dan buruh di Eropa Barat menerima ekonomi campuran: pasar tetap menjadi mesin utama produksi, tetapi negara menjamin pekerjaan penuh, layanan dasar, dan perlindungan sosial. Pemerintahan Clement Attlee di Inggris (1945-1951) menasionalisasi sektor strategis dan membentuk Layanan Kesehatan Nasional berdasarkan laporan William Beveridge (1942), yang menetapkan tujuan melawan lima “raksasa” yaitu kekurangan, penyakit, kebodohan, kekumuhan, dan pengangguran. Di Swedia, model yang dikembangkan Partai Sosial Demokrat sejak 1930-an, termasuk kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan perundingan terpusat antara serikat dan pengusaha dalam rancangan Rehn-Meidner, memadukan pasar yang kompetitif dengan jaminan sosial yang luas. Gøsta Esping-Andersen dalam The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990) membedakan tiga rezim kesejahteraan, yaitu liberal, korporatis-konservatif, dan sosial demokrat, dengan rezim ketiga ditandai layanan universal dan upaya “mengurangi komodifikasi”, yakni mengurangi ketergantungan warga pada pasar untuk bertahan hidup.

Negara kesejahteraan mencakup beberapa fungsi. Ia menyediakan jaminan pendapatan melalui pensiun, tunjangan pengangguran, tunjangan keluarga, dan jaminan disabilitas. Ia menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penitipan anak. Ia mengatur pasar tenaga kerja melalui upah minimum, perlindungan pemecatan, dan dukungan bagi serikat pekerja. Dan ia mendistribusikan beban melalui pajak progresif. Di Indonesia, gagasan serupa tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menetapkan bahwa cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan dalam sistem jaminan sosial nasional yang dibentuk lewat Undang-Undang SJSN 2004 dan BPJS sejak 2014. Mohammad Hatta menafsirkan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan dengan koperasi sebagai bangunan utamanya, sehingga peran negara dipahami sebagai penjamin dasar, bukan pengambil alih seluruh produksi.

Sejak 1970-an, model ini menghadapi tekanan. Krisis stagflasi, globalisasi modal, penuaan penduduk, dan menguatnya gagasan pasar membuat banyak pemerintah memangkas layanan dan memprivatisasi industri, termasuk Partai Buruh Inggris di bawah Tony Blair dengan “Jalan Ketiga” yang dirumuskan Anthony Giddens, yang berusaha memadukan keadilan sosial dengan keterbukaan pasar. Kritikus kiri menilai pergeseran ini menyerahkan prinsip sosialis kepada neoliberalisme, sedangkan pendukungnya berpendapat bahwa penyesuaian diperlukan agar negara kesejahteraan tetap terbiayai. Beberapa negara Nordik mempertahankan layanan luas dengan reformasi pasar, sehingga sering dijadikan bukti bahwa negara kesejahteraan dapat bertahan, meski sebagian analis mencatat bahwa model itu bergantung pada kepercayaan sosial yang tinggi, produktivitas yang kuat, dan ekonomi yang terbuka.

Kritik terhadap peran negara datang dari berbagai arah. Hayek dalam The Road to Serfdom (1944) memperingatkan bahwa perencanaan ekonomi menumpuk kekuasaan yang cenderung mengancam kebebasan politik, sebuah tesis yang ditolak banyak sosial demokrat yang menunjuk pada kenyataan bahwa negara-negara Nordik tetap demokratis. Milovan Djilas dan Trotsky menyoroti munculnya lapisan birokrat yang berkuasa atas nama rakyat, dan kaum anarkis sosial menilai bahwa kepemilikan negara hanya mengganti pemilik swasta dengan birokrasi. Sosialis demokratis menanggapi dengan menekankan akuntabilitas: peran negara harus tunduk pada pemilu, pengadilan, dan serikat independen. Dari kalangan ekonomi, para penganut teori pilihan publik seperti James Buchanan menunjukkan bahwa pejabat juga dipengaruhi kepentingan sendiri dan kelompok tekanan, sehingga program kesejahteraan dapat melenceng dari tujuannya. Pertanyaan tentang seberapa luas negara perlu berperan, dan bagaimana mencegahnya menjadi pemusat kekuasaan, tetap menjadi pokok perdebatan dalam sosialisme.

Jalan Revolusi dan Jalan Reformasi

Pertanyaan tentang cara mencapai sosialisme, lewat revolusi atau lewat reformasi bertahap, memecah gerakan sosialis lebih dalam daripada perbedaan tujuan akhirnya. Para sosialis awal seperti Owen dan Fourier tidak membayangkan perebutan kekuasaan. Mereka berharap contoh komunitas kooperatif yang berhasil akan meyakinkan masyarakat, sehingga perubahan datang lewat persuasi dan keteladanan. Marx dan Engels mengkritik cara pandang ini sebagai utopis, karena tidak menjelaskan kekuatan sosial yang mampu mewujudkannya. Menurut mereka, kelas penguasa tidak akan menyerahkan alat produksi secara sukarela, sehingga kelas pekerja harus merebut kekuasaan politik. Manifesto Partai Komunis menyatakan bahwa tujuan komunis hanya dapat dicapai dengan menggulingkan tatanan yang ada secara paksa. Namun dalam pidatonya di Amsterdam pada 1872, Marx mengakui bahwa di negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan mungkin Belanda, pekerja dapat mencapai tujuannya lewat cara damai. Engels dalam kata pengantar tahun 1895 untuk The Class Struggles in France bahkan menilai bahwa hak pilih universal dan organisasi partai massa telah mengubah kondisi perjuangan, sehingga pemberontakan jalanan ala abad ke-19 sudah ketinggalan zaman.

Jalan reformasi memperoleh perumusan paling jelas pada Eduard Bernstein. Ia mengamati bahwa kapitalisme Jerman akhir abad ke-19 tidak runtuh sebagaimana diramalkan: kelas menengah tidak lenyap, upah riil naik, dan perusahaan bersaham membuka kepemilikan yang lebih luas. Dalam The Preconditions of Socialism (1899), yang di Indonesia sering dikenal lewat judul Evolutionary Socialism, ia menyimpulkan bahwa sosialisme dapat dicapai lewat perluasan hak pilih, serikat buruh, koperasi, dan undang-undang sosial, dan bahwa gerakannya lebih baik berfokus pada perbaikan nyata daripada menunggu keruntuhan. Ucapannya bahwa “tujuan akhir bukan apa-apa, gerakan adalah segalanya” ditentang keras. Karl Kautsky mempertahankan ortodoksi dengan berargumen bahwa kemenangan parlementer mungkin, tetapi kelas penguasa akan melawan, sehingga revolusi tetap diperlukan. Rosa Luxemburg dalam Reform or Revolution? (1900) menolak Bernstein dengan alasan bahwa reformasi tidak menyentuh akar eksploitasi, sehingga ia hanya menambal sistem, sedangkan perubahan sejati membutuhkan perebutan kekuasaan oleh kelas pekerja.

Revolusi Rusia 1917 membuat perpecahan itu permanen. Vladimir Lenin dalam What Is to Be Done? (1902) berpendapat bahwa kelas pekerja yang dibiarkan sendiri hanya mencapai kesadaran serikat buruh, sehingga diperlukan partai pelopor yang terdiri dari revolusioner profesional. Setelah Bolshevik berkuasa, partai-partai sosialis dunia dihadapkan pada pilihan bergabung dengan Komunis Internasional dengan 21 syarat keanggotaannya, atau tetap di jalur parlementer. Sebagian besar partai sosial demokrat memilih yang kedua, dan sejak itu hubungan antara kaum komunis dan sosial demokrat sering berupa permusuhan, misalnya ketika Komintern menyebut sosial demokrat “sosial-fasis” pada awal 1930-an, yang melemahkan persatuan melawan Nazi di Jerman. Karl Kautsky dalam The Dictatorship of the Proletariat (1918) mengkritik Lenin karena membubarkan Majelis Konstituante dan menyingkirkan demokrasi, dan Luxemburg dalam tulisan penjaranya memperingatkan bahwa kebebasan hanya bagi pendukung pemerintah bukanlah kebebasan.

Kedua jalur menghasilkan pengalaman nyata. Revolusi menghasilkan perubahan kepemilikan yang cepat di Rusia, Tiongkok, Kuba, dan Vietnam, tetapi dengan biaya besar: perang saudara, kolektivisasi paksa, kelaparan, dan kekuasaan satu partai yang bertahan selama puluhan tahun. Jalur reformasi menghasilkan negara kesejahteraan Eropa Barat dan Nordik, tetapi tidak mengubah kepemilikan modal secara mendasar, dan banyak partai sosial demokrat kemudian menerima ekonomi pasar. Upaya menempuh jalan tengah juga tercatat. Di Chile, Salvador Allende terpilih lewat pemilu pada 1970 dan mencoba menjalankan “jalan damai menuju sosialisme” dengan nasionalisasi tembaga dan reformasi agraria, tetapi pemerintahannya digulingkan kudeta militer Augusto Pinochet pada September 1973, dengan dukungan tersirat berbagai kekuatan dalam dan luar negeri. Peristiwa ini dipakai oleh pembela revolusi sebagai bukti bahwa kelas penguasa tidak menerima perubahan lewat pemilu, dan oleh pembela reformasi sebagai bukti pentingnya koalisi luas dan jaminan hukum.

Setelah 1945, muncul berbagai upaya memadukan keduanya. Eurokomunisme pada 1970-an, yang diwakili partai komunis Italia di bawah Enrico Berlinguer, Prancis, dan Spanyol, secara resmi menerima pluralisme politik dan jalan parlementer. Para teoretikus Marxis seperti Nicos Poulantzas berusaha merumuskan “jalan demokratis menuju sosialisme”, yaitu perubahan lewat lembaga demokratis yang disertai gerakan massa dari bawah. Di Amerika Latin, apa yang disebut gelombang pink pada 2000-an menempatkan pemimpin berhaluan kiri, seperti Hugo Chávez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, dan Luiz Inácio Lula da Silva di Brasil, lewat pemilu, dengan hasil yang beragam. Venezuela kemudian memburuk dalam krisis ekonomi dan kemunduran demokrasi, sedangkan Brasil dan Bolivia mengalami capaian pengurangan kemiskinan yang diperdebatkan penyebab dan keberlanjutannya.

Demokrasi Ekonomi dan Beragam Aliran Sosialisme

Demokrasi ekonomi adalah gagasan bahwa prinsip pengambilan keputusan secara demokratis, yang diterima dalam politik, harus diperluas ke lingkungan kerja dan pengelolaan ekonomi. Argumennya berpijak pada pengamatan bahwa seseorang dapat menjadi warga yang setara di bilik suara, tetapi menghabiskan sebagian besar harinya di bawah perintah atasan yang tidak ia pilih dan tidak dapat ia gantikan. Robert Dahl dalam A Preface to Economic Democracy (1985) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa bila negara membutuhkan persetujuan warga untuk menjalankan kekuasaannya, perusahaan yang menguasai kehidupan jutaan orang pun perlu dipertanggungjawabkan kepada para pekerjanya. Dahl bukan seorang sosialis dalam arti partai, tetapi ia menyimpulkan bahwa perusahaan yang dikelola pekerja lebih sesuai dengan cita-cita demokrasi daripada perusahaan yang dikuasai pemilik modal. Gagasan serupa dikembangkan Carole Pateman dalam Participation and Democratic Theory (1970), yang berpendapat bahwa partisipasi dalam keputusan di tempat kerja melatih warga menjadi pelaku demokrasi yang cakap di ranah politik, sehingga demokrasi ekonomi bukan tambahan melainkan syarat bagi demokrasi yang sehat.

Bentuk konkretnya beragam. Koperasi pekerja menempatkan kepemilikan dan pengelolaan di tangan anggota dengan prinsip satu orang satu suara. Mondragon di wilayah Basque, Spanyol, yang dimulai dari bengkel kecil pada 1956 di bawah bimbingan pastor José María Arizmendiarrieta, kini mempekerjakan puluhan ribu orang dalam jaringan koperasi industri, ritel, dan keuangan, dengan aturan selisih upah yang dibatasi antara pekerja dan manajer. Model kodeterminasi (Mitbestimmung) di Jerman mewajibkan perwakilan pekerja duduk di dewan pengawas perusahaan besar dan memiliki dewan pekerja di tingkat pabrik, yang membuat pekerja ikut memengaruhi keputusan tanpa memiliki perusahaan. Penganggaran partisipatif, yang dimulai di Porto Alegre, Brasil, pada 1989, memberi warga kewenangan menentukan sebagian anggaran kota. Di tingkat nasional, Yugoslavia di bawah Tito mencoba pengelolaan mandiri pekerja (samoupravljanje) yang menjadikan dewan pekerja pengambil keputusan di perusahaan sosial, dengan hasil berupa pertumbuhan awal yang kuat, tetapi juga ketimpangan antardaerah, inflasi, dan dominasi partai yang tetap bertahan.

Dari perbedaan tentang cara mencapai demokrasi ekonomi dan siapa yang mengendalikan alat produksi, tumbuh sejumlah aliran sosialisme yang dapat dibedakan menurut jawabannya. Sosialisme utopis, yang diwakili Saint-Simon, Fourier, dan Owen, membayangkan komunitas teladan yang dibangun lewat persuasi. Sosialisme Marxis menekankan perjuangan kelas dan kepemilikan sosial atas alat produksi, dan dari cabang ini lahir Leninisme, Maoisme, dan Trotskisme. Sosial demokrasi memilih jalur parlementer dan ekonomi campuran dengan jaminan sosial yang luas. Sosialisme Fabian, yang dibentuk di Inggris pada 1884, mengandalkan penelitian, pendidikan, dan penyusupan gagasan ke dalam partai dan birokrasi. Sosialisme gilda yang dikembangkan G. D. H. Cole menginginkan industri dikelola serikat pekerja, sedangkan sosialisme libertarian dan anarko-sindikalisme menolak peran negara dan menekankan dewan pekerja serta federasi dari bawah. Sosialisme pasar, yang dibahas Oskar Lange dan kemudian John Roemer, mencoba memadukan kepemilikan sosial dengan mekanisme harga.

Sosialisme juga mengambil corak yang berakar pada tradisi setempat. Dalam sosialisme Afrika, Julius Nyerere di Tanzania menyatakan dalam Deklarasi Arusha (1967) bahwa ujamaa, yakni kekeluargaan desa, adalah dasar yang mencerminkan nilai tradisional Afrika, dan menjalankan program permukiman desa kolektif yang hasilnya sering dikritik karena paksaan dan penurunan produksi pertanian. Di India, Jawaharlal Nehru memadukan perencanaan negara, sektor publik, dan demokrasi parlementer dalam apa yang disebut “pola masyarakat sosialis”. Dalam sosialisme Arab, Gamal Abdel Nasser di Mesir dan partai Baath di Suriah serta Irak memadukan nasionalisme, nasionalisasi industri, dan reformasi agraria. Di Indonesia, Soekarno menyebut sosialisme Indonesia berakar pada kehidupan gotong royong dan menyusun gagasan Marhaenisme, yaitu pembelaan terhadap rakyat kecil yang memiliki alat produksi sederhana, sedangkan Sutan Sjahrir mengembangkan sosialisme demokratis yang dekat dengan sosial demokrasi, dan Mohammad Hatta menekankan koperasi. Sosialisme juga dipadukan dengan keyakinan agama dalam teologi pembebasan Amerika Latin dan pemikiran sosialis Islam yang menekankan keadilan distributif, meski keduanya menimbulkan perdebatan tentang tempat agama dalam proyek sosialis.

Sejak akhir abad ke-20, muncul aliran-aliran baru yang menanggapi persoalan yang kurang diperhatikan pendahulunya. Ekososialisme, yang dikembangkan antara lain oleh Joel Kovel dan John Bellamy Foster, berargumen bahwa dorongan akumulasi kapitalis tidak sejalan dengan batas ekologis bumi, sehingga perubahan kepemilikan harus disertai penataan ulang hubungan manusia dan alam. Sosialisme feminis, yang berpijak pada Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, dan kemudian Silvia Federici, menambahkan bahwa kerja perawatan yang tidak dibayar adalah fondasi tersembunyi ekonomi dan perlu diakui. Sosialisme demokratis kontemporer, yang tampak pada kampanye tokoh seperti Bernie Sanders di Amerika Serikat dan Jeremy Corbyn di Inggris, menuntut layanan kesehatan dan pendidikan universal serta penguatan serikat pekerja. Sebagian penulis menyebut munculnya gagasan “sosialisme platform”, yaitu penguasaan sosial atas data dan infrastruktur digital, dan “sosialisme abad ke-21” ala Venezuela di bawah Chávez, yang hasilnya diperdebatkan.

Keragaman ini menimbulkan pertanyaan tentang kesatuan istilahnya. Sebagian peneliti, seperti Michael Newman, menilai bahwa yang mempersatukan sosialisme hanyalah kritik terhadap ketimpangan kapitalis dan komitmen pada solidaritas, sedangkan jawabannya tentang kepemilikan, negara, dan metode sangat berbeda. Sosialis dari satu aliran sering menolak yang lain: sosial demokrat menuduh Leninis otoriter, Leninis menuduh sosial demokrat berkompromi dengan kapitalisme, dan anarkis menolak keduanya karena mengandalkan negara. Kritikus dari luar, seperti Friedrich Hayek dan Ludwig von Mises, menolak seluruh aliran dengan alasan bahwa kepemilikan sosial pada akhirnya tidak dapat menghitung secara rasional, sementara konservatif menganggap sosialisme meremehkan tradisi dan kebebasan pribadi. Pengalaman rezim yang menyebut dirinya sosialis dan menindas lawannya membuat sebagian pembela menekankan bahwa nama itu telah disalahgunakan, sedangkan pengkritik menganggap kecenderungan itu bersumber dari logika pemusatan kekuasaan ekonomi. Karena itu, perdebatan tentang apa yang pantas disebut sosialisme, dan apakah ia dapat dipisahkan dari catatan sejarah negara-negara yang mengatasnamakannya, tetap menjadi bagian dari wacana sosialisme sendiri.

Tokoh Sosialisme

Pemikiran sosialis berakar pada para pemikir awal abad ke-19 yang menyaksikan dampak sosial Revolusi Industri. Henri de Saint-Simon menggagas masyarakat industri yang dipimpin para ilmuwan, insinyur, dan pengusaha produktif demi kesejahteraan kelas termiskin, dan pemikirannya berpengaruh pada para pengikut yang mengembangkan sosialisme teknokratis. Charles Fourier mengkritik persaingan dan kerumitan perdagangan, lalu membayangkan komunitas yang disebut phalanstère, tempat orang bekerja sesuai gairahnya dalam asosiasi kooperatif. Robert Owen, pengusaha tekstil di New Lanark, Skotlandia, memperlihatkan bahwa pengurangan jam kerja, pendidikan anak, dan perbaikan kondisi pekerja dapat berjalan bersama produktivitas, lalu mendirikan komunitas kooperatif seperti New Harmony di Amerika Serikat yang akhirnya gagal. Pierre-Joseph Proudhon dalam What Is Property? (1840) menyatakan bahwa kepemilikan yang menghasilkan penghasilan tanpa kerja adalah bentuk pencurian, dan gagasannya memengaruhi sosialisme koperasi serta anarkisme.

Landasan teoretis yang paling berpengaruh disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam Manifesto Partai Komunis (1848) mereka menyatakan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, dan dalam Das Kapital (1867) Marx menganalisis cara kapitalisme menghasilkan keuntungan dari nilai lebih yang diambil dari kerja buruh. Mereka menyebut sosialisme mereka “ilmiah” untuk membedakannya dari sosialisme utopis yang dianggap hanya membayangkan masyarakat ideal tanpa analisis tentang kekuatan sosial yang dapat mewujudkannya. Pada akhir abad ke-19, Eduard Bernstein dalam Evolutionary Socialism (1899) mengusulkan agar sosialisme dicapai melalui reformasi bertahap dan demokrasi parlementer, sehingga memicu perdebatan revisionisme yang ditentang Karl Kautsky dan Rosa Luxemburg. Di Inggris, Fabian Society, yang antara lain dipelopori Sidney dan Beatrice Webb serta George Bernard Shaw, mengembangkan sosialisme gradual yang menjadi salah satu akar Partai Buruh.

Pada abad ke-20, sosialisme berkembang ke banyak arah. Vladimir Lenin menafsirkan Marxisme melalui partai pelopor dan memimpin Revolusi Rusia 1917, sedangkan Rosa Luxemburg menekankan spontanitas massa dan demokrasi dalam sosialisme, dan Antonio Gramsci mengembangkan konsep hegemoni budaya. Di jalur demokratis, Clement Attlee memimpin pemerintahan Partai Buruh Inggris pasca-1945 yang membangun layanan kesehatan nasional dan menasionalisasi industri, dan model sosial demokrat Skandinavia dikembangkan antara lain oleh Olof Palme di Swedia. Di dunia pascakolonial, sosialisme dipadukan dengan nasionalisme oleh tokoh seperti Jawaharlal Nehru di India, Julius Nyerere dengan ujamaa di Tanzania, dan Sutan Sjahrir serta Soekarno di Indonesia. Dalam teori ekonomi, Oskar Lange mengajukan sosialisme pasar, dan pada masa kini Thomas Piketty dengan karya tentang ketimpangan, serta G. A. Cohen dan John Roemer dalam filsafat politik analitis, membahas ulang dasar moral dan ekonomi sosialisme.

Referensi

Cohen, G. A. (2009). Why not socialism? Princeton University Press.
Crosland, C. A. R. (2006). The future of socialism. Constable.
Engels, F. (1978). Socialism: Utopian and scientific. Foreign Languages Press.
Kolakowski, L. (2008). Main currents of Marxism: The founders, the golden age, the breakdown. W. W. Norton.
Marx, K. (1990). Capital: A critique of political economy (Vol. 1; B. Fowkes, Trans.). Penguin Books.
Marx, K., & Engels, F. (2002). The communist manifesto (G. Stedman Jones, Ed.). Penguin Books.
Bernstein, E. (1993). The preconditions of socialism (H. Tudor, Ed. & Trans.). Cambridge University Press.
Piketty, T. (2020). Capital and ideology (A. Goldhammer, Trans.). Belknap Press of Harvard University Press.
Sassoon, D. (2010). One hundred years of socialism: The West European left in the twentieth century. I.B. Tauris.
Wright, E. O. (2010). Envisioning real utopias. Verso.

Citation

BibTeX RIS Zotero

Temukan 100+ Filsuf, Ideologi, dan Lainnya