Dipublikasikan: 22 Oktober 2026
Terakhir diperbarui: 25 Oktober 2026
Dipublikasikan: 22 Oktober 2026
Terakhir diperbarui: 25 Oktober 2026
Mikhail Alexandrovich Bakunin (1814-1876) adalah revolusioner dan filsuf politik Rusia yang menjadi salah satu pendiri anarkisme kolektivis, serta salah satu figur paling berpengaruh dalam seluruh sejarah tradisi sosialisme revolusioner dan anarkisme sosial. Lahir dari keluarga bangsawan Rusia di Pryamukhino, provinsi Tver, Bakunin pada mulanya menempuh pendidikan militer di akademi artileri di Saint Petersburg, sebuah karier yang segera ia tinggalkan karena merasa tidak cocok dengan disiplin militer yang kaku, beralih menekuni filsafat Jerman, khususnya Hegel, melalui lingkaran intelektual Moskow yang pada masa itu tengah bergairah mendiskusikan idealisme Jerman. Perjalanannya ke Berlin pada 1840 untuk mendalami filsafat lebih jauh menjadi titik balik yang menentukan, sebab di sanalah ia bergaul dengan kalangan Hegelian Kiri dan mulai bergeser dari spekulasi filosofis murni menuju komitmen pada aksi revolusioner yang akan mendominasi seluruh sisa hidupnya.
Bakunin terlibat langsung dalam gelombang revolusi 1848 yang melanda Eropa, berpartisipasi dalam pemberontakan di Dresden dan menulis manifesto “An Appeal to the Slavs” yang menyerukan persatuan revolusioner bangsa-bangsa Slavia melawan despotisme kekaisaran. Keterlibatan ini membawanya pada penangkapan di Jerman pada 1849, diserahkan kepada otoritas Austria, lalu akhirnya dipulangkan ke Rusia, tempat ia dipenjara selama bertahun-tahun di benteng Peter dan Paul sebelum diasingkan ke Siberia. Dari pengasingan inilah ia melarikan diri secara dramatis pada 1861, melintasi Siberia menuju Jepang, lalu San Francisco, sebelum akhirnya kembali ke Eropa untuk melanjutkan aktivitas revolusionernya yang nyaris tanpa henti.
Sumbangan paling fundamental Bakunin bagi pemikiran politik adalah perumusan anarkisme kolektivis, sebuah visi yang menolak secara tegas segala bentuk otoritas negara, termasuk negara yang mengklaim bertindak atas nama kelas pekerja, sembari tetap mempertahankan keyakinan pada kepemilikan kolektif atas alat produksi, berbeda baik dari mutualisme Pierre-Joseph Proudhon yang lebih menekankan kepemilikan individual produsen maupun dari komunisme Marxis yang menekankan sentralisasi kekuasaan negara pada masa transisi revolusioner. Perselisihannya yang sangat terkenal dengan Karl Marx di dalam International Working Men’s Association (Internasional Pertama) pada awal 1870-an, yang berpuncak pada pengusirannya dari organisasi tersebut pada Kongres Den Haag 1872, menjadi salah satu episode paling menentukan dalam sejarah gerakan buruh internasional, memecah secara permanen tradisi sosialis menjadi dua arus besar yang saling bersaing: sosialisme negara yang diwarisi dari Marx dan anarkisme anti-otoriter yang diwarisi dari Bakunin, sebuah perpecahan yang gaungnya masih dapat dirasakan dalam perdebatan ideologis kiri hingga jauh melampaui kematiannya di Bern, Swiss, pada 1876.
Daftar Isi
Mikhail Alexandrovich Bakunin lahir pada 30 Mei 1814 di Pryamukhino, provinsi Tver, dari keluarga bangsawan Rusia yang cukup terpandang, dengan ayah seorang pemilik tanah yang pernah menempuh pendidikan di Italia dan terpapar cita-cita liberal Pencerahan Eropa. Bakunin muda, sebagai anak tertua dari sepuluh bersaudara, dikirim mengikuti jejak banyak pemuda bangsawan Rusia pada masanya untuk menempuh pendidikan di Akademi Artileri Saint Petersburg, sebuah lembaga militer yang didisiplinkan secara ketat, namun ia merasa sangat tidak cocok dengan kehidupan militer tersebut dan akhirnya meninggalkan akademi tersebut pada 1835, sebuah tindakan yang semestinya membawa konsekuensi hukum serius namun berhasil dihindarinya berkat pengaruh dan koneksi keluarganya.
Setelah meninggalkan dinas militer, Bakunin kembali ke Moskow dan bergabung dengan lingkaran intelektual yang tengah bergairah mendiskusikan filsafat idealis Jerman, khususnya Hegel, di bawah pengaruh kritikus sastra Nikolai Stankevich. Pada 1840, didorong hasrat mendalami filsafat secara lebih serius, ia berangkat ke Berlin untuk belajar di universitas setempat, tempat ia bergaul dengan kalangan Hegelian Kiri yang tengah berkembang, termasuk berkenalan dengan sejumlah tokoh yang kelak menjadi figur penting gerakan revolusioner Eropa. Perpindahannya ke Dresden pada 1842 menandai titik balik penting, sebab di sanalah ia menerbitkan esai pertamanya yang bermuatan revolusioner di sebuah jurnal radikal, ditutup dengan aforisme yang kelak menjadi salah satu kalimatnya yang paling terkenal dan paling sering dikutip, “hasrat untuk menghancurkan juga adalah hasrat yang kreatif” (die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust), sebuah pernyataan yang segera memicu perintah resmi dari otoritas Rusia agar ia kembali pulang, dan ketika ia menolak, paspornya dicabut, menjadikannya buron tanpa kewarganegaraan yang sah di mata pemerintah Rusia.
Pindah ke Paris pada 1844, Bakunin berkenalan langsung dengan Pierre-Joseph Proudhon dan Karl Marx, menjalin diskusi intelektual yang intensif dengan keduanya, meski pada masa itu hubungannya dengan Marx masih berlangsung relatif bersahabat, jauh sebelum keduanya menjadi rival sengit yang akan memecah gerakan sosialis internasional beberapa dekade kemudian. Gelombang revolusi 1848 yang melanda Eropa menemukan Bakunin di tengah kancah: ia berpartisipasi dalam pemberontakan di Praha pada 1848, menghadiri Kongres Pan-Slavia pertama di kota tersebut, dan menulis manifesto “An Appeal to the Slavs” yang menyerukan persatuan revolusioner bangsa-bangsa Slavia. Pada Mei 1849, ia terlibat langsung dalam Pemberontakan Dresden, membantu mengorganisasi pertahanan barikade melawan pasukan Prusia berdampingan dengan komponis Richard Wagner, yang pada masa itu menjabat sebagai konduktor opera istana Dresden dan turut mengambil bagian dalam pemberontakan tersebut, sebuah kolaborasi tidak terduga antara revolusioner dan komponis yang kelak menjadi salah satu detail paling sering dikenang dari periode ini.
Bakunin ditangkap di Chemnitz setelah pemberontakan Dresden gagal, ditahan selama tiga belas bulan, dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Saxony, sebuah vonis yang kemudian diringankan namun diikuti ekstradisi ke Austria, tempat ia kembali diadili dan dijatuhi hukuman mati untuk keterlibatannya dalam agitasi revolusioner di Bohemia, sebelum akhirnya diserahkan kepada otoritas Rusia pada 1851. Di tanah airnya sendiri, Bakunin dijebloskan ke penjara bawah tanah Benteng Peter dan Paul di Saint Petersburg, tempat penguasa Tsar Nicholas I secara pribadi memintanya menulis sebuah “pengakuan” (Confession) tentang seluruh aktivitas revolusionernya, sebuah dokumen yang ia tulis dengan nada yang campur aduk antara pertobatan taktis dan penegasan diam-diam atas keyakinan politiknya, yang kelak menjadi salah satu sumber paling penting bagi pemahaman sejarawan tentang pemikiran politik awalnya. Setelah tiga tahun di Benteng Peter dan Paul yang menghancurkan kesehatannya, ia dipindahkan ke Benteng Shlisselburg pada 1854 dan ditahan tiga tahun lagi, sebelum akhirnya pada 1857 dibebaskan dari penjara namun tetap diwajibkan menjalani pengasingan di Siberia Timur.
Selama masa pengasingan di Siberia inilah, pada 1857, Bakunin menikahi Antonia Kwiatkowski, putri seorang pedagang Polandia yang usianya jauh lebih muda darinya, sebuah pernikahan yang menurut catatan sejumlah sejarawan tidak pernah benar-benar disempurnakan akibat masalah fisik Bakunin sendiri, dan yang diwarnai ketidaktertarikan Antonia pada aktivitas politik suaminya maupun pergaulannya dengan kalangan revolusioner. Memanfaatkan koneksi keluarganya dengan sepupu jauh yang menjabat gubernur liberal Siberia Timur, Bakunin memperoleh pekerjaan di sebuah lembaga pengembangan wilayah Amur, bahkan sempat mengusulkan gagasan ambisius pembentukan “Amerika Serikat Siberia” yang meniru model federasi Amerika Serikat. Pada 1861, memanfaatkan posisi dan kebebasan geraknya yang relatif longgar, Bakunin melarikan diri secara dramatis dari Siberia, menyusuri Sungai Amur menuju Jepang, lalu menyeberang ke San Francisco, melintasi daratan Amerika Serikat, sebelum akhirnya tiba di London pada akhir tahun yang sama, tempat ia disambut sahabat lamanya, penulis dan pemikir Rusia Alexander Herzen.
Dekade 1860-an dan awal 1870-an menjadi periode paling matang dan paling produktif dari aktivisme revolusioner Bakunin, ketika ia berpindah-pindah di antara Italia, Swiss, dan berbagai kota Eropa lainnya, mengembangkan secara sistematis gagasan-gagasan anarkis kolektivisnya sambil terus berusaha mengorganisasi jaringan masyarakat rahasia revolusioner. Pada 1868 ia bergabung dengan seksi Jenewa dari International Working Men’s Association (Internasional Pertama), dan dalam waktu singkat menjadi pemimpin fraksi anarkis yang berkembang pesat di dalam organisasi tersebut, sebuah posisi yang segera menempatkannya berhadapan langsung dengan Karl Marx yang memimpin Dewan Umum organisasi tersebut dari London. Periode ini juga diwarnai salah satu episode paling kontroversial dalam hidupnya: perkenalannya pada 1869 dengan Sergei Nechayev, seorang revolusioner muda fanatik yang berhasil meyakinkan Bakunin akan eksistensi jaringan revolusioner rahasia di Rusia yang sesungguhnya sebagian besar fiktif, dan yang kelak terbukti terlibat dalam pembunuhan seorang mahasiswa yang dicurigainya sebagai pengkhianat, sebuah skandal yang mencoreng reputasi Bakunin karena keterlibatan awalnya dengan Nechayev, meski ia akhirnya memutuskan hubungan setelah menyadari watak Nechayev yang sesungguhnya.
Perselisihan antara Bakunin dan Marx di dalam Internasional Pertama mencapai puncaknya pada Kongres Den Haag 1872, tempat Marx, melalui manuver politik yang menurut banyak sejarawan kurang berkaitan langsung dengan substansi perselisihan ideologis yang sesungguhnya, berhasil memperoleh suara mayoritas untuk mengusir Bakunin dan para pengikutnya dari organisasi tersebut, dengan tuduhan resmi bahwa Bakunin mempertahankan organisasi rahasia di dalam tubuh Internasional. Pengusiran ini memicu perpecahan permanen: federasi-federasi dari Spanyol, Italia, dan negara-negara Latin lainnya memisahkan diri untuk membentuk federasi anti-otoriter mereka sendiri, dideklarasikan dalam Kongres Saint-Imier pada tahun yang sama, sementara Internasional yang tersisa di bawah kendali Marx secara bertahap melemah dan akhirnya bubar beberapa tahun kemudian. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, meski kesehatannya terus memburuk, Bakunin tetap terlibat dalam sejumlah upaya pemberontakan, termasuk pemberontakan Lyon pada 1870 dan upaya pemberontakan Bologna pada 1874 yang gagal total, sembari menulis karya-karya panjangnya yang paling berpengaruh, Statism and Anarchy dan God and the State, meski sebagaimana dicatat banyak penafsir, Bakunin tidak pernah benar-benar menyelesaikan satu pun karya besarnya secara utuh, lebih memilih mencurahkan energinya pada agitasi dan organisasi langsung ketimbang penulisan sistematis.
Pada 1874, dengan kesehatan yang semakin rapuh, Bakunin pensiun bersama istrinya Antonia dan ketiga anak mereka ke sebuah vila bernama La Baronata di Minusio, dekat Locarno, Swiss, yang dibelikan untuknya oleh Carlo Cafiero, pemimpin kaum anarkis Italia yang menjual sebagian besar hartanya sendiri demi mendukung tokoh yang dikaguminya tersebut. Mikhail Bakunin meninggal dunia di Bern, Swiss, pada 1 Juli 1876, dalam keadaan yang lelah secara fisik namun tidak pernah goyah dalam keyakinan revolusionernya, dan dimakamkan di Pemakaman Bremgarten, Bern, meninggalkan warisan pemikiran anarkis yang akan terus memberi pengaruh mendalam bagi generasi-generasi revolusioner berikutnya, dari Pyotr Kropotkin hingga para pemikir anarkis dan sindikalis abad kedua puluh.
Anarkisme kolektivis adalah rumusan Bakunin sendiri atas sistem ekonomi dan sosial yang ia cita-citakan menggantikan baik kapitalisme maupun negara, sebuah doktrin yang ia kembangkan secara paling sistematis dalam tahun-tahun aktivitasnya di dalam Internasional Pertama pada akhir 1860-an dan awal 1870-an, khususnya dalam “Lettres à un Français sur la crise actuelle” (1870) dan berbagai pidato serta pamflet yang ia sampaikan di hadapan kongres-kongres federasi buruh Swiss dan Italia. Istilah “kolektivisme” sendiri dipilih Bakunin secara sengaja untuk membedakan posisinya baik dari mutualisme Pierre-Joseph Proudhon, yang masih mempertahankan kepemilikan individual atas alat produksi oleh masing-masing produsen atau kelompok kecil produsen, maupun dari komunisme yang kelak dikembangkan Pyotr Kropotkin, yang menyerukan penghapusan bahkan konsep kepemilikan individual atas hasil kerja dan mengusulkan distribusi berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kontribusi kerja.
Fondasi ekonomi dari anarkisme kolektivis Bakunin bertumpu pada gagasan bahwa tanah, alat produksi, dan sumber daya ekonomi fundamental lainnya harus dimiliki secara kolektif oleh komunitas atau asosiasi pekerja yang menggunakannya, bukan oleh individu atau korporasi kapitalis yang terpisah dari proses kerja itu sendiri, namun berbeda dari komunisme murni, Bakunin tetap mempertahankan prinsip bahwa hasil kerja individual harus didistribusikan sesuai dengan kontribusi kerja yang diberikan masing-masing anggota, bukan dibagi rata tanpa memandang jumlah dan kualitas kerja yang disumbangkan. Prinsip ini, yang kelak diringkas dalam slogan “dari masing-masing menurut kemampuannya, kepada masing-masing menurut kerjanya”, menempatkan Bakunin pada posisi tengah yang khas antara mutualisme Proudhon yang terlalu dekat dengan logika pasar individual menurut pandangannya, dan komunisme penuh yang menurutnya belum tentu dapat diterapkan secara praktis pada tahap transisi awal pascarevolusi, sebab masyarakat yang baru saja membebaskan diri dari kapitalisme belum tentu memiliki surplus produksi yang cukup untuk mendistribusikan segala sesuatu semata berdasarkan kebutuhan tanpa memperhitungkan kontribusi kerja.
Argumen sentral yang mendasari penolakan Bakunin terhadap kepemilikan pribadi atas tanah dan alat produksi berakar pada keyakinannya bahwa kepemilikan semacam ini secara struktural menciptakan dua kelas yang tidak setara: mereka yang memiliki akses pada sarana produksi dan karenanya dapat hidup dari kerja orang lain, dan mereka yang tidak memiliki apa pun selain tenaga kerjanya sendiri dan karenanya terpaksa menjual tenaga tersebut dengan syarat yang ditentukan sepihak oleh pemilik modal. Kebebasan sejati, bagi Bakunin, tidak mungkin dicapai dalam kondisi ketimpangan ekonomi semacam ini, sebab kebebasan formal untuk menjual tenaga kerja tanpa memiliki alternatif ekonomi lain pada hakikatnya adalah kebebasan yang kosong, sebuah posisi yang secara langsung sejalan dengan kritik Proudhon atas kepemilikan eksploitatif, meski Bakunin menarik kesimpulan kelembagaan yang lebih radikal: bukan sekadar reformasi sistem kredit dan pertukaran sebagaimana diusulkan Proudhon melalui mutualismenya, melainkan penghapusan total kepemilikan pribadi atas tanah dan modal produktif melalui revolusi sosial yang menyeluruh.
Visi organisasi ekonomi kolektivis Bakunin membayangkan federasi-federasi komune pekerja dan asosiasi produsen yang mengelola sendiri alat produksi secara demokratis dari bawah, tanpa memerlukan otoritas pusat yang mengatur dan mengkoordinasikan seluruh perekonomian, sebuah visi yang secara langsung bertaut dengan komitmen federalisnya yang lebih luas tentang organisasi masyarakat dari bawah ke atas. Berbeda dari sosialisme negara yang diajukan Marx dan para pengikutnya, yang membayangkan nasionalisasi alat produksi di bawah kendali negara proletar sebagai tahap transisi menuju masyarakat tanpa kelas, Bakunin bersikukuh bahwa kepemilikan kolektif harus langsung dikelola oleh unit-unit produksi lokal itu sendiri, baik berupa komune desa maupun asosiasi pekerja pabrik, yang kemudian berasosiasi secara sukarela dengan unit-unit serupa lainnya melalui jaringan federal untuk keperluan koordinasi yang lebih luas, tanpa pernah menyerahkan kedaulatan atas alat produksi tersebut kepada otoritas pusat mana pun, sebuah penolakan tegas terhadap sentralisasi yang menjadi salah satu titik perselisihan paling fundamental dengan Marx.
Bakunin juga mengaitkan visi kolektivisnya secara eksplisit dengan analisisnya tentang struktur sosial Rusia, khususnya institusi tradisional komune desa Rusia (obshchina atau mir), sebuah bentuk kepemilikan dan pengelolaan tanah kolektif yang telah lama ada di desa-desa Rusia sebelum penghapusan perbudakan, dan yang menurut Bakunin, sebagaimana juga diyakini sejumlah pemikir populis Rusia sezamannya, dapat menjadi fondasi alamiah bagi transisi langsung menuju sosialisme kolektivis tanpa perlu melalui tahap kapitalisme industrial penuh sebagaimana diandaikan skema evolusioner Marx tentang perkembangan sejarah yang niscaya melalui tahap-tahap tertentu. Pandangan ini menempatkan Bakunin, bersama kalangan populis Rusia (narodnik) yang lebih luas, pada posisi yang optimistis tentang potensi revolusioner petani sebagai basis sosial bagi transformasi kolektivis, sebuah posisi yang akan dibahas lebih mendalam dalam konteks perannya memandang kaum tani sebagai agen revolusi, dan yang berbeda tajam dari fokus Marx pada proletariat industri perkotaan sebagai satu-satunya kelas yang secara historis matang untuk memimpin revolusi sosialis.
Penting dicatat bahwa anarkisme kolektivis Bakunin tidak pernah dirumuskan secara sepenuhnya sistematis dan lengkap dalam satu karya tunggal, sebuah kenyataan yang mencerminkan watak Bakunin sendiri sebagai agitator dan pengorganisasi revolusioner yang lebih tertarik pada aksi langsung ketimbang penulisan teoretis yang cermat dan tuntas, berbeda dari Marx yang mencurahkan bertahun-tahun menyusun analisis ekonomi sistematis dalam Das Kapital. Gagasan-gagasan kolektivisnya tersebar dalam berbagai surat, pamflet, pidato kongres, dan naskah yang sering kali tidak selesai, sebuah pola yang diakui bahkan oleh para pengagumnya sendiri sebagai kelemahan metodologis yang nyata, namun yang sekaligus memberi karyanya kualitas yang lebih hidup dan lebih langsung terhubung dengan gerakan buruh konkret yang ia upayakan organisasikan, dibandingkan risalah akademik yang lebih sistematis namun lebih jauh dari agitasi praktis sehari-hari.
Warisan konseptual anarkisme kolektivis ini memberi pengaruh yang signifikan bagi perkembangan gerakan buruh Eropa pada paruh akhir abad kesembilan belas, terutama di Spanyol dan Italia, tempat federasi-federasi anarkis yang memisahkan diri dari Internasional pascapengusiran Bakunin mengadopsi prinsip-prinsip kolektivis ini sebagai dasar organisasi mereka, membentuk basis bagi gerakan anarko-sindikalisme yang kelak mencapai puncaknya dalam Revolusi Spanyol 1936-1939, tempat kolektivisasi tanah dan pabrik oleh pekerja dan petani di Catalunya serta Aragon menjadi perwujudan paling konkret dan paling luas dari visi yang pertama kali dirumuskan Bakunin enam dekade sebelumnya. Di sisi lain, kritik dari kalangan komunis anarkis seperti Kropotkin mempertanyakan apakah prinsip distribusi berdasarkan kontribusi kerja yang dipertahankan Bakunin benar-benar konsisten dengan semangat anti-otoriter yang lebih luas, sebab menurut Kropotkin, sistem pengukuran dan kompensasi kerja semacam ini pada akhirnya tetap memerlukan semacam mekanisme pengawasan dan penilaian yang berisiko melahirkan bentuk otoritas baru, sebuah perdebatan internal yang menunjukkan bahwa tradisi anarkis, meski bersatu dalam penolakan terhadap negara, tetap menyimpan keragaman pandangan yang kaya tentang bagaimana persisnya ekonomi pascakapitalis seharusnya diorganisasi.
Kritik Bakunin terhadap negara adalah inti paling fundamental dari seluruh sistem pemikirannya, sebuah penolakan yang jauh lebih radikal dan lebih tanpa kompromi dibandingkan kritik serupa yang diajukan para pendahulunya dalam tradisi sosialis, termasuk Pierre-Joseph Proudhon yang, meski menolak negara terpusat, masih menyisakan ruang bagi bentuk-bentuk otoritas kontraktual tertentu dalam visi mutualismenya. Bagi Bakunin, negara bukanlah institusi netral yang dapat digunakan untuk tujuan apa pun tergantung siapa yang mengendalikannya, sebagaimana diandaikan baik oleh kalangan liberal yang percaya negara dapat direformasi menjadi lebih adil, maupun oleh kalangan Marxis yang percaya negara dapat direbut dan digunakan sementara waktu oleh proletariat sebagai alat transisi menuju masyarakat tanpa kelas. Sebaliknya, negara, menurut Bakunin, secara inheren dan tak terelakkan merupakan instrumen dominasi, apa pun ideologi yang mengklaim membenarkan keberadaannya dan siapa pun yang kebetulan mengendalikan tuasnya pada saat tertentu.
Argumen paling mendasar Bakunin tentang sifat korup negara ini bertumpu pada analisisnya tentang hubungan antara kekuasaan dan watak manusia, sebuah tesis yang ia rumuskan dalam berbagai tulisannya namun paling tajam dalam Statism and Anarchy (1873). Bakunin berargumen bahwa kekuasaan, betapapun diniatkan untuk tujuan yang baik oleh mereka yang mula-mula memegangnya, secara niscaya mengorupsi pemegangnya melalui dinamika psikologis yang menurutnya berlaku universal pada seluruh manusia tanpa kecuali: begitu seseorang atau kelompok tertentu memperoleh kekuasaan atas orang lain, kepentingan mempertahankan kekuasaan tersebut secara bertahap namun pasti menggantikan tujuan-tujuan mulia awal yang semula mendorong perebutan kekuasaan itu, sebuah proses degenerasi yang menurut Bakunin berlaku sama kerasnya terhadap revolusioner sosialis yang paling tulus sekalipun ketika mereka memperoleh kendali atas aparat negara, sebab struktur kekuasaan itu sendiri, bukan sekadar niat para pemegangnya, yang menghasilkan dinamika korup tersebut.
Dari premis inilah Bakunin menyusun kritiknya yang paling terkenal dan paling berpengaruh terhadap konsep “kediktatoran proletariat” yang diajukan Marx, yang akan dibahas lebih mendalam pada konteks tersendiri, namun yang perlu disinggung di sini karena menjadi ilustrasi paling konkret dari tesis umum Bakunin tentang sifat korup kekuasaan negara. Bakunin menyatakan dengan nada yang hampir kenabian dalam ketepatannya meramalkan nasib negara-negara sosialis abad kedua puluh, bahwa sekelompok revolusioner yang mengklaim memerintah atas nama proletariat, betapapun tulus niat awal mereka, akan secara niscaya membentuk kelas penguasa baru yang terpisah dari dan mendominasi massa pekerja yang mereka klaim wakili, sebab kekuasaan negara, menurut Bakunin, tidak dapat “dipegang sementara” sebagai alat netral yang kemudian dengan mudah dilepaskan begitu tujuannya tercapai; sebaliknya, aparat kekuasaan menciptakan kepentingan kelembagaannya sendiri yang cenderung melanggengkan dan memperluas dirinya sendiri, menghasilkan birokrasi baru yang justru lebih sulit digulingkan dibandingkan kelas penguasa lama yang digulingkannya, sebab kelas penguasa baru ini mengklaim legitimasi atas nama rakyat itu sendiri, membuat perlawanan terhadapnya tampak seperti pengkhianatan terhadap revolusi.
Bakunin memperluas analisis ini melampaui sekadar kritik terhadap negara sosialis yang dibayangkan, mengembangkan sebuah teori umum tentang bagaimana negara, dalam bentuk apa pun sepanjang sejarah manusia, baik monarki, republik, maupun demokrasi parlementer, senantiasa berfungsi melestarikan ketimpangan kekuasaan antara segelintir elite yang memerintah dan mayoritas yang diperintah, terlepas dari legitimasi formal atau prosedural yang mengklaim mendasari kekuasaan tersebut. Ia secara khusus skeptis terhadap klaim demokrasi perwakilan bahwa kekuasaan negara, karena berasal dari pemilihan umum, dengan sendirinya mencerminkan kehendak rakyat yang diperintahnya, berargumen bahwa mekanisme perwakilan itu sendiri secara struktural menciptakan jarak dan keterasingan antara wakil dan yang diwakili, memungkinkan para wakil terpilih untuk secara bertahap mengembangkan kepentingan kelas tersendiri yang terpisah dari, dan sering kali bertentangan dengan, kepentingan konstituen yang semula memilih mereka, sebuah kritik yang mengantisipasi secara mengejutkan analisis-analisis belakangan tentang “hukum besi oligarki” yang dirumuskan sosiolog Robert Michels pada awal abad kedua puluh dalam konteks studinya tentang partai-partai sosialis demokratik Eropa.
Dimensi lain dari kritik Bakunin terhadap negara menyangkut hubungannya yang tak terpisahkan dengan kekerasan terorganisasi dan dominasi militer, sebuah tema yang ia kembangkan secara khusus dalam analisisnya tentang negara-negara Eropa kontemporer, terutama dalam L’Empire knouto-germanique et la révolution sociale (1871), yang ditulis sebagai respons terhadap kemenangan Prusia dalam Perang Prancis-Prusia dan pembentukan Kekaisaran Jerman yang baru. Bakunin berargumen bahwa negara, pada hakikatnya, tidak pernah dapat sepenuhnya dipisahkan dari fungsi dasarnya sebagai mesin kekerasan dan pemaksaan, sebab otoritas negara pada akhirnya selalu bersandar pada monopoli kekerasan yang sah, baik melalui militer, kepolisian, maupun sistem peradilan yang mampu memaksakan kepatuhan melalui ancaman hukuman, sebuah fondasi kekerasan yang menurut Bakunin tidak dapat dihapuskan semata melalui perubahan personel yang memegang kendali negara atau melalui reformasi prosedural, melainkan hanya dapat diatasi melalui penghapusan total institusi negara itu sendiri, digantikan oleh organisasi sosial yang sepenuhnya sukarela dan federal sebagaimana ia bayangkan dalam visi kolektivisnya.
Bakunin juga mengembangkan sebuah analisis yang cukup orisinal tentang hubungan antara negara modern dan munculnya kelas birokratis baru yang ia sebut sebagai kaum terpelajar atau intelektual yang mengklaim pengetahuan ilmiah sebagai dasar legitimasi kekuasaan mereka, sebuah kritik yang secara khusus ia arahkan terhadap kalangan Marxis yang, menurut penilaian Bakunin, cenderung menjadi semacam elite teknokratis baru yang mengklaim memahami hukum-hukum ilmiah perkembangan sejarah secara lebih baik dibandingkan massa pekerja biasa, sehingga merasa berhak memimpin dan mengarahkan revolusi atas nama kelas pekerja tersebut, sebuah dinamika yang menurut Bakunin pada hakikatnya mereproduksi struktur dominasi lama dalam kedok baru yang lebih berbahaya karena mengklaim otoritas ilmiah yang tampak objektif dan tidak dapat dibantah, berbeda dari otoritas tradisional atau teologis yang setidaknya lebih mudah dikenali dan ditantang sebagai bentuk kesewenang-wenangan.
Penerimaan kritik Bakunin terhadap negara ini mengalami kebangkitan minat yang signifikan pada abad kedua puluh, terutama setelah perkembangan nyata negara-negara sosialis yang mengaku berlandaskan Marxisme-Leninisme, yang oleh banyak pengamat, termasuk sejumlah mantan pendukung komunisme yang kecewa, dipandang secara mengejutkan mengonfirmasi ramalan Bakunin tentang kemunculan kelas birokratis baru yang mendominasi atas nama proletariat, sebuah perkembangan historis yang memberi bobot tambahan bagi perdebatannya dengan Marx yang akan dibahas lebih mendalam pada bagian tersendiri. Meski demikian, kritik Bakunin sendiri tidak luput dari keberatan metodologis yang signifikan, terutama pertanyaan tentang apakah tesisnya tentang korupsi kekuasaan yang niscaya dan universal ini benar-benar dapat dibuktikan secara empiris ataukah lebih merupakan keyakinan psikologis-filosofis yang diterima sebagai aksioma tanpa pembuktian yang memadai, sebuah keberatan yang terus menjadi bahan perdebatan dalam menilai kekuatan dan kelemahan argumen anti-statis Bakunin dalam filsafat politik kontemporer.
Penolakan Bakunin terhadap konsep kediktatoran proletariat adalah salah satu kontribusinya yang paling berpengaruh dan paling bertahan dalam sejarah pemikiran politik, sebuah kritik yang ia kembangkan secara paling tajam dalam catatan-catatan marginalnya atas Das Kapital karya Marx serta dalam Statism and Anarchy (1873), ditulis pada tahun-tahun setelah pengusirannya dari Internasional Pertama ketika perselisihannya dengan Marx telah mencapai titik yang tidak lagi dapat didamaikan. Konsep kediktatoran proletariat sendiri, yang dirumuskan Marx sebagai tahap transisi sementara pascarevolusi tempat kelas pekerja memegang kendali negara untuk menumpas perlawanan kaum borjuis dan secara bertahap mentransformasikan struktur ekonomi menuju masyarakat tanpa kelas, dipandang Bakunin sebagai sebuah kontradiksi internal yang fatal, bukan sekadar tahap peralihan yang pragmatis dan dapat dibenarkan sebagai kebutuhan sementara.
Argumen inti Bakunin dalam menyerang konsep ini mempertanyakan secara langsung premis dasar yang diandaikan Marx: siapakah sesungguhnya yang akan memerintah dalam “kediktatoran proletariat” tersebut? Bakunin menunjukkan bahwa proletariat sebagai kelas, dalam pengertian jutaan pekerja individual yang tersebar di berbagai pabrik dan kota, secara praktis tidak mungkin memerintah secara langsung dan serentak; kekuasaan negara, menurut logika yang tak terelakkan, pada akhirnya harus dijalankan oleh sekelompok kecil individu yang mengklaim mewakili kepentingan kelas pekerja secara keseluruhan, biasanya para pemimpin partai dan intelektual revolusioner yang menganggap diri mereka memahami kepentingan sejati proletariat lebih baik dibandingkan proletariat itu sendiri. Dalam rumusannya yang paling terkenal dan paling sering dikutip dari seluruh korpus tulisannya, Bakunin bertanya secara retoris: jika proletariat memerintah, siapa yang akan diperintah? Jika seluruh kelas pekerja menjadi penguasa, lalu siapakah rakyat yang tersisa untuk diperintah oleh pemerintahan tersebut? Pertanyaan ini mengungkap bagi Bakunin sebuah kerancuan fundamental dalam konsep Marxis: “kediktatoran proletariat” pada kenyataannya akan selalu berarti kediktatoran segelintir orang yang mengklaim bertindak atas nama proletariat, bukan kediktatoran proletariat itu sendiri dalam pengertian harfiah.
Dari analisis ini, Bakunin meramalkan dengan ketajaman yang kelak dipandang oleh banyak pengamat abad kedua puluh sebagai hampir bersifat profetik, bahwa negara sosialis yang dibangun melalui kerangka Marxis akan secara niscaya melahirkan sebuah elite birokratis baru, yang ia sebut sebagai “aristokrasi merah” (rote Bureaukratie) atau “pseudo-rakyat perwakilan”, yang akan memegang kendali atas sarana produksi yang telah dinasionalisasi dan administrasi negara yang terpusat, membentuk lapisan penguasa baru yang kepentingannya secara bertahap menyimpang dari, dan pada akhirnya mendominasi, massa pekerja yang semula diklaim diwakilinya. Bakunin menulis bahwa kelompok ini, karena menguasai pengetahuan ilmiah tentang ekonomi dan administrasi yang diklaim diperlukan untuk mengelola produksi secara terencana, akan memandang diri mereka sebagai perwujudan kecerdasan kolektif masyarakat, sebuah posisi yang memberi mereka legitimasi untuk memerintah massa pekerja biasa yang dipandang belum cukup tercerahkan untuk mengelola urusan mereka sendiri secara langsung, sebuah dinamika kekuasaan berbasis klaim pengetahuan ilmiah yang telah disinggung dalam konteks kritik Bakunin terhadap negara secara umum, namun yang di sini diterapkan secara spesifik pada kritiknya terhadap struktur partai dan negara Marxis.
Perbedaan filosofis yang lebih mendalam antara Bakunin dan Marx menyangkut cara keduanya memahami hubungan antara sarana dan tujuan dalam perjuangan revolusioner, sebuah ketegangan yang menjadi inti perselisihan mereka di dalam Internasional Pertama. Marx dan para pengikutnya memandang negara sebagai alat yang secara instrumental netral, yang dapat digunakan untuk tujuan apa pun tergantung kelas mana yang mengendalikannya; begitu kaum borjuis digulingkan dan proletariat mengambil alih negara, negara tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan kontrarevolusioner serta mentransformasikan ekonomi menuju sosialisme, sebelum pada akhirnya “layu dan mati” (withering away of the state) ketika kelas-kelas sosial telah terhapuskan sepenuhnya dan fungsi negara yang represif tidak lagi diperlukan. Bakunin menolak premis instrumentalis ini secara fundamental, berargumen bahwa sarana dan tujuan tidak dapat dipisahkan secara begitu bersih sebagaimana diandaikan Marx: cara seseorang mencapai tujuan tertentu secara niscaya membentuk dan mewarnai karakter tujuan yang dicapai tersebut, sehingga menggunakan negara yang sentralistik dan otoriter sebagai sarana, betapapun diniatkan hanya sebagai langkah sementara, tidak akan menghasilkan masyarakat bebas yang dicita-citakan, melainkan hanya akan melestarikan dan memperkuat struktur dominasi yang seharusnya dihapuskan, sebuah logika “sarana meracuni tujuan” yang menjadi salah satu kontribusi filosofis paling orisinal dan paling berpengaruh dari Bakunin bagi seluruh tradisi pemikiran anarkis.
Bakunin juga secara tajam mengkritik keyakinan Marx bahwa negara akan “layu dan mati” secara otomatis setelah periode transisi tertentu, mempertanyakan mekanisme konkret apa yang akan mendorong mereka yang telah memegang kekuasaan negara untuk secara sukarela melepaskannya, mengingat seluruh pengalaman sejarah manusia, menurut Bakunin, menunjukkan bahwa kekuasaan, begitu diperoleh dan dilembagakan, hampir tidak pernah dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya tanpa tekanan eksternal yang memaksa. Baginya, harapan Marx bahwa negara proletar akan secara bertahap melenyapkan dirinya sendiri setelah mencapai tujuannya mengabaikan dinamika psikologis dan kelembagaan yang telah ia uraikan dalam analisisnya yang lebih luas tentang sifat korup kekuasaan, sebuah keberatan yang bagi Bakunin menunjukkan bahwa skema transisi Marxis bukan sekadar strategi yang berisiko secara praktis, melainkan secara logis tidak koheren sejak awal perumusannya.
Perdebatan antara kedua visi ini menjelma menjadi perselisihan institusional yang terbuka di dalam Internasional Pertama sepanjang akhir 1860-an dan awal 1870-an, dengan Bakunin dan para pengikutnya mengorganisasi fraksi anti-otoriter yang menolak strategi Marx tentang pembentukan partai politik terorganisasi yang berusaha merebut kekuasaan negara melalui pemilihan umum maupun revolusi terpimpin, sementara Marx dan pendukungnya di Dewan Umum London memandang penolakan Bakunin terhadap segala bentuk organisasi politik terpusat sebagai sikap yang naif dan pada akhirnya akan melumpuhkan kapasitas gerakan buruh untuk benar-benar menantang kekuatan negara kapitalis yang jauh lebih terorganisasi, sebuah perselisihan strategis yang akan ditelusuri lebih mendalam dalam konteks konflik institusional mereka di Internasional Pertama pada bagian tersendiri.
Penilaian historis atas ramalan Bakunin tentang nasib negara sosialis yang dibangun melalui kerangka kediktatoran proletariat memperoleh bobot yang semakin besar seiring perkembangan Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya sepanjang abad kedua puluh, dengan banyak pengamat, termasuk sejumlah sejarawan dan filsuf politik yang tidak mengidentifikasi diri sebagai anarkis, mencatat bahwa perkembangan birokrasi Partai Komunis Uni Soviet di bawah kepemimpinan Lenin dan kemudian Stalin, dengan kemunculan kelas pejabat partai (nomenklatura) yang menikmati hak istimewa terpisah dari dan mendominasi kelas pekerja yang diklaim mereka wakili, tampak mengonfirmasi secara mengejutkan ketajaman analisis Bakunin yang dirumuskan hampir setengah abad sebelum Revolusi Rusia 1917 terjadi. Meski demikian, para pembela tradisi Marxis tetap mempertahankan bahwa kegagalan historis negara-negara sosialis tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan ketidakmungkinan logis dari konsep kediktatoran proletariat itu sendiri, berargumen bahwa faktor-faktor historis spesifik seperti keterbelakangan ekonomi Rusia, isolasi internasional, dan tekanan perang saudara turut berkontribusi pada degenerasi birokratis yang terjadi, sebuah perdebatan yang hingga kini terus menjadi salah satu titik pemisah paling mendasar antara tradisi sosialisme negara dan tradisi anarkis dalam memahami kondisi-kondisi yang diperlukan bagi emansipasi sosial yang sejati.
Federalisme adalah prinsip organisasional yang menjadi pelengkap positif bagi penolakan Bakunin terhadap negara terpusat, sebuah visi tentang bagaimana masyarakat pascarevolusi seharusnya diatur tanpa jatuh kembali ke dalam struktur dominasi hierarkis yang baru saja digulingkan. Rumusan paling sistematis dari prinsip ini muncul dalam Fédéralisme, socialisme et antithéologisme (1867), sebuah naskah yang ditulis Bakunin sebagai pidato untuk Kongres Liga Perdamaian dan Kebebasan di Jenewa, tempat ia untuk pertama kalinya menyampaikan secara eksplisit sintesis antara federalisme politik, sosialisme ekonomi, dan penolakan terhadap otoritas teologis yang kelak menjadi tiga pilar yang saling terkait erat dalam seluruh sistem pemikirannya.
Prinsip dasar federalisme Bakunin bertumpu pada keyakinan bahwa organisasi sosial yang sehat harus dibangun dari unit-unit terkecil dan paling dekat dengan kehidupan nyata individu menuju unit-unit yang lebih besar dan lebih luas, bukan sebaliknya, sebuah arah konstruksi yang secara tegas berlawanan dengan logika negara terpusat yang memulai dari otoritas pusat dan mendelegasikan kekuasaan ke bawah secara terbatas dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Dalam visi Bakunin, unit paling dasar dari organisasi sosial adalah komune (commune), yaitu komunitas lokal tempat individu benar-benar hidup dan bekerja sehari-hari, baik berupa desa, lingkungan perkotaan, maupun asosiasi pekerja di suatu pabrik atau bengkel tertentu. Komune-komune ini, menurut Bakunin, harus memiliki otonomi penuh untuk mengatur urusan internal mereka sendiri melalui musyawarah langsung dan demokratis di antara anggotanya, tanpa campur tangan dari otoritas eksternal mana pun, sebuah prinsip yang ia sebut sebagai kedaulatan komune, yang menjadi fondasi tak tergoyahkan bagi seluruh bangunan federal yang lebih luas.
Dari komune-komune otonom inilah, menurut visi Bakunin, federasi-federasi yang lebih luas dapat dibentuk melalui kesepakatan sukarela antarkomune untuk tujuan-tujuan yang memerlukan koordinasi melampaui kapasitas satu komune tunggal, misalnya pertukaran barang antarwilayah, pertahanan bersama, atau pembangunan infrastruktur yang menghubungkan beberapa komune. Poin yang sangat ditekankan Bakunin, dan yang membedakan federalismenya secara tegas dari federalisme konstitusional konvensional sebagaimana ditemukan misalnya dalam struktur negara Amerika Serikat atau Swiss, adalah bahwa delegasi wewenang dari komune kepada badan federal yang lebih luas harus senantiasa bersifat terbatas, spesifik untuk tujuan tertentu, dan dapat dicabut kembali kapan saja oleh komune yang mendelegasikannya, sebuah prinsip yang disebutnya sebagai mandat imperatif (mandat impératif): para delegasi yang dikirim komune ke badan federal bukanlah wakil yang bebas bertindak menurut penilaian mereka sendiri sebagaimana anggota parlemen dalam demokrasi perwakilan konvensional, melainkan utusan yang terikat ketat pada instruksi eksplisit dari komune yang mengutusnya, dan yang dapat ditarik kembali serta digantikan kapan saja jika dianggap tidak lagi mewakili kehendak komune tersebut secara memadai.
Penolakan Bakunin terhadap model demokrasi perwakilan konvensional, yang telah disinggung dalam konteks kritiknya terhadap negara secara umum, menemukan artikulasi paling konkret dalam prinsip mandat imperatif ini, yang menjadi mekanisme praktis bagi usahanya mencegah munculnya kelas elite perwakilan yang terasing dari basis yang mereka wakili. Baginya, sistem perwakilan konvensional, dengan wakil yang dipilih untuk periode tertentu dan kemudian bebas bertindak menurut penilaian mereka sendiri tanpa pengawasan ketat dari konstituen, secara struktural membuka celah bagi korupsi kekuasaan sebagaimana telah diuraikan dalam analisisnya tentang negara, sebab wakil tersebut, begitu terpilih, memperoleh otonomi yang cukup besar untuk mengembangkan kepentingan dan perspektif yang menyimpang dari mereka yang diwakilinya, sebuah celah yang menurut Bakunin hanya dapat ditutup melalui pengawasan dan kendali konstituen yang berkelanjutan dan langsung, bukan sekadar pemilihan periodik yang memberi cek kosong kepada wakil terpilih untuk jangka waktu tertentu.
Visi federalis Bakunin juga meluas ke ranah hubungan internasional dan pertanyaan tentang kebangsaan, sebuah dimensi yang membedakannya dari sejumlah pemikir sosialis sezamannya yang cenderung mengabaikan persoalan nasional sebagai sekunder dibandingkan perjuangan kelas. Sebagai seorang Rusia yang terlibat mendalam dalam gerakan Pan-Slavia pada masa mudanya sebagaimana tercermin dalam Appel aux Slaves (1848), Bakunin tetap mempertahankan kepekaan terhadap persoalan penindasan nasional sepanjang hidupnya, namun ia secara konsisten menolak nasionalisme yang terorganisasi dalam bentuk negara-bangsa terpusat, mengusulkan sebagai gantinya federasi bebas antarbangsa dan antaretnis yang masing-masing mempertahankan otonomi budaya dan politik penuh, namun bergabung secara sukarela dalam jaringan federal yang lebih luas untuk kepentingan bersama, sebuah visi yang ia kontraskan secara tajam dengan apa yang disebutnya “panslavisme negara” versi otoriter yang dikhawatirkannya dapat berkembang menjadi imperialisme Rusia berkedok solidaritas Slavia, maupun dengan sentralisme negara-bangsa Jerman yang baru terbentuk pascakemenangan Prusia, yang ia kritik tajam dalam L’Empire knouto-germanique.
Penerapan prinsip federalisme ini pada organisasi gerakan buruh itu sendiri menjadi salah satu sumber perselisihan paling mendasar dengan Marx di dalam Internasional Pertama, sebagaimana akan dibahas lebih mendalam pada konteks tersendiri mengenai perselisihan kedua tokoh tersebut. Bakunin menentang keras usulan Marx dan pendukungnya untuk memperkuat kewenangan Dewan Umum London sebagai badan pusat yang mengarahkan strategi seluruh federasi nasional yang tergabung dalam Internasional, berargumen bahwa sentralisasi semacam ini, bahkan di dalam organisasi yang mengklaim memperjuangkan emansipasi buruh, pada akhirnya akan mereproduksi dinamika dominasi yang sama yang ia kritik dalam struktur negara, dengan Dewan Umum berisiko berkembang menjadi semacam pemerintahan bayangan yang mendikte federasi-federasi lokal, bukan sekadar koordinator yang melayani kebutuhan federasi-federasi tersebut sesuai mandat yang mereka berikan secara sukarela dan terbatas.
Warisan prinsip federalisme dan organisasi dari bawah ke atas ini memberi pengaruh yang mendalam dan bertahan lama bagi tradisi anarko-sindikalisme yang berkembang pesat pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, terutama di Spanyol, Prancis, dan Italia, tempat serikat-serikat buruh yang terorganisasi menurut prinsip federal dan mandat imperatif menjadi model dominan bagi perjuangan kelas pekerja, berbeda dari model partai politik terpusat yang menjadi ciri khas sosialisme demokratik dan komunisme Marxis. Prinsip ini juga terus menjadi rujukan penting bagi berbagai gerakan sosial kontemporer yang menekankan demokrasi langsung dan pengambilan keputusan berbasis konsensus tanpa hierarki kepemimpinan yang tetap, termasuk gerakan-gerakan alter-globalisasi dan okupasi pada awal abad kedua puluh satu, yang secara eksplisit maupun implisit mewarisi semangat dasar federalisme Bakunin: bahwa kebebasan sejati hanya dapat dibangun melalui struktur organisasi yang mencerminkan nilai-nilai kebebasan itu sendiri dalam setiap tingkatannya, bukan dijanjikan sebagai hasil akhir yang akan tercapai melalui sarana-sarana yang justru bertentangan dengan tujuan tersebut.
Dieu et l’État adalah naskah yang ditulis Bakunin sekitar 1871, namun tidak pernah ia selesaikan secara utuh maupun ia terbitkan semasa hidupnya, baru muncul ke publik secara anumerta pada 1882 ketika murid dan rekan dekatnya, Carlo Cafiero dan Élisée Reclus, menemukan naskah tersebut di antara kertas-kertas Bakunin dan memutuskan menerbitkannya sebagai fragmen yang belum rampung, lengkap dengan catatan editorial yang menjelaskan sifatnya yang tidak lengkap. Meski demikian, naskah yang belum selesai ini menjadi salah satu karya paling terkenal dan paling banyak dibaca dari seluruh korpus tulisan Bakunin, sebagian besar karena ia merumuskan secara paling eksplisit dan paling sistematis hubungan yang diyakininya menghubungkan otoritas teologis dengan otoritas politik, sebuah tema yang telah tersirat dalam berbagai tulisannya sebelumnya namun baru mendapat perlakuan filosofis yang paling terkonsentrasi dalam karya ini.
Argumen sentral Dieu et l’État membalikkan secara radikal argumen teologis klasik tentang hubungan antara Tuhan dan manusia, yang biasanya memandang pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai sumber kerendahan hati dan ketaatan moral yang sehat bagi manusia. Bakunin, sebaliknya, berargumen bahwa gagasan tentang Tuhan sebagai makhluk yang mahakuasa, mahatahu, dan sempurna secara mutlak, secara logis menuntut manusia untuk memandang dirinya sendiri sebagai makhluk yang pada dasarnya tidak berdaya, bodoh, dan tidak bernilai dibandingkan kesempurnaan ilahi tersebut, sebuah perbandingan yang menurut Bakunin secara psikologis dan politis berbahaya karena menanamkan dalam diri manusia kebiasaan merendahkan kapasitas akal dan kehendaknya sendiri di hadapan otoritas yang lebih tinggi, sebuah kebiasaan submisi yang, sekali tertanam melalui pendidikan agama, dengan mudah ditransfer dan dieksploitasi oleh otoritas-otoritas duniawi yang mengklaim mewakili atau bertindak atas nama kehendak ilahi tersebut.
Dari analisis ini, Bakunin merumuskan kalimat yang menjadi salah satu pernyataannya yang paling terkenal dan paling sering dikutip, sebuah pembalikan langsung atas terminologi teologis klasik: “jika Tuhan benar-benar ada, akan perlu menghapuskannya” (si Dieu existait, il faudrait l’abolir), sebuah kalimat yang secara sengaja dan secara eksplisit membalikkan pernyataan terkenal Voltaire bahwa “jika Tuhan tidak ada, akan perlu menciptakannya”. Perbandingan kedua pernyataan ini menyingkap secara jelas perbedaan mendasar antara kedua pemikir: Voltaire, sebagaimana telah dibahas pada entri sebelumnya, memandang keyakinan pada Tuhan memiliki fungsi sosial dan moral yang bermanfaat sebagai pengekang perilaku manusia dan penjamin tatanan moral kolektif, sementara Bakunin justru memandang fungsi sosial yang sama persis ini, yaitu Tuhan sebagai sumber otoritas moral tertinggi yang menuntut ketaatan, sebagai sesuatu yang secara inheren berbahaya dan harus ditolak, sebab fungsi pengekang tersebut, bagi Bakunin, pada hakikatnya adalah mekanisme kontrol dan dominasi yang menindas kebebasan dan otonomi rasional manusia, bukan sarana pembebasan moral sebagaimana diyakini Voltaire.
Bakunin mengembangkan argumennya lebih jauh melalui apa yang disebutnya aliansi historis antara teologi dan negara, sebuah kemitraan yang menurutnya bukan kebetulan sejarah semata melainkan hubungan struktural yang saling menguatkan sepanjang peradaban manusia. Ia menelusuri bagaimana hampir seluruh sistem politik otoriter sepanjang sejarah, dari monarki absolut Eropa hingga despotisme Timur, senantiasa mengandalkan dukungan dan legitimasi dari otoritas keagamaan untuk mengukuhkan klaim kekuasaan mereka, dengan para penguasa duniawi mengklaim memerintah atas “hak ilahi” atau sebagai wakil Tuhan di bumi, sementara institusi keagamaan pada gilirannya memperoleh perlindungan, kekayaan, dan hak istimewa dari negara yang mereka legitimasi tersebut, sebuah simbiosis mutual yang menguntungkan kedua institusi dominasi ini sekaligus merugikan massa rakyat yang menjadi objek dominasi ganda tersebut, baik secara spiritual melalui doktrin keagamaan maupun secara material melalui kekuasaan politik dan ekonomi.
Perlu dicatat bahwa posisi anti-teologis Bakunin, meski berbagi kesamaan tertentu dengan kritik Proudhon terhadap Gereja dalam De la justice dans la révolution et dans l’église, mengambil arah yang jauh lebih radikal dan lebih sistematis secara filosofis. Di mana Proudhon mempertahankan doktrin “keadilan imanen” yang tetap mengakui dimensi moral objektif dalam kehidupan manusia, hanya memindahkan sumbernya dari Tuhan transenden menuju kesadaran kolektif manusia, Bakunin melangkah lebih jauh dengan mengembangkan sebuah materialisme filosofis yang lebih konsisten dan lebih komprehensif, yang menolak bukan hanya otoritas teologis institusional melainkan seluruh kerangka metafisis yang mengandaikan keberadaan realitas spiritual atau ideal yang berdiri di atas dan menentukan dunia material, sebuah materialisme yang ia kembangkan sebagian melalui pembacaan kritisnya atas Ludwig Feuerbach, filsuf Jerman yang dalam Das Wesen des Christentums (1841) telah berargumen bahwa konsep Tuhan pada hakikatnya adalah proyeksi manusia atas kualitas-kualitas terbaiknya sendiri yang diasingkan dan ditempatkan di luar dirinya sebagai entitas yang terpisah dan superior, sebuah analisis yang diadopsi dan diradikalisasi Bakunin menjadi argumen politik yang eksplisit tentang bagaimana proyeksi teologis semacam ini melumpuhkan kapasitas manusia untuk mengakui dan mewujudkan kekuatan serta martabatnya sendiri secara otonom.
Bakunin juga mengembangkan dalam Dieu et l’État sebuah pembelaan yang cukup orisinal atas sains dan rasionalitas sebagai senjata pembebasan dari dominasi teologis, namun dengan kehati-hatian yang khas terhadap bahaya yang sama muncul kembali dalam bentuk baru: ia memperingatkan bahwa sains itu sendiri, jika diperlakukan sebagai otoritas absolut yang tidak dapat dipertanyakan dan dikuasai secara eksklusif oleh kelas ilmuwan atau teknokrat tertentu, berisiko menjadi dogma baru yang menggantikan dogma teologis lama namun dengan fungsi dominasi yang sama persis, sebuah kekhawatiran yang secara langsung bertaut dengan kritiknya terhadap klaim pengetahuan ilmiah kaum Marxis yang telah disinggung pada konteks penolakannya terhadap kediktatoran proletariat, menunjukkan konsistensi internal dalam seluruh sistem pemikiran Bakunin: baginya, otoritas apa pun, baik yang mengklaim legitimasi dari wahyu ilahi, hukum sejarah ilmiah, maupun pengetahuan teknokratis, membawa bahaya struktural yang sama jika tidak terus-menerus tunduk pada pengawasan dan kritik dari mereka yang diklaim diwakilinya.
Penerimaan Dieu et l’État sejak penerbitan anumerta pada 1882 memberi pengaruh yang luas dan bertahan lama bagi tradisi pemikiran anarkis dan sekuler, menjadi salah satu teks paling banyak diterjemahkan dan paling banyak dibaca dari seluruh karya Bakunin, sebagian karena sifatnya yang relatif lebih ringkas dan lebih dapat diakses dibandingkan tulisan-tulisannya yang lain, dan sebagian karena argumennya yang tajam tentang hubungan antara otoritas teologis dan otoritas politik terus memberi kerangka konseptual yang berpengaruh bagi kritik sekuler terhadap agama sepanjang abad kedua puluh. Meski demikian, naskah ini juga menuai kritik dari sejumlah filsuf agama dan bahkan dari sebagian kalangan anarkis sendiri, yang mempertanyakan apakah penolakan total Bakunin terhadap seluruh dimensi spiritual dan transenden pengalaman manusia tidak terlalu gegabah dan terlalu menyederhanakan kompleksitas fenomena keagamaan, sebuah keberatan yang menggemakan perdebatan yang lebih luas dalam tradisi sosialis tentang sejauh mana kritik terhadap institusi keagamaan yang korup dapat dan harus dipisahkan dari penilaian terhadap dimensi spiritual kehidupan manusia secara lebih umum, sebuah pertanyaan yang Bakunin sendiri, berbeda dari Proudhon yang masih menyisakan ruang bagi semacam dimensi moral imanen, cenderung menjawab secara lebih tegas dengan penolakan penuh terhadap seluruh kerangka metafisis transenden tersebut.
Konsepsi Bakunin tentang kebebasan adalah salah satu sumbangan filosofisnya yang paling orisinal dan paling membedakannya dari tradisi liberalisme klasik yang mendominasi wacana politik Eropa pada masanya, sebuah pandangan yang ia rumuskan secara paling eksplisit dalam Fédéralisme, socialisme et antithéologisme (1867) dan dikembangkan lebih jauh dalam berbagai tulisan selanjutnya. Berbeda secara fundamental dari tradisi liberal yang mewarisi gagasan Thomas Hobbes dan John Locke tentang kebebasan sebagai sesuatu yang dimiliki individu secara alamiah sebelum memasuki masyarakat, dan yang kemudian harus dibatasi atau dilindungi melalui kontrak sosial dengan sesama individu lainnya, Bakunin mengajukan sebuah tesis yang pada pandangan pertama tampak paradoksal namun menjadi inti paling fundamental dari seluruh filsafat sosialnya: bahwa kebebasan individu bukanlah sesuatu yang ada secara independen dari masyarakat dan kemudian dibatasi olehnya, melainkan sesuatu yang justru diciptakan dan hanya mungkin terwujud melalui kehidupan bermasyarakat itu sendiri.
Rumusan paling terkenal dari tesis ini menyatakan bahwa “saya hanya benar-benar bebas ketika seluruh manusia dan perempuan di sekitar saya sama bebasnya” (je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m’entourent, hommes et femmes, sont également libres), sebuah kalimat yang menegaskan bahwa kebebasan, bagi Bakunin, bukanlah kondisi yang dapat dinikmati secara terisolasi oleh individu tertentu di tengah masyarakat yang tidak bebas, melainkan kualitas relasional yang secara inheren bergantung pada kebebasan setara dari seluruh anggota masyarakat lainnya. Argumen yang mendasari posisi ini bertumpu pada analisis Bakunin tentang bagaimana kesadaran diri manusia itu sendiri, kapasitasnya untuk berpikir, menggunakan bahasa, dan membentuk kehendak yang disadari, sepenuhnya merupakan produk dari interaksi sosial dan warisan kultural yang diwariskan melalui bahasa, pendidikan, dan tradisi kolektif, sebuah posisi yang secara eksplisit menolak gambaran individu pra-sosial yang terisolasi dan mandiri secara alamiah, sebagaimana diandaikan dalam berbagai teori kontrak sosial klasik yang membayangkan “keadaan alamiah” tempat individu-individu terpisah kemudian memilih untuk membentuk masyarakat.
Bakunin mengembangkan argumen ini dengan menunjukkan bahwa seorang bayi manusia, terlepas dari masyarakat yang membesarkannya, tidak akan pernah berkembang menjadi makhluk yang rasional dan berkehendak bebas dalam pengertian yang bermakna, sebab bahasa yang memungkinkannya berpikir secara abstrak, pengetahuan yang memungkinkannya memahami dunia, dan bahkan kesadaran dirinya sebagai individu yang terpisah dari lingkungannya, semuanya diperoleh melalui proses sosialisasi yang panjang di dalam masyarakat tertentu. Dalam pengertian ini, menurut Bakunin, setiap individu “berutang” keberadaannya sebagai makhluk rasional dan berkehendak kepada masyarakat yang membentuknya, sebuah utang yang tidak dapat dilunasi melalui penarikan diri dari masyarakat demi mengejar kebebasan yang terisolasi, melainkan hanya dapat “dibalas” melalui kontribusi aktif bagi perbaikan dan pembebasan masyarakat itu sendiri, sehingga generasi-generasi berikutnya dapat menikmati kondisi yang bahkan lebih kondusif bagi perkembangan rasionalitas dan kebebasan mereka sendiri.
Dari premis ini, Bakunin menurunkan kritiknya yang tajam terhadap apa yang disebutnya kebebasan “borjuis” atau kebebasan liberal konvensional, yang ia pandang sebagai konsepsi yang secara fundamental cacat karena memahami kebebasan secara negatif semata, yaitu sekadar ketiadaan campur tangan eksternal terhadap tindakan individu, tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi material dan sosial yang sesungguhnya diperlukan agar kebebasan negatif tersebut dapat benar-benar bermakna dan dapat dinikmati secara setara oleh seluruh anggota masyarakat. Baginya, kebebasan formal untuk melakukan apa pun yang diinginkan seseorang, tanpa disertai akses pada pendidikan, sumber daya ekonomi, dan kondisi sosial yang memadai untuk benar-benar mewujudkan kemampuan tersebut, pada hakikatnya adalah kebebasan yang kosong dan hanya dapat dinikmati secara penuh oleh mereka yang sudah memiliki hak istimewa ekonomi dan sosial, sebuah kritik yang secara langsung bertaut dengan analisis ekonominya tentang bagaimana kepemilikan pribadi atas alat produksi menciptakan ketimpangan struktural yang telah dibahas dalam konteks anarkisme kolektivisnya, namun yang di sini diperluas menjadi kritik filosofis yang lebih mendasar tentang konsep kebebasan itu sendiri.
Penting dicatat bahwa Bakunin, meski menekankan secara kuat dimensi sosial dan relasional kebebasan, tidak pernah bermaksud menghapuskan sepenuhnya nilai otonomi dan inisiatif individual demi kepentingan kolektif yang menindas, sebuah kesalahpahaman yang kadang menyertai pembacaan dangkal atas posisinya. Ia secara eksplisit membedakan antara apa yang disebutnya kebebasan “individualis” yang keliru, yang memahami kebebasan sebagai hak untuk mengabaikan atau mendominasi orang lain demi kepentingan diri sendiri, dengan kebebasan “sosial” yang sejati, yang memahami kebebasan individu sebagai sesuatu yang justru diperkaya dan diperkuat melalui hubungan timbal balik dan saling menghormati dengan individu-individu lain yang sama bebasnya, sebuah pembedaan yang memungkinkan Bakunin mempertahankan komitmen yang kuat pada kebebasan individual sekaligus pada solidaritas kolektif, tanpa harus mengorbankan salah satu demi yang lain sebagaimana sering diandaikan dalam perdebatan konvensional antara individualisme dan kolektivisme.
Konsepsi kebebasan kolektif ini juga memberi landasan filosofis bagi visi pedagogis Bakunin tentang pendidikan dan perkembangan moral manusia, sebuah dimensi yang kurang mendapat perhatian dibandingkan tulisan-tulisan politiknya yang lebih terkenal, namun yang tetap konsisten dengan keseluruhan kerangka pemikirannya. Jika kebebasan dan rasionalitas manusia bukanlah bakat bawaan yang sudah lengkap sejak lahir, melainkan kapasitas yang harus dikembangkan secara bertahap melalui interaksi sosial dan pendidikan yang memadai, maka tugas masyarakat yang benar-benar bebas, bagi Bakunin, adalah menyediakan kondisi-kondisi pendidikan dan perkembangan yang setara bagi seluruh anggotanya, bukan hanya bagi segelintir kalangan yang memiliki hak istimewa ekonomi untuk mengaksesnya, sebuah visi egaliter yang menegaskan bahwa revolusi sosial yang dicita-citakannya bukan semata tentang redistribusi kekayaan material, melainkan juga tentang penciptaan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan perkembangan penuh kapasitas rasional dan moral setiap manusia secara setara.
Perbandingan posisi Bakunin tentang kebebasan kolektif ini dengan tradisi filsafat politik yang lebih luas menunjukkan kedekatannya dengan sejumlah pemikir yang pada pandangan pertama tampak jauh dari tradisi anarkis, termasuk gagasan Georg Wilhelm Friedrich Hegel tentang kebebasan sebagai sesuatu yang hanya dapat terwujud sepenuhnya melalui institusi-institusi etis (Sittlichkeit) dalam masyarakat, sebuah warisan intelektual yang tidak mengherankan mengingat latar belakang Bakunin sebagai mantan Hegelian Kiri pada masa mudanya di Berlin, meski Bakunin menerapkan wawasan Hegelian ini pada kesimpulan politik yang jauh lebih radikal dan anti-statis dibandingkan Hegel sendiri, yang justru memandang negara sebagai puncak perwujudan kebebasan etis tersebut. Kesamaan struktural dengan konsepsi relasional tentang kebebasan ini juga dapat ditemukan, meski melalui jalur intelektual yang sama sekali berbeda, dalam berbagai tradisi filsafat sosial kontemporer yang menekankan sifat inherently sosial dari diri manusia, menunjukkan bahwa penolakan Bakunin terhadap individualisme liberal atomistik, betapapun radikal kesimpulan politiknya, bertumpu pada wawasan filosofis tentang hakikat manusia yang terus menemukan gaung dalam berbagai tradisi pemikiran yang jauh melampaui konteks anarkisme revolusioner abad kesembilan belas yang melahirkannya.
Salah satu titik perbedaan paling tajam antara Bakunin dan Marx menyangkut siapa sesungguhnya kelas sosial yang memiliki potensi revolusioner terbesar. Marx dan pengikutnya menempatkan proletariat industri perkotaan sebagai satu-satunya kelas yang, karena posisinya dalam hubungan produksi kapitalis modern, secara historis matang untuk memimpin revolusi sosialis, sementara kaum tani dipandang sebagai kelas yang terbelakang, terikat pada kepemilikan tanah kecil yang bersifat individualistik, dan karenanya cenderung konservatif atau bahkan reaksioner. Bakunin menolak keras hierarki revolusioner ini, sebuah penolakan yang sebagian berakar pada pengalamannya sendiri sebagai orang Rusia yang menyaksikan langsung bagaimana mayoritas mutlak rakyat Rusia adalah petani, bukan buruh pabrik, sehingga skema Marxis yang menunggu kematangan kapitalisme industrial sebelum revolusi menjadi mungkin, tampak baginya sebagai resep untuk menunda pembebasan tanpa batas waktu di negara-negara agraris seperti Rusia, Spanyol, dan Italia, tempat pengaruh anarkisme justru tumbuh paling subur.
Bakunin berargumen bahwa kaum tani, jauh dari sekadar kelas konservatif yang terikat pada tradisi, menyimpan naluri pemberontakan yang dalam dan sering meletus dalam sejarah, sebagaimana tercermin dalam berbagai pemberontakan petani besar di Rusia seperti yang dipimpin Stenka Razin dan Yemelyan Pugachev pada abad-abad sebelumnya. Lebih jauh, ia menaruh harapan besar pada institusi komune desa Rusia (obshchina) yang telah disinggung dalam konteks anarkisme kolektivisnya, memandangnya sebagai fondasi kolektivis yang sudah tersedia secara alamiah dalam kebudayaan rakyat Rusia, yang tinggal “dibebaskan” dari belenggu despotisme Tsar dan gereja, tanpa perlu menunggu proses industrialisasi kapitalis yang panjang sebagaimana diisyaratkan skema evolusioner Marx.
Lebih kontroversial lagi, Bakunin juga menaruh harapan besar pada apa yang disebutnya kaum terlantar atau kaum “lumpen” (lumpenproletariat, istilah yang sebenarnya dipinjam dan dibalik maknanya dari penggunaan merendahkan Marx sendiri), yaitu massa pengangguran, gelandangan, dan penjahat kecil perkotaan yang oleh Marx dipandang sebagai elemen yang tidak dapat diandalkan secara revolusioner karena tidak memiliki disiplin dan kesadaran kelas yang matang. Bagi Bakunin, justru kelompok yang telah sepenuhnya tercerabut dari tatanan sosial yang ada ini, yang tidak memiliki apa pun untuk dipertahankan dan tidak terikat disiplin pabrik yang menurutnya justru dapat melunakkan semangat pemberontakan, menyimpan energi revolusioner murni yang paling tidak terjinakkan, sebuah pandangan yang mencerminkan keyakinannya yang lebih luas bahwa hasrat destruktif spontan, sebagaimana telah diisyaratkannya sejak aforisme terkenalnya di Dresden tentang hasrat menghancurkan yang juga kreatif, adalah kekuatan yang sah dan diperlukan bagi revolusi sejati, berbeda dari pendekatan Marx yang lebih menekankan organisasi disiplin dan kesadaran kelas yang matang secara bertahap.
Penilaian terhadap posisi Bakunin ini tetap terbelah hingga kini. Di satu sisi, penekanannya pada kaum tani terbukti relevan secara historis bagi banyak revolusi abad kedua puluh yang justru meletus di negara-negara agraris, bukan di jantung kapitalisme industrial maju sebagaimana diramalkan Marx. Di sisi lain, para pengkritiknya, termasuk sebagian pewaris tradisi anarkis sendiri, mempertanyakan apakah mengandalkan elemen-elemen yang kurang terorganisasi dan tanpa disiplin kolektif benar-benar dapat menopang transformasi sosial yang bertahan lama, ataukah justru rentan terhadap petualangan yang gagal, sebagaimana tampak dalam rentetan upaya pemberontakan Bakunin sendiri yang hampir selalu berakhir prematur dan tidak berhasil mengakar luas di kalangan massa yang diharapkannya memimpin perubahan tersebut.
International Working Men’s Association, yang didirikan di London pada September 1864 dan kelak dikenal luas sebagai Internasional Pertama, dibentuk sebagai wadah bersama bagi berbagai aliran gerakan buruh Eropa yang pada masa itu masih sangat beragam, mencakup serikat buruh Inggris yang pragmatis, kaum Proudhonis Prancis yang mutualis, kaum Blanquis yang revolusioner-konspiratif, hingga kelompok-kelompok sosialis Jerman yang mulai terorganisasi di bawah pengaruh Marx. Bakunin sendiri baru bergabung secara resmi dengan Internasional pada 1868, bergabung melalui seksi Jenewa setelah sebelumnya mencoba membangun organisasinya sendiri, Alliance internationale de la démocratie socialiste, yang pada mulanya ditolak diterima sebagai entitas kolektif oleh Dewan Umum Internasional yang dipimpin Marx, sebuah penolakan awal yang sudah menandakan ketegangan yang akan terus membesar antara keduanya. Bakunin akhirnya membubarkan Alliance sebagai organisasi terpisah dan mendorong anggota-anggotanya bergabung secara individual ke dalam seksi-seksi lokal Internasional, sebuah kompromi yang untuk sementara meredakan kecurigaan namun tidak pernah benar-benar menghapus bayang-bayang kecurigaan Marx bahwa Bakunin tetap mempertahankan jaringan rahasia di dalam tubuh organisasi tersebut.
Perselisihan substantif antara kedua tokoh ini berkembang dengan cepat sepanjang kongres-kongres tahunan Internasional yang diselenggarakan di berbagai kota Eropa, mulai dari Kongres Brussel 1868 hingga puncaknya di Kongres Basel 1869, tempat perdebatan tentang warisan dan kepemilikan tanah menjadi salah satu titik api pertama: Bakunin dan para pengikutnya berhasil memperoleh dukungan mayoritas delegasi untuk resolusi yang menyerukan penghapusan hak waris sebagai langkah mendesak menuju penghapusan kepemilikan pribadi, sebuah kemenangan yang menunjukkan bahwa pengaruh Bakunin di dalam Internasional pada masa itu bukan sekadar gangguan marginal, melainkan kekuatan nyata yang mampu menggeser arah kebijakan organisasi secara langsung berhadapan dengan fraksi yang didukung Marx, yang menilai penghapusan warisan sebagai langkah yang prematur dan kurang penting dibandingkan perjuangan merebut kekuasaan politik negara terlebih dahulu.
Ketegangan ini memuncak dan berubah menjadi konflik yang bersifat sangat personal menyusul episode Nechayev yang telah disinggung dalam konteks biografis Bakunin, sebuah skandal yang dimanfaatkan Marx dan sekutu dekatnya, terutama Friedrich Engels dan menantu Marx sendiri, Paul Lafargue, untuk mendiskreditkan Bakunin secara menyeluruh, menuduhnya tidak hanya naif secara politik karena tertipu oleh seorang petualang tak bermoral, melainkan juga secara diam-diam mendukung metode-metode konspiratif dan tidak jujur yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan organisasi massa yang diklaim dianut Internasional. Tuduhan ini diperburuk oleh kecurigaan bahwa Bakunin terlibat dalam utang-piutang yang tidak jelas terkait proyek penerjemahan Das Kapital ke bahasa Rusia, yang sempat ia janjikan namun tidak pernah ia selesaikan, sebuah kegagalan praktis yang dimanfaatkan Marx untuk menyerang kredibilitas dan integritas personal Bakunin di hadapan delegasi-delegasi Internasional lainnya, menunjukkan bagaimana perselisihan ideologis yang sesungguhnya mendalam ini juga diwarnai pertarungan personal yang tajam dan kadang tidak sepenuhnya adil dari kedua belah pihak.
Pada level yang lebih substantif, perdebatan antara kedua kubu berkisar pada pertanyaan paling mendasar tentang strategi perjuangan kelas: apakah gerakan buruh harus membentuk partai politik yang berusaha merebut kekuasaan negara melalui pemilihan umum dan, jika perlu, revolusi yang terorganisasi secara terpusat, sebagaimana diperjuangkan Marx dan terutama didukung kuat oleh delegasi Jerman di bawah pengaruh August Bebel dan Wilhelm Liebknecht, ataukah gerakan buruh harus menolak sepenuhnya keterlibatan dalam politik negara dan sebagai gantinya membangun langsung federasi-federasi serikat buruh dan komune otonom yang pada saatnya akan menggantikan negara melalui aksi langsung dan pemogokan umum, sebuah posisi yang dipertahankan Bakunin dan mendapat dukungan kuat terutama dari federasi-federasi Spanyol, Italia, Swiss berbahasa Prancis (Jura), dan sebagian federasi Belgia. Perdebatan strategis ini bukan sekadar perbedaan taktis belaka, melainkan mencerminkan perbedaan filosofis yang telah dibahas secara mendalam sebelumnya mengenai sifat korup kekuasaan negara dan penolakan terhadap kediktatoran proletariat, sehingga kompromi di antara kedua posisi menjadi semakin sulit dicapai seiring berjalannya waktu.
Puncak dari seluruh perselisihan ini terjadi pada Kongres Den Haag, September 1872, kongres pertama dan satu-satunya yang pernah diselenggarakan di luar Swiss sepanjang sejarah Internasional, sebuah pemilihan lokasi yang sendirinya telah dicurigai kalangan Bakuninis sebagai manuver untuk mempersulit kehadiran delegasi-delegasi federasi anti-otoriter yang basis utamanya berada di Eropa selatan dan tengah. Marx, yang jarang menghadiri kongres-kongres sebelumnya secara langsung lebih memilih bekerja dari balik layar Dewan Umum London, untuk pertama dan satu-satunya kalinya hadir secara pribadi di Den Haag, menandakan betapa seriusnya ia memandang pertaruhan kongres tersebut bagi masa depan organisasi yang telah ia pimpin secara efektif sejak pendiriannya. Melalui pengaturan komposisi delegasi yang menguntungkan fraksinya, termasuk sejumlah mandat yang kelak dipertanyakan keabsahannya oleh pihak Bakuninis, Marx berhasil memperoleh suara mayoritas untuk dua keputusan yang menentukan: pertama, resolusi yang mewajibkan setiap seksi nasional untuk membentuk partai politik yang berjuang merebut kekuasaan negara, menjadikan strategi elektoral-politik sebagai garis resmi organisasi; dan kedua, yang jauh lebih drastis, pengusiran Bakunin dan rekan dekatnya James Guillaume dari keanggotaan Internasional, dengan tuduhan resmi mempertahankan organisasi rahasia (Alliance) yang bertentangan dengan aturan dasar Internasional, sebuah tuduhan yang hingga kini masih diperdebatkan validitasnya oleh para sejarawan, mengingat bukti yang diajukan dalam kongres tersebut sebagian besar bersumber dari laporan mata-mata dan dokumen yang keasliannya tidak sepenuhnya dapat diverifikasi.
Akibat langsung dari pengusiran ini sangat menentukan bagi nasib Internasional secara keseluruhan: federasi-federasi Spanyol, Italia, sebagian besar federasi Swiss, dan sejumlah federasi Belgia dan Prancis selatan menolak mengakui keabsahan keputusan Kongres Den Haag, dan hanya beberapa minggu kemudian menyelenggarakan kongres tandingan mereka sendiri di Saint-Imier, Swiss, yang mendeklarasikan federasi anti-otoriter yang independen dari kendali Dewan Umum, secara efektif memecah Internasional menjadi dua organisasi yang saling bersaing dan tidak pernah lagi bersatu kembali. Marx sendiri, yang menyadari bahwa basis dukungan riilnya di lapangan jauh lebih lemah dibandingkan basis dukungan federasi-federasi Eropa selatan yang kini memihak Bakunin, mengambil langkah yang oleh banyak sejarawan dipandang sebagai pengakuan diam-diam atas kekalahan strategisnya: ia mengusulkan agar markas Dewan Umum dipindahkan dari London ke New York, sebuah keputusan yang secara efektif melumpuhkan kapasitas organisasi tersebut untuk terus memimpin gerakan buruh Eropa, dan Internasional yang tersisa di bawah kendali nominal Marx secara bertahap layu dan akhirnya dibubarkan secara resmi pada 1876, tahun yang sama dengan kematian Bakunin sendiri di Bern.
Warisan perpecahan Kongres Den Haag ini jauh melampaui nasib institusional Internasional Pertama itu sendiri, menjadi titik tolak historis bagi pemisahan permanen antara dua arus besar gerakan kiri yang akan terus bersaing dan kadang saling bermusuhan sepanjang satu setengah abad berikutnya: tradisi sosialisme negara yang mewarisi strategi elektoral-partai dari Marx, yang kelak melahirkan baik sosial demokrasi Eropa maupun komunisme Leninis-Stalinis, berhadapan dengan tradisi anarko-sindikalisme dan anarkisme sosial yang mewarisi penolakan terhadap negara dan penekanan pada aksi langsung dari Bakunin, yang kelak menginspirasi gerakan buruh revolusioner di Spanyol, Italia, Argentina, dan berbagai negara lain yang justru tempat basis dukungan anarkis terbukti jauh lebih kuat secara historis dibandingkan basis dukungan Marxis ortodoks. Perselisihan yang dimulai sebagai pertikaian personal dan organisasional di dalam satu lembaga pada 1872 ini, dengan demikian, meninggalkan jejak struktural yang terus membentuk peta ideologis seluruh gerakan kiri dunia hingga jauh melampaui kematian kedua tokoh yang memulainya.