Pierre-Joseph Proudhon

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), filsuf, ekonom, dan jurnalis Prancis yang menjadi orang pertama dalam sejarah yang secara terbuka menyebut dirinya seorang anarkis, serta dijuluki luas sebagai “bapak anarkisme” atas pengaruh besarnya terhadap seluruh tradisi pemikiran anarkis yang berkembang sesudahnya. Lahir di Besançon dari keluarga pekerja sederhana, dengan ayah seorang tukang pembuat tong dan penyuling bir yang sering terlilit kesulitan ekonomi, Proudhon tumbuh dalam kemiskinan yang nyata, sempat bekerja sebagai penggembala sapi sebelum akhirnya menempuh pendidikan formal yang terputus-putus akibat keterbatasan biaya keluarganya, dan kelak memasuki dunia percetakan sebagai pekerja magang, sebuah pengalaman kerja tangan langsung yang membentuk secara mendalam perspektifnya tentang kelas pekerja dan eksploitasi ekonomi, berbeda dari kebanyakan teoretikus sosialis sezamannya yang berasal dari latar belakang kelas menengah atau terpelajar.

Proudhon meraih ketenaran mendadak pada 1840 melalui penerbitan Qu’est-ce que la propriété? (Apakah Kepemilikan Itu?), karya yang memuat pernyataannya yang paling terkenal dan paling sering dikutip, “kepemilikan adalah pencurian” (la propriété, c’est le vol), sebuah slogan yang mengguncang wacana sosialis Eropa dan segera menjadikannya salah satu suara paling radikal dalam perdebatan tentang keadilan ekonomi pada pertengahan abad kesembilan belas. Penting dipahami bahwa kritik Proudhon terhadap kepemilikan tidak pernah dimaksudkan sebagai penolakan total terhadap segala bentuk kepemilikan pribadi, melainkan secara spesifik menyasar kepemilikan dalam pengertian hak untuk mengeksploitasi kerja orang lain tanpa kontribusi kerja yang setimpal, sebuah pembedaan halus yang menjadi dasar bagi sistem pemikirannya sendiri, mutualisme, yang ia kembangkan sebagai alternatif baik terhadap kapitalisme maupun terhadap komunisme kolektivis yang mulai berkembang pada masa yang sama.

Sepanjang kariernya, Proudhon terlibat dalam sejumlah perselisihan intelektual yang sangat berpengaruh bagi perkembangan pemikiran sosialis dan anarkis selanjutnya, paling terkenal perseteruannya dengan Karl Marx, yang pada mulanya berkorespondensi secara bersahabat dengannya namun kemudian menulis Misère de la philosophie (1847) sebagai serangan tajam terhadap karya Proudhon, Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère (1846), sebuah perpecahan yang menandai salah satu titik pisah paling awal dan paling menentukan antara tradisi sosialisme Marxis dan tradisi anarkisme yang akan terus berlanjut sepanjang sejarah gerakan buruh Eropa. Proudhon terpilih menjadi anggota Majelis Nasional Prancis setelah Revolusi 1848, namun pengalamannya dalam politik parlementer formal ini mempertajam keyakinannya bahwa perubahan sosial sejati tidak dapat dicapai melalui mekanisme negara, mendorongnya mengembangkan visi federalis tentang masyarakat yang diorganisasi dari bawah melalui asosiasi sukarela dan kontrak timbal balik antarindividu dan komunitas, tanpa otoritas pusat yang memaksa, sebuah visi yang memberi pengaruh mendalam bagi generasi pemikir anarkis dan sindikalis berikutnya, termasuk Mikhail Bakunin dan Pyotr Kropotkin, menjadikan Proudhon salah satu arsitek paling fundamental bagi tradisi pemikiran yang menolak baik kapitalisme maupun negara terpusat sebagai jalan menuju masyarakat yang adil.

Daftar Isi

Biografi Pierre-Joseph Proudhon

Pierre-Joseph Proudhon lahir pada 15 Januari 1809 di Besançon, ibu kota wilayah Franche-Comté di Prancis timur, dari keluarga petani dan pekerja sederhana keturunan Jura. Ayahnya, Claude-François Proudhon, bekerja sebagai tukang pembuat tong sekaligus penyuling bir yang terus-menerus bergulat dengan kesulitan ekonomi, sehingga masa kecil Proudhon diwarnai kemiskinan nyata, termasuk periode ketika ia harus bekerja sebagai penggembala sapi untuk membantu keluarganya. Meski demikian, kecerdasan intelektualnya menonjol sejak usia dini, dan ibunya berusaha keras memasukkannya ke sekolah menengah (collège) Besançon, tempat ia belajar bersama anak-anak dari keluarga pedagang yang jauh lebih mapan, sebuah pengalaman yang menurut catatan biografis menanamkan dalam dirinya kesadaran tajam akan kesenjangan kelas sejak usia muda, bahkan hingga mengenakan sepatu kayu tradisional (sabot) petani di tengah teman-teman sekelasnya yang lebih berada. Kesulitan finansial keluarganya pada akhirnya memaksa Proudhon meninggalkan sekolah sebelum sempat menyelesaikan pendidikan formalnya.

Pada 1827, di usia delapan belas tahun, Proudhon mulai magang sebagai pekerja percetakan, sebuah pekerjaan tangan yang justru menjadi jalan bagi pendidikan otodidaknya yang luas: di sela-sela pekerjaan mencetak buku, ia mengajari dirinya sendiri bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani agar dapat memahami dan mencetak karya-karya berbahasa asing dengan lebih baik. Lingkungan percetakan Besançon juga mempertemukannya dengan kalangan intelektual liberal dan sosialis setempat, termasuk perkenalannya yang sangat berpengaruh dengan Charles Fourier, pemikir sosialis utopis yang juga berasal dari Besançon, dengan Proudhon bahkan dipercaya mengawasi langsung percetakan karya Fourier, Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, pada 1829, sebuah pengalaman yang memberinya kesan mendalam dan memperkenalkannya pada wacana kritik sosial sistematis untuk pertama kalinya.

Titik balik penting dalam kariernya terjadi pada 1838, ketika di usia dua puluh sembilan tahun, setelah akhirnya berhasil lulus ujian baccalauréat, Proudhon memperoleh beasiswa “pension Suard” dari Académie de Besançon, sebuah dana bantuan senilai lima belas ratus franc per tahun selama tiga tahun yang diperuntukkan bagi pemuda-pemuda berbakat namun kurang mampu secara ekonomi. Beasiswa inilah yang memungkinkannya pindah ke Paris dan mencurahkan waktu sepenuhnya pada penulisan dan kajian intelektual, memulai karier kepenulisannya yang produktif. Pada 1840, Proudhon menerbitkan karya yang segera membuatnya terkenal secara nasional bahkan internasional, Qu’est-ce que la propriété?, yang memuat pernyataan provokatifnya bahwa “kepemilikan adalah pencurian”, sebuah karya yang mengundang kemarahan dari kalangan terpelajar Académie Besançon yang telah mendanainya, hingga sempat mempertimbangkan mencabut beasiswanya, namun pada akhirnya tetap mempertahankan dukungan finansial tersebut. Pada 1842, Proudhon diadili di hadapan Cour d’Assises Besançon atas tuduhan subversif terkait karya lanjutannya, Avertissement aux propriétaires, namun berhasil memperoleh pembebasan setelah juri menyatakan tidak sepenuhnya memahami argumen filosofisnya yang rumit sehingga tidak dapat menjatuhkan hukuman.

Selama masa tinggalnya di Paris pada 1840-an, Proudhon bergaul dengan sejumlah pemikir revolusioner terkemuka Eropa, termasuk Karl Marx, Mikhail Bakunin, dan Alexander Herzen. Hubungannya dengan Marx pada mulanya berlangsung bersahabat, ditandai korespondensi intelektual yang intensif, namun hubungan ini retak secara permanen setelah Proudhon menerbitkan Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère (1846), yang mendapat serangan balasan tajam dari Marx dalam Misère de la philosophie (1847), sebuah perselisihan yang berakar pada penolakan Proudhon terhadap kecenderungan sentralistik dan otoriter yang ia lihat dalam visi sosialisme Marx, dan yang menandai salah satu perpecahan paling awal dan paling menentukan antara tradisi Marxis dan tradisi anarkis dalam gerakan sosialis Eropa.

Ketika Revolusi 1848 meletus di Prancis, Proudhon memainkan peran yang relatif terbatas namun tetap signifikan: ia terpilih menjadi anggota Majelis Konstituante pada pemilihan sela Juni 1848, meski keterlibatannya dalam politik parlementer formal ini sangat diwarnai keraguannya sendiri terhadap institusi perwakilan, dan ia lebih banyak menggunakan posisinya untuk mengkritik kecenderungan otoriter yang menurutnya mulai berkembang dalam revolusi tersebut, termasuk penghentian program “bengkel nasional” (ateliers nationaux) yang menjadi salah satu tuntutan utama kaum pekerja. Pada periode ini pula ia berusaha mewujudkan gagasan mutualismenya secara konkret melalui pendirian Banque du Peuple (Bank Rakyat), sebuah lembaga kredit timbal balik yang dirancang untuk memberi akses modal bagi pekerja tanpa bunga eksploitatif, namun usaha ini gagal dan ditutup paksa oleh otoritas tak lama setelah didirikan pada awal 1849. Pada Maret 1849, Proudhon dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan menghina kepala negara (Louis-Napoléon Bonaparte) melalui tulisan-tulisannya di suratkabar yang ia kelola, dan menariknya, selama masa penahanannya di penjara Sainte-Pélagie, ia tetap diizinkan menjalani sejumlah hari cuti bersyarat, salah satunya digunakannya untuk menikahi Euphrasie Piégard, seorang pekerja perempuan asal Paris, pada 1849. Masa penahanan yang relatif longgar ini justru menjadi periode produktif baginya, menghasilkan sejumlah karya penting termasuk Les Confessions d’un révolutionnaire (1849).

Setelah dibebaskan pada 1852, Proudhon terus menghadapi tekanan hukum berulang kali akibat tulisan-tulisannya yang tajam, termasuk pengadilan baru pada 1858 atas karyanya De la justice dans la révolution et dans l’église, yang menyerang keras Gereja Katolik atas perannya menghambat kebebasan manusia dan melanggengkan tatanan moral yang korup, sebuah tuduhan “menghina moralitas publik dan agama” yang memaksanya melarikan diri ke Brussel, Belgia, untuk menghindari penahanan lebih lanjut. Masa pengasingan di Belgia ini berlangsung hingga 1862, dan selama periode inilah ia mengembangkan lebih jauh pemikirannya tentang federalisme dan kritik terhadap nasionalisme, yang kelak dituangkan dalam Du principe fédératif (1863), salah satu karya politiknya yang paling matang. Proudhon akhirnya kembali ke Paris pada 1862, namun kesehatannya yang terus memburuk akibat penyakit yang tidak sepenuhnya teridentifikasi membatasi produktivitasnya pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Pierre-Joseph Proudhon meninggal dunia di Passy, Paris, pada 19 Januari 1865, hanya empat hari setelah ulang tahunnya yang kelima puluh enam, meninggalkan sejumlah naskah yang diterbitkan secara anumerta oleh murid dan pengikutnya, dan dikuburkan di Pemakaman Père Lachaise, Paris, meninggalkan warisan pemikiran yang akan terus membentuk tradisi anarkisme, mutualisme, dan sindikalisme revolusioner jauh melampaui abad yang melahirkannya.

Pemikiran Pierre-Joseph Proudhon

“Kepemilikan adalah Pencurian”: Kritik atas Hak Milik Eksploitatif

Qu’est-ce que la propriété? (1840) membuka dengan sebuah pertanyaan retoris yang langsung dijawab Proudhon dengan kalimat yang akan menjadi salah satu pernyataan paling terkenal dan paling mengguncang dalam sejarah pemikiran sosialis: “Apakah kepemilikan itu? … Jika saya menjawab: itu adalah pencurian, jawaban saya akan segera dipahami, tanpa memerlukan penjelasan tambahan” (la propriété, c’est le vol). Rumusan tujuh kata ini, yang disampaikan Proudhon dengan nada yang sengaja provokatif untuk menarik perhatian pembaca, menjadi titik tolak bagi seluruh analisisnya tentang ketidakadilan struktural yang menurutnya melekat pada sistem kepemilikan modern, dan segera menempatkannya sebagai salah satu suara paling radikal dalam perdebatan sosialis Prancis pada pertengahan abad kesembilan belas, memicu kemarahan sekaligus kekaguman dari berbagai kalangan yang membacanya.

Penting untuk dipahami secara tepat bahwa serangan Proudhon bukanlah penolakan terhadap segala bentuk kepemilikan secara umum, sebuah kesalahpahaman yang sering menyertai kutipan terkenalnya ketika dipisahkan dari konteks argumen aslinya yang jauh lebih bernuansa. Proudhon secara eksplisit membedakan antara dua konsep yang sering dicampuradukkan dalam bahasa sehari-hari: possession, yaitu penguasaan dan penggunaan langsung atas suatu barang atau alat kerja oleh seseorang yang benar-benar memakainya untuk menghidupi dirinya melalui kerja nyata, yang ia pandang sah dan bahkan perlu bagi kebebasan individu; dan propriété dalam pengertian hukum Romawi klasik yang diwarisi Kode Napoleon, yaitu hak absolut untuk menggunakan dan menyalahgunakan (jus utendi et abutendi) suatu barang, termasuk hak untuk menyewakannya, memungut bunga darinya, atau mengeksploitasi kerja orang lain yang menggunakannya, tanpa perlu ikut bekerja secara langsung sama sekali. Sasaran kritik Proudhon secara spesifik adalah bentuk kepemilikan kedua ini, yaitu kepemilikan yang memberi hak kepada pemiliknya untuk memperoleh pendapatan semata dari status kepemilikan tersebut, terlepas dari kontribusi kerja nyata apa pun, sebuah hak yang menurutnya secara struktural memungkinkan eksploitasi sistematis atas mereka yang bekerja namun tidak memiliki.

Argumen inti yang mendasari tuduhan “pencurian” ini bertumpu pada apa yang disebut Proudhon sebagai “kekuatan kolektif” (force collective), sebuah konsep yang menjadi salah satu sumbangan paling orisinal dari analisis ekonominya. Ia mengamati bahwa ketika sejumlah pekerja bekerja sama dalam suatu proses produksi terorganisasi, misalnya mendirikan obelisk atau mengoperasikan pabrik, hasil kerja kolektif tersebut secara konsisten melampaui jumlah sederhana dari apa yang dapat dihasilkan masing-masing pekerja secara terpisah jika bekerja sendiri-sendiri, sebuah surplus produktivitas yang muncul semata dari koordinasi dan kerja sama itu sendiri, bukan dari kontribusi individual mana pun secara terisolasi. Namun dalam sistem kepemilikan kapitalis, menurut Proudhon, surplus yang dihasilkan oleh kekuatan kolektif ini secara sistematis diambil alih seluruhnya oleh pemilik modal atau tanah, yang membayar para pekerja hanya berdasarkan nilai kerja individual mereka seolah-olah mereka bekerja sendiri-sendiri, tanpa memberi kompensasi apa pun atas nilai tambah yang dihasilkan justru dari kerja sama kolektif tersebut. Dalam pengertian inilah, bagi Proudhon, kepemilikan modal dan tanah secara struktural mencuri sesuatu yang sesungguhnya diciptakan secara kolektif oleh para pekerja, sebuah pencurian yang tersembunyi di balik transaksi yang tampak sah dan sukarela secara hukum, namun yang secara substansial tetap merupakan perampasan nilai yang tidak dihasilkan oleh pemiliknya sendiri.

Proudhon memperdalam kritik ini melalui analisis atas berbagai bentuk pendapatan yang diperoleh semata dari kepemilikan tanpa kerja, yang ia kelompokkan secara kolektif sebagai aubaine, istilah hukum lama yang merujuk pada keuntungan tak terduga yang diperoleh tanpa usaha, mencakup sewa tanah (rente), bunga modal (intérêt), dan keuntungan pengusaha (profit) yang melampaui kompensasi wajar atas kerja manajerial yang benar-benar dilakukan. Baginya, ketiga bentuk pendapatan ini, betapapun dianggap sah dan wajar oleh hukum serta ekonomi politik klasik yang diwakili pemikir seperti Adam Smith dan David Ricardo, pada hakikatnya adalah bentuk-bentuk penarikan nilai dari para pekerja yang sesungguhnya menciptakan nilai tersebut melalui kerja nyata mereka, sebuah posisi yang menempatkan Proudhon dalam tradisi teori nilai kerja yang akan ia kembangkan lebih jauh, namun dengan kesimpulan normatif yang jauh lebih radikal tentang ketidakadilan struktural dari sistem kepemilikan yang memungkinkan penarikan nilai tanpa kontribusi kerja yang setimpal.

Di sisi lain argumennya, dan ini sering diabaikan oleh pembaca yang hanya mengenal slogan terkenalnya tanpa membaca karyanya secara utuh, Proudhon secara tegas menolak komunisme kolektivis sebagai solusi atas ketidakadilan kepemilikan ini, mengajukan kritik yang hampir sama tajamnya terhadap komunisme seperti kritiknya terhadap kepemilikan kapitalis. Dalam pandangannya, komunisme, yang menghapuskan kepemilikan individual sepenuhnya dan menyerahkan segala sesuatu kepada kepemilikan kolektif yang dikelola otoritas pusat, pada akhirnya akan menghasilkan bentuk penindasan baru yang tidak kalah buruknya: penindasan individu oleh massa atau oleh negara yang mengklaim bertindak atas nama kolektif, menghapuskan kemandirian dan inisiatif pribadi yang bagi Proudhon merupakan dimensi fundamental dari martabat manusia. Dari penolakan ganda terhadap kapitalisme berbasis kepemilikan eksploitatif di satu sisi dan komunisme kolektivis yang menindas individu di sisi lain, Proudhon merumuskan visi yang ia sebut sebagai “sintesis antara komunisme dan kepemilikan” (synthèse du communisme et de la propriété), sebuah upaya mendamaikan kebutuhan akan jaminan sosial dan kesetaraan yang diperjuangkan komunisme dengan kebutuhan akan kemandirian dan kebebasan individual yang dipertahankan prinsip kepemilikan, sebuah sintesis yang kelak ia kembangkan lebih sistematis melalui doktrin mutualismenya.

Mutualisme: Sistem Ekonomi Berbasis Kontrak Timbal Balik

Mutualisme adalah nama yang diberikan Proudhon sendiri bagi sistem ekonomi dan sosial alternatif yang ia kembangkan sebagai jalan keluar positif dari kebuntuan yang ia diagnosis dalam Qu’est-ce que la propriété?, sebuah sintesis yang berusaha menggabungkan apa yang dipandangnya sebagai nilai-nilai terbaik dari kepemilikan individual (kemandirian, inisiatif, kebebasan bertindak) dengan nilai-nilai terbaik dari semangat komunal (kesetaraan, solidaritas, timbal balik), tanpa jatuh ke dalam kelemahan struktural yang menurutnya menjangkiti baik kapitalisme maupun komunisme kolektivis. Istilah “mutualisme” sendiri berakar pada konsep sentral yang menjadi jantung seluruh sistem ini: mutualité, yaitu prinsip timbal balik, bahwa setiap pertukaran dan interaksi ekonomi antarindividu harus didasarkan pada kesetaraan nilai yang dipertukarkan, bukan pada eksploitasi satu pihak oleh pihak lainnya melalui keunggulan posisi kepemilikan atau modal.

Unit dasar yang membentuk masyarakat mutualis, menurut Proudhon, bukanlah negara atau kelas sosial yang luas, melainkan asosiasi-asosiasi sukarela yang dibentuk pekerja dan produsen untuk mengatur produksi dan pertukaran secara langsung di antara mereka sendiri, tanpa perantara kapitalis yang mengambil keuntungan dari posisi kepemilikannya semata. Dalam visi Proudhon, para pekerja di suatu bengkel atau perusahaan seharusnya memiliki dan mengelola sendiri alat produksi yang mereka gunakan, mengatur pembagian hasil kerja melalui kesepakatan kolektif yang demokratis di antara mereka sendiri, bukan tunduk pada otoritas pemilik modal yang berdiri di luar proses produksi namun mengklaim hak atas sebagian besar hasilnya. Visi asosiasi produsen mandiri inilah yang kelak menjadi salah satu fondasi konseptual paling penting bagi gerakan koperasi pekerja dan sindikalisme revolusioner yang berkembang pesat di Prancis pada paruh akhir abad kesembilan belas, jauh melampaui masa hidup Proudhon sendiri.

Mekanisme pertukaran yang menjadi inti praktis mutualisme berpusat pada gagasan kontrak timbal balik (contrat mutuel atau contrat synallagmatique), yaitu kesepakatan sukarela antara dua pihak yang setara kedudukannya, tempat masing-masing memberi dan menerima nilai yang setimpal, berbeda secara fundamental dari kontrak kerja kapitalis konvensional yang, menurut Proudhon, secara struktural tidak setara sejak awal karena satu pihak (pekerja) berada dalam posisi tawar yang jauh lebih lemah dibandingkan pihak lain (pemilik modal) yang menguasai akses pada alat produksi dan sumber daya ekonomi. Dalam masyarakat mutualis yang dicita-citakan Proudhon, kontrak-kontrak semacam ini akan menggantikan seluruh struktur otoritas vertikal yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial konvensional, baik otoritas pemilik modal atas buruh dalam sistem kapitalis maupun otoritas negara atas warga negara dalam sistem komunis-sentralistik, digantikan oleh jaringan horizontal kesepakatan sukarela yang terus-menerus dinegosiasikan ulang di antara pihak-pihak yang setara kedudukannya.

Prinsip timbal balik ini diterapkan Proudhon secara khusus dan paling konkret pada ranah kredit dan permodalan, sebuah ranah yang ia pandang sebagai salah satu sumber eksploitasi paling signifikan dalam ekonomi kapitalis melalui praktik pengenaan bunga. Baginya, jika kredit dapat disediakan kepada para pekerja dan pengusaha kecil tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat minimal, sekadar menutup biaya administratif lembaga pemberi kredit tanpa menghasilkan keuntungan dari modal itu sendiri, maka hambatan struktural terbesar yang menghalangi pekerja biasa memperoleh akses pada alat produksi dan memulai usaha mandiri akan dapat diatasi, membuka jalan bagi perluasan kepemilikan produktif secara luas di kalangan kelas pekerja tanpa memerlukan revolusi kekerasan atau nasionalisasi paksa oleh negara. Gagasan inilah yang mendorongnya mendirikan Banque du Peuple pada 1849, sebuah eksperimen konkret untuk mewujudkan prinsip kredit timbal balik tanpa bunga ini dalam praktik nyata, sebuah upaya yang akan dibahas lebih mendalam pada konteks tersendiri mengenai sistem perbankan dan kreditnya.

Dimensi federal dari mutualisme Proudhon menjadi semakin menonjol dan semakin sistematis dalam tulisan-tulisannya pada periode selanjutnya, khususnya setelah masa pengasingannya di Belgia. Ia membayangkan bahwa unit-unit produksi mutualis di tingkat lokal, setelah terbentuk dan berfungsi secara mandiri, akan saling berasosiasi membentuk federasi-federasi yang lebih luas untuk tujuan-tujuan yang memerlukan koordinasi antarunit, misalnya pertukaran barang antarwilayah atau pembangunan infrastruktur bersama, namun federasi-federasi ini sendiri dibentuk dan dipertahankan secara sukarela melalui kesepakatan antarunit yang tetap mempertahankan otonomi dan kedaulatan masing-masing, bukan melalui subordinasi kepada otoritas pusat yang memaksa, sebuah visi yang menjadi jembatan konseptual langsung menuju pemikirannya yang lebih luas tentang federalisme politik sebagai alternatif bagi negara terpusat.

Penting ditegaskan bahwa mutualisme Proudhon, berbeda dari sejumlah model sosialisme utopis sezamannya seperti yang diajukan Charles Fourier maupun Robert Owen, tidak dibayangkan sebagai cetak biru masyarakat ideal yang harus dibangun sekaligus dari nol melalui perencanaan menyeluruh, melainkan sebagai proses transformasi bertahap dan organik yang tumbuh dari dalam struktur masyarakat yang sudah ada, melalui perluasan bertahap praktik-praktik kerja sama, kredit timbal balik, dan asosiasi sukarela, hingga lambat laun menggantikan struktur kapitalis dan otoritas negara yang lama tanpa memerlukan revolusi kekerasan yang menghancurkan tatanan sosial secara tiba-tiba, sebuah pendekatan gradualis yang kelak menjadi salah satu titik perselisihan penting antara Proudhon dengan kalangan anarkis dan sosialis revolusioner yang lebih belakangan, termasuk Mikhail Bakunin, yang meski banyak mewarisi gagasan dasar Proudhon tentang penolakan terhadap negara terpusat, tetap mempertahankan keyakinan pada perlunya tindakan revolusioner yang lebih langsung dan lebih cepat untuk menumbangkan tatanan lama.

Penerimaan mutualisme Proudhon dalam perkembangan gerakan buruh dan sosialis sesudahnya sangat beragam dan memberi pengaruh melalui jalur yang sering kali tidak terduga. Di Prancis sendiri, gagasan mutualis memberi pengaruh langsung bagi perkembangan koperasi pekerja dan serikat kredit mutual yang terus berkembang sepanjang paruh akhir abad kesembilan belas, sementara di Amerika Serikat, pemikir individualis seperti Benjamin Tucker mengadopsi dan mengembangkan lebih jauh kerangka mutualis Proudhon ke arah yang lebih menekankan kebebasan pasar bebas tanpa negara, menghasilkan varian anarkisme individualis yang khas Amerika namun tetap mengakui utang konseptualnya pada Proudhon. Di sisi lain, para teoretikus anarkis kolektivis dan komunis yang lebih belakangan, termasuk Pyotr Kropotkin, mengkritik mutualisme Proudhon sebagai terlalu bertumpu pada logika pertukaran pasar dan kepemilikan individual yang, menurut mereka, masih menyisakan ruang bagi ketimpangan dan akumulasi yang tidak setara dalam jangka panjang, sebuah kritik yang mendorong perkembangan varian-varian anarkisme yang lebih eksplisit menolak pasar dan kepemilikan individual sama sekali demi kepemilikan kolektif penuh atas alat produksi, menunjukkan bagaimana mutualisme Proudhon, meski kerap dianggap sebagai titik tolak paling awal tradisi anarkisme modern, segera memunculkan perdebatan internal yang kaya dan beragam tentang sejauh mana logika pasar dan kepemilikan individual dapat dipertahankan dalam masyarakat yang benar-benar bebas dari eksploitasi dan dominasi.

Anarkisme sebagai “Tatanan Tanpa Kekuasaan”

Pada 1840, dalam Qu’est-ce que la propriété?, Proudhon menjawab pertanyaan seorang penanya imajiner dengan kalimat yang kelak menjadi salah satu semboyan paling terkenal dalam sejarah politik modern: ia seorang anarkis. Penanya itu menyergah bahwa ini ejekan, sebab pemerintahan tanpa penguasa adalah mustahil. Proudhon membalas bahwa justru itulah maksudnya, dan ia menambahkan rumusan yang sering dilupakan orang: anarki adalah ketiadaan tuan, ketiadaan penguasa (an-archos), dan anarki adalah bentuk tertinggi dari ketertiban. Sejak kalimat itu, kata yang dalam bahasa sehari-hari berarti kekacauan dipakai Proudhon sebagai nama bagi suatu tatanan sosial yang tidak membutuhkan perintah dari atas. Ia sengaja memilih kata yang menakutkan untuk membongkar anggapan bahwa ketertiban dan kekuasaan adalah dua hal yang tak terpisahkan.

Untuk memahami klaim ini, perlu dilihat apa yang ditolak Proudhon. Dalam tradisi teori politik sejak Hobbes, ketertiban dipahami sebagai hasil penyerahan kehendak kepada pihak berdaulat: tanpa penguasa yang memaksa, yang tersisa hanyalah perang semua melawan semua. Proudhon menerima bahwa masyarakat membutuhkan ketertiban, tetapi ia menolak premis bahwa ketertiban itu harus diciptakan oleh otoritas. Menurutnya, ketertiban sudah tumbuh dari relasi yang dibentuk manusia itu sendiri dalam kerja, pertukaran, dan kerja sama. Ia menyebut tenaga kolektif yang muncul dari kerja bersama sebagai kekuatan kolektif (force collective), dan ia berpendapat bahwa kekuatan ini nyata, dapat diamati, dan tidak perlu diwakili atau dimonopoli oleh negara. Negara, dalam pandangannya, justru memungut keuntungan dari kekuatan yang dihasilkan orang lain, sebagaimana pemilik modal memungut keuntungan dari kerja buruhnya.

Dari sini muncul pembedaan penting dalam pemikirannya antara otoritas dan kontrak. Otoritas bersandar pada hubungan komando: satu pihak memerintah, pihak lain patuh, dan alasan kepatuhan itu adalah kedudukan pemerintah, bukan persetujuan yang dapat diperiksa. Kontrak bersandar pada kesepakatan timbal balik antara pihak-pihak yang setara, dengan hak dan kewajiban yang jelas dan dapat dicabut bila dilanggar. Dalam Idée générale de la révolution au XIXe siècle (1851), Proudhon menyatakan bahwa hubungan antarmanusia harus diganti dari rezim otoritas menjadi rezim kontrak. Ia menegaskan bahwa kontrak yang dimaksud bukan kontrak sosial ala Rousseau, di mana individu menyerahkan kehendaknya kepada kehendak umum. Kontrak Proudhon bersifat partikular, terbatas, dan sukarela: setiap orang hanya terikat pada apa yang ia setujui sendiri, dan tidak seorang pun menyerahkan kedaulatan atas dirinya. Ia bahkan menuduh kontrak sosial Rousseau sebagai tipu muslihat, sebab begitu kehendak umum terbentuk, individu dipaksa tunduk pada sesuatu yang tidak pernah ia setujui secara konkret.

Gagasan tentang tatanan tanpa kekuasaan ini dijabarkan Proudhon dalam model federalisme, yang ia kembangkan terutama dalam Du principe fédératif (1863). Alih-alih kekuasaan yang terpusat dan turun dari atas, ia membayangkan jaringan kelompok yang mengatur dirinya sendiri, seperti komune, asosiasi pekerja, dan daerah, yang bergabung melalui perjanjian timbal balik. Kelompok-kelompok itu mendelegasikan urusan tertentu kepada badan bersama, tetapi mempertahankan sebagian besar kedaulatannya sendiri, dan badan pusat tunduk pada anggotanya, bukan sebaliknya. Proudhon merumuskannya dengan prinsip bahwa yang pusat tidak boleh memegang lebih banyak daripada yang diserahkan oleh bagian-bagiannya. Dengan cara itu, otoritas tidak dihapus secara sekaligus, melainkan diurai dan dikembalikan ke tingkat terendah yang memungkinkan, hingga akhirnya digantikan oleh hubungan timbal balik (mutuellisme) antarkelompok dan antarperorangan.

Dasar moral dari tatanan ini adalah keadilan, yang bagi Proudhon bukan produk kehendak penguasa maupun kesepakatan semata, melainkan sesuatu yang imanen dalam masyarakat itu sendiri. Dalam De la justice dans la Révolution et dans l’Église (1858) ia mengembangkan gagasan bahwa keadilan adalah penghormatan spontan terhadap martabat manusia, yang kita rasakan dalam diri kita dan kita kenali dalam diri orang lain. Karena keadilan bersifat imanen, ia tidak perlu dijaga oleh wahyu, gereja, atau negara. Di sini terlihat mengapa Proudhon menolak otoritas agama sebagaimana otoritas politik: keduanya mengklaim sumber kebenaran di luar manusia, dan keduanya, menurutnya, menjadi alat untuk menundukkan. Ia mengucapkan kalimat yang kerap dikutip bahwa Tuhan adalah kejahatan, bukan sebagai pernyataan teologis yang teliti, melainkan sebagai penolakan terhadap gagasan bahwa kebenaran dan hukum boleh dipaksakan dari atas.

Bagian yang sering terlewat adalah bahwa anarkisme Proudhon bukan penolakan terhadap ketertiban, kerja sama, ataupun organisasi. Ia sangat mementingkan pengorganisasian, asalkan organisasi itu lahir dari bawah dan tunduk pada kontrol anggotanya. Dalam Idée générale ia menyebut dua cara memerintah masyarakat: lewat kekuasaan atau lewat perhitungan dan hukum ekonomi. Ia ingin menggantikan yang pertama dengan yang kedua, sehingga pemerintahan atas manusia berubah menjadi pengelolaan atas benda-benda. Gagasan ini kemudian dikenal luas lewat Saint-Simon dan Engels, tetapi Proudhon memberinya arah yang berbeda: pengelolaan itu harus dilakukan oleh pelaku ekonomi sendiri, bukan oleh teknokrat dan negara.

Perlu dicatat bahwa Proudhon bukan anarkis dalam pengertian yang kemudian dibawa Bakunin atau Kropotkin. Ia menolak kekerasan revolusioner dan lebih percaya pada transformasi bertahap lewat bank rakyat, koperasi kredit, dan asosiasi sukarela. Ia juga menolak komunisme sebagai bentuk otoritas baru, dan dalam pandangannya, kepemilikan kolektif yang dipaksakan negara hanya mengganti satu majikan dengan majikan lain. Posisinya terhadap perempuan dan terhadap bangsa tertentu pun problematis: dalam banyak tulisannya ia membela patriarki dan menyatakan pandangan antisemit, yang membuat pembaca modern memisahkan dengan hati-hati antara kerangka politiknya dan prasangka pribadinya. Dalam politik praktis, ia sendiri sempat menjadi anggota Majelis Nasional pada 1848, dan pengalaman itu memperkuat kecurigaannya terhadap parlemen sebagai tempat kekuasaan yang membusuk.

Warisan gagasan ini terlihat dalam gerakan serikat buruh Prancis, sindikalisme, dan Komune Paris 1871, yang sebagian pesertanya mengaku sebagai murid Proudhon. Marx, yang awalnya memujinya dalam Die heilige Familie, kemudian menyerangnya dalam Misère de la philosophie (1847) sebagai pemikir borjuis kecil, sebuah polemik yang menandai perpisahan tradisi anarkis dari Marxisme. Dalam teori politik kontemporer, ide tatanan tanpa penguasa dibahas kembali oleh pemikir seperti Colin Ward, Murray Bookchin, dan dalam kajian tentang demokrasi partisipatif serta ekonomi koperasi, meski banyak yang menilai Proudhon terlalu optimistis terhadap kemampuan kerja sama sukarela untuk menyelesaikan konflik tanpa lembaga pemaksa.

Federalisme dan Kritik terhadap Negara Terpusat

Pada 1863 Proudhon menerbitkan Du principe fédératif, buku yang ia tulis sebagai jawaban atas kegagalan gerakan-gerakan revolusioner sebelumnya, termasuk Revolusi 1848 yang ia saksikan dari kursi Majelis Nasional. Buku ini dibuka dengan penilaian pahit: negara-bangsa Eropa yang terpusat, entah monarki atau republik, pada akhirnya menghasilkan hal yang sama, yaitu konsentrasi kekuasaan di satu titik. Perbedaan rezim hanya soal siapa yang duduk di pusat. Karena itu, menurut Proudhon, persoalan politik abad kesembilan belas bukan memilih antara raja dan republik, melainkan antara otoritas dan kebebasan, antara sentralisasi dan federasi. Ia memandang federasi sebagai satu-satunya prinsip yang dapat mendamaikan kebebasan individu dengan kebutuhan hidup bersama dalam skala besar.

Teori Nilai Kerja dan Kritik atas Bunga serta Riba

Proudhon memulai kritik ekonominya dari pertanyaan sederhana yang ia ajukan dalam Qu’est-ce que la propriété? (1840): bagaimana mungkin seorang pemilik memperoleh penghasilan dari barang yang tidak ia kerjakan sendiri? Ia mewarisi dari ekonomi politik klasik, terutama Adam Smith dan David Ricardo, gagasan bahwa nilai barang bersumber dari kerja yang dikeluarkan untuk membuatnya. Namun ia menarik kesimpulan yang tidak dikehendaki para ekonom itu. Jika nilai berasal dari kerja, maka seluruh hasil produksi seharusnya jatuh kepada mereka yang bekerja. Kenyataan bahwa pemilik tanah mengutip sewa, pemilik modal memungut laba, dan pemberi pinjaman menagih bunga berarti ada bagian hasil kerja yang diambil tanpa kerja. Bagian yang diambil inilah yang ia sebut aubaine, rezeki jatuh yang diperoleh semata-mata karena kedudukan sebagai pemilik, dan inilah makna kalimat termasyhurnya bahwa properti adalah pencurian.

Argumen pokoknya bersifat aritmetis dan ia sebut sebagai persoalan kekuatan kolektif. Seorang buruh dibayar untuk tenaga individualnya, padahal ketika sekelompok orang bekerja bersama, hasil mereka lebih besar daripada jumlah hasil bila masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Proudhon memberi contoh seratus orang yang mendirikan sebuah obelisk dalam waktu yang tidak akan sanggup dicapai satu orang dalam dua belas ratus hari. Selisih itu adalah produk kerja sama, bukan produk salah satu pekerja, namun majikan membayar upah satu per satu dan menyimpan selisihnya. Dengan demikian, upah yang tampak adil secara kontraktual menyembunyikan pemotongan yang sistematis. Pemotongan ini, katanya, bukan penipuan oleh individu jahat, melainkan hasil struktur yang membuat pemilik dapat mengklaim tenaga kolektif sebagai miliknya.

Kritik atas bunga menjadi pusat perhatiannya pada akhir 1840-an. Dalam pertukarannya dengan Frédéric Bastiat pada 1849–1850, yang kemudian dibukukan sebagai Gratuité du crédit, Proudhon membantah pandangan bahwa bunga merupakan imbalan wajar atas jasa modal. Menurutnya, uang tidak menghasilkan apa pun dengan sendirinya. Yang produktif adalah kerja, sedangkan uang hanya alat tukar. Bila peminjam memperoleh keuntungan, itu berasal dari kerjanya, dan pemberi pinjaman yang menarik bunga sedang memungut bagian dari kerja orang lain. Ia menambahkan argumen yang bersifat makroekonomi: bila setiap pinjaman harus dikembalikan dengan bunga, sementara jumlah uang beredar terbatas, sebagian peminjam secara matematis tidak akan mampu melunasi, sehingga bunga menghasilkan utang yang terus menumpuk dan pemindahan kekayaan ke tangan kreditor. Karena itu, bunga bukan sekadar tidak adil, tetapi juga merusak keseimbangan pertukaran.

Dari kritik itu ia menurunkan program yang praktis. Kredit harus bersifat cuma-cuma atau hanya dikenai biaya administrasi, dan ia ingin menciptakan lembaga yang melaksanakannya, yaitu Banque du Peuple, yang telah disinggung pada pembahasan federalisme. Bank ini dirancang agar para pekerja saling memberi pinjaman dengan jaminan kerja mereka sendiri, dengan uang kertas yang ditukar dengan barang dan jasa di antara anggota. Dalam kerangka mutualisme, pertukaran yang adil berarti setiap pekerja menerima nilai yang setara dengan kerja yang ia sumbangkan, tidak lebih dan tidak kurang. Proudhon mengusulkan ukuran nilai berdasarkan biaya kerja, dengan harapan dapat menghapus selisih yang diambil perantara dan pemilik.

Kata “riba” dalam judul ini perlu dibedakan dari penggunaan dalam tradisi agama. Proudhon memakai istilah Prancis usure dan intérêt untuk menyebut pungutan atas pinjaman, tanpa merujuk pada pembedaan fikih antara bunga wajar dan berlebihan. Ia mewarisi kecurigaan lama terhadap pemungutan bunga yang ada dalam tradisi Kristen skolastik dan Islam, tetapi alasannya tidak bersifat keagamaan, melainkan ekonomi: bunga memungkinkan pemilik hidup dari kerja orang lain. Kritik semacam ini membuat sebagian pembaca modern menghubungkannya dengan gagasan perbankan tanpa bunga, meski kedekatan itu lebih berupa kemiripan tujuan daripada pengaruh langsung.

Teori ini mendapat kritik tajam dari dua arah. Marx, dalam Misère de la philosophie (1847) dan tulisan kemudian, menuduh Proudhon salah memahami nilai: bukan kerja sebagai hal konkret, melainkan kerja yang dibutuhkan secara sosial dan dimediasi pasar yang menentukan nilai, sehingga pertukaran setara tidak menghapus eksploitasi, sebab sumber laba terletak pada perbedaan antara nilai tenaga kerja dan nilai yang dihasilkannya. Ekonom marginalis kemudian menolak teori nilai kerja secara keseluruhan dan menjelaskan bunga sebagai harga waktu dan risiko, sehingga argumen bahwa uang tidak produktif dianggap mengabaikan fungsi kredit dalam mengalihkan sumber daya ke penggunaan yang paling berguna. Selain itu, eksperimen Banque du Peuple tidak sempat diuji dalam skala nyata. Meski demikian, gagasan bahwa laba dan bunga perlu dibenarkan, bukan diterima begitu saja, tetap hidup dalam tradisi koperasi, kredit mikro, dan keuangan alternatif.

Bank Rakyat dan Kredit Timbal Balik

Banque du Peuple (Bank Rakyat) adalah upaya paling konkret dan paling ambisius Proudhon untuk mewujudkan prinsip-prinsip mutualisme dalam praktik nyata, didirikan pada Januari 1849 di tengah gejolak politik pascarevolusi yang masih berlangsung di Prancis. Berbeda dari sebagian besar karya Proudhon yang berupa risalah teoretis dan polemik tertulis, proyek Bank Rakyat ini merupakan eksperimen institusional langsung, sebuah usaha membuktikan bahwa gagasannya tentang kredit tanpa bunga dan pertukaran timbal balik dapat benar-benar berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang nyata, bukan sekadar spekulasi filosofis tentang masyarakat ideal yang jauh dari kenyataan praktis.

Fondasi teoretis bagi Bank Rakyat bertumpu pada diagnosis Proudhon atas apa yang disebutnya “misteri bunga dan sewa” (mystère de l’intérêt et de la rente), sebuah analisis yang menempatkan bunga modal sebagai salah satu mekanisme paling fundamental yang melanggengkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Bagi Proudhon, bunga yang dikenakan atas pinjaman modal pada hakikatnya adalah bentuk aubaine yang telah dibahas sebelumnya dalam konteks kritiknya atas kepemilikan eksploitatif, yaitu keuntungan yang diperoleh pemilik modal semata dari status kepemilikannya atas uang atau alat produksi, tanpa kontribusi kerja nyata apa pun yang sepadan dengan keuntungan tersebut. Lebih jauh, ia berargumen bahwa praktik bunga menciptakan sebuah paradoks matematis yang secara struktural mustahil dipenuhi secara kolektif oleh seluruh perekonomian: jika setiap pinjaman harus dikembalikan beserta bunganya, maka jumlah uang yang harus dikembalikan ke dalam sistem perekonomian secara keseluruhan akan selalu melebihi jumlah uang yang sesungguhnya beredar di dalamnya, sebuah ketidakseimbangan struktural yang menurutnya menjelaskan mengapa krisis ekonomi, kebangkrutan, dan kemiskinan terus-menerus berulang dalam sistem kapitalis, betapapun rajin dan produktifnya para pekerja di dalamnya.

Solusi yang diajukan Proudhon melalui Bank Rakyat berpusat pada gagasan kredit gratis (crédit gratuit), yaitu penyediaan pinjaman kepada pekerja dan pengusaha kecil tanpa pengenaan bunga sama sekali, dengan bank hanya memungut biaya administratif minimal yang sekadar cukup untuk menutup ongkos operasional lembaga itu sendiri, bukan untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang dipinjamkan. Mekanisme yang dirancang Proudhon bertumpu pada sistem “cek pertukaran” (bons d’échange), semacam mata uang alternatif yang diterbitkan bank berdasarkan nilai barang atau jasa yang telah diproduksi oleh anggotanya, memungkinkan para produsen kecil dan pekerja saling bertukar hasil kerja mereka secara langsung tanpa harus melalui perantaraan modal kapitalis konvensional yang membebankan bunga, sebuah sistem yang pada dasarnya berusaha menciptakan sirkuit ekonomi paralel yang beroperasi sepenuhnya di luar logika akumulasi kapital berbunga yang mendominasi perekonomian arus utama.

Peluncuran Bank Rakyat pada awal 1849 disambut dengan antusiasme yang cukup besar di kalangan pekerja dan pengrajin kecil Paris, dengan ribuan orang mendaftarkan diri sebagai anggota dalam waktu singkat setelah pendiriannya, sebuah respons yang menunjukkan betapa besarnya kebutuhan nyata akan akses kredit yang terjangkau di kalangan kelas pekerja pada masa itu. Namun proyek ambisius ini mengalami kegagalan yang sangat cepat dan tidak pernah benar-benar sempat beroperasi secara penuh sesuai rancangan aslinya, sebab hanya beberapa minggu setelah pendiriannya, Proudhon ditangkap dan dipenjarakan atas tuduhan menghina kepala negara sebagaimana telah disinggung dalam konteks biografisnya, sebuah penahanan yang secara langsung melumpuhkan kepemimpinan dan momentum awal yang telah dibangun bank tersebut. Tanpa kehadiran langsung pendirinya untuk mengawal operasionalnya pada fase paling kritis, dan dengan tekanan hukum serta politik yang terus meningkat dari otoritas yang semakin represif pascakudeta Louis-Napoléon Bonaparte, Bank Rakyat terpaksa dibubarkan tidak lama setelah didirikan, menyisakan proyek ini sebagai eksperimen yang tidak pernah sempat diuji secara memadai dalam jangka waktu yang cukup untuk membuktikan atau menyangkal kelayakan praktisnya secara meyakinkan.

Kegagalan institusional Bank Rakyat ini tidak serta-merta meruntuhkan keyakinan Proudhon pada prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, dan ia terus mempertahankan serta mengembangkan lebih jauh gagasan tentang kredit timbal balik dalam tulisan-tulisannya berikutnya, meski tanpa kesempatan kedua untuk mengujinya secara institusional dalam skala yang sama. Analisisnya tentang bahaya struktural bunga dan akumulasi modal tanpa kerja terus menjadi salah satu elemen paling konsisten dalam seluruh korpus pemikiran ekonominya, menjadi dasar bagi kritiknya yang lebih luas terhadap kapitalisme finansial sebagai bentuk eksploitasi yang bahkan lebih tersembunyi dan lebih sulit dilihat dibandingkan eksploitasi langsung dalam hubungan kerja di tempat produksi, sebab mekanisme bunga beroperasi secara tidak kasatmata melalui sirkulasi uang dan kredit, jauh dari pandangan langsung para pekerja yang menanggung bebannya secara tidak langsung melalui harga barang dan jasa yang harus mereka bayar.

Gagasan kredit timbal balik dan bank koperasi yang dirintis Proudhon melalui eksperimen Bank Rakyat memberi pengaruh yang jauh melampaui kegagalan institusionalnya yang cepat, menjadi salah satu inspirasi konseptual penting bagi perkembangan gerakan koperasi kredit (credit union) dan bank koperasi yang tumbuh pesat di berbagai negara Eropa pada paruh akhir abad kesembilan belas, meski sebagian besar gerakan koperasi kredit yang benar-benar berhasil bertahan dan berkembang, seperti yang dirintis Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman, pada akhirnya tetap mempertahankan pengenaan bunga dalam tingkat yang moderat untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga, sebuah penyesuaian praktis yang menunjukkan bahwa prinsip kredit sepenuhnya tanpa bunga yang diperjuangkan Proudhon, betapapun menarik secara teoretis, menghadapi kesulitan praktis yang signifikan ketika benar-benar diterapkan dalam skala dan jangka waktu yang lebih luas dibandingkan eksperimen singkat yang sempat ia jalankan sendiri.

Perselisihan dengan Marx: Dialektika Kontradiksi Melawan Materialisme Historis

Perselisihan antara Proudhon dan Karl Marx adalah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah pemikiran sosialis abad kesembilan belas, sebuah perpecahan yang tidak hanya memisahkan dua pemikir besar secara personal, melainkan juga menandai salah satu titik pisah paling awal dan paling mendalam antara dua arus besar yang akan terus bersaing sepanjang sejarah gerakan buruh selanjutnya: tradisi sosialisme Marxis yang menekankan sentralisasi, kediktatoran proletariat sementara, dan materialisme historis sebagai ilmu tentang hukum-hukum perkembangan sejarah, berhadapan dengan tradisi anarkis dan libertarian yang menekankan desentralisasi, penolakan terhadap segala bentuk negara, dan skeptisisme terhadap klaim-klaim ilmiah yang terlalu pasti tentang arah sejarah.

Hubungan antara kedua tokoh ini pada mulanya berlangsung bersahabat dan saling menghormati. Marx, yang tinggal di Paris pada awal 1840-an setelah terusir dari Jerman, berkenalan langsung dengan Proudhon dan terkesan mendalam oleh Qu’est-ce que la propriété? sebagaimana telah disinggung dalam konteks pembahasan karya tersebut sebelumnya, bahkan memujinya secara terbuka dalam Die heilige Familie (1845) sebagai karya yang untuk pertama kalinya menyajikan kritik ilmiah yang sistematis atas kepemilikan pribadi dari sudut pandang kelas pekerja. Marx dan Proudhon sempat berdiskusi secara intensif selama berbulan-bulan di Paris, dengan Marx bahkan mengaku dalam suratnya kepada Proudhon bahwa diskusi-diskusi malam mereka telah memberinya “demam intelektual” yang sangat berharga, dan Marx sempat mengundang Proudhon untuk menjadi koresponden Prancis bagi jaringan komunikasi komite korespondensi komunis yang tengah ia bangun di seluruh Eropa.

Keretakan hubungan ini bermula ketika Proudhon menerbitkan Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère pada 1846, sebuah karya yang berusaha menerapkan metode dialektis yang diwarisi dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel untuk menganalisis sistem kategori-kategori ekonomi politik, seperti pembagian kerja, persaingan, monopoli, kredit, dan kepemilikan, dengan Proudhon berargumen bahwa setiap kategori ekonomi mengandung dalam dirinya sendiri dua sisi yang saling bertentangan, sisi baik yang bermanfaat bagi masyarakat dan sisi buruk yang merugikan, dan bahwa tugas pemikir sosial yang bijaksana bukanlah menghapuskan kategori-kategori ini sepenuhnya melainkan menemukan keseimbangan atau sintesis yang memungkinkan sisi baik dipertahankan sementara sisi buruknya diminimalkan, sebuah pendekatan yang mencerminkan kecenderungan gradualis dan reformis Proudhon yang telah tampak pula dalam visinya tentang mutualisme sebagaimana dibahas sebelumnya.

Marx membalas karya ini dengan serangan yang sangat tajam dan sengaja provokatif dalam judulnya, Misère de la philosophie: Réponse à la “Philosophie de la misère” de M. Proudhon (1847), ditulis dan diterbitkan dalam bahasa Prancis agar dapat menjangkau langsung khalayak pembaca Proudhon sendiri. Kritik utama Marx menyasar pemahaman Proudhon atas dialektika Hegelian, yang menurutnya diterapkan secara dangkal dan keliru: Marx menuduh Proudhon memperlakukan kategori-kategori ekonomi sebagai ide-ide abstrak yang berdiri sendiri dan berkembang menurut logika dialektis murni, terlepas dari kondisi material dan historis konkret yang sesungguhnya melahirkan kategori-kategori tersebut, sebuah kesalahan metodologis yang menurut Marx membalikkan secara keliru hubungan sesungguhnya antara ide dan realitas material: bagi Marx, bukan logika abstrak kategori-kategori ekonomi yang menentukan perkembangan sejarah material, melainkan sebaliknya, kondisi material dan hubungan produksi konkret dalam masyarakat tertentulah yang melahirkan dan membentuk kategori-kategori ekonomi serta kesadaran manusia tentangnya, sebuah tesis fundamental dari materialisme historis yang tengah dirumuskan Marx pada periode ini.

Di balik perbedaan metodologis ini, tersembunyi perbedaan yang jauh lebih mendasar dan lebih bertahan lama tentang strategi perubahan sosial itu sendiri. Marx, yang pada periode ini semakin yakin akan perlunya revolusi proletar yang terorganisasi secara sentral dan, untuk sementara waktu pascarevolusi, memerlukan apa yang kelak disebutnya kediktatoran proletariat sebagai tahap transisi menuju masyarakat tanpa kelas, memandang pendekatan gradualis dan federalis Proudhon, yang menolak revolusi kekerasan dan sentralisasi kekuasaan dalam bentuk apa pun, sebagai sikap yang pada akhirnya hanya akan melanggengkan tatanan kapitalis yang ada, sebab tanpa pengambilalihan kekuasaan negara secara terorganisasi, menurut Marx, kelas kapitalis yang berkuasa tidak akan pernah secara sukarela melepaskan kontrolnya atas alat produksi. Proudhon, sebaliknya, memandang keyakinan Marx pada kediktatoran proletariat dan sentralisasi revolusioner sebagai benih bagi tirani baru yang tidak kalah menindasnya dibandingkan tirani kapitalis yang hendak digulingkan, sebuah kecurigaan mendalam terhadap segala bentuk konsentrasi kekuasaan, baik yang mengklaim bertindak atas nama kapital maupun yang mengklaim bertindak atas nama proletariat, yang menjadi benang merah konsisten dalam seluruh pemikiran politiknya sebagaimana tercermin pula dalam penolakannya terhadap komunisme kolektivis yang telah dibahas dalam konteks kritiknya atas kepemilikan.

Ketegangan personal antara kedua tokoh ini semakin diperparah oleh faktor-faktor yang lebih personal, termasuk pembelaan Proudhon terhadap Karl Grün, seorang sosialis Jerman yang tengah menerjemahkan karya-karya Proudhon ke bahasa Jerman namun yang sangat dibenci Marx karena dianggap mewakili aliran “sosialisme sejati” (wahrer Sozialismus) yang menurut Marx terlalu sentimental dan kurang ilmiah, sebuah perselisihan personal yang menurut sejumlah sejarawan, termasuk kritikus sastra Edmund Wilson dalam studinya tentang sejarah intelektual sosialisme, turut memperburuk sikap Marx terhadap Proudhon secara pribadi, melampaui sekadar perbedaan teoretis murni tentang metodologi dialektis atau strategi revolusioner. Perpecahan ini tidak pernah benar-benar rujuk kembali sepanjang sisa hidup kedua tokoh tersebut, dan ketegangan yang sama terus berlanjut serta bahkan semakin memburuk dalam generasi pengikut masing-masing, paling dramatis tampak dalam perselisihan yang jauh lebih sengit antara Marx dan Mikhail Bakunin, pewaris intelektual utama tradisi anti-otoriter Proudhon, dalam tubuh International Working Men’s Association (Internasional Pertama) pada akhir 1860-an dan awal 1870-an, sebuah perselisihan yang pada akhirnya memecah gerakan sosialis internasional secara permanen menjadi dua kubu besar yang saling bermusuhan: kubu Marxis yang menekankan partai politik terorganisasi dan pengambilalihan kekuasaan negara, berhadapan dengan kubu anarkis yang mewarisi penolakan Proudhon terhadap otoritas negara dalam bentuk apa pun, sebuah garis pemisah yang, meski telah berusia lebih dari satu setengah abad, masih dapat ditelusuri jejaknya dalam perdebatan-perdebatan kontemporer di dalam gerakan kiri tentang strategi dan organisasi perubahan sosial.

Keadilan Imanen dan Kritik terhadap Gereja

De la justice dans la révolution et dans l’église (1858) adalah karya paling tebal dan dalam banyak hal paling ambisius secara filosofis dari seluruh korpus tulisan Proudhon, sebuah risalah besar yang ia susun sebagai usaha menjawab persoalan paling fundamental yang mendasari seluruh proyek intelektualnya sejak Qu’est-ce que la propriété?: dari manakah sesungguhnya sumber dan dasar keadilan itu sendiri, jika bukan dari otoritas eksternal seperti hukum ilahi yang diwahyukan Gereja maupun hukum positif yang ditetapkan negara? Karya inilah yang membuat Proudhon kembali berurusan dengan pengadilan, didakwa “menghina moralitas publik dan agama” sebagaimana telah disinggung dalam konteks biografisnya, sebuah tuduhan yang memaksanya melarikan diri ke Belgia, namun yang justru menegaskan betapa tajam dan betapa mengancamnya argumen yang ia ajukan bagi otoritas keagamaan yang mapan pada masanya.

Konsep sentral yang menjadi inti seluruh risalah ini adalah apa yang disebut Proudhon sebagai “keadilan imanen” (justice immanente), sebuah doktrin yang secara tegas menolak gagasan bahwa keadilan bersumber dari perintah transenden Tuhan yang diwahyukan melalui kitab suci dan ditafsirkan oleh otoritas gerejawi, sebagaimana diajarkan teologi Katolik ortodoks yang mendominasi Prancis pada masanya. Bagi Proudhon, keadilan bukanlah sesuatu yang “diturunkan” dari luar atau dari atas kepada manusia, melainkan sesuatu yang secara inheren tertanam dalam struktur kesadaran manusia itu sendiri, muncul secara spontan dari pengalaman hidup bersama dan dari rasa hormat timbal balik (respect mutuel) yang secara alamiah berkembang ketika manusia berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk yang setara martabatnya. Keadilan, dalam pengertian ini, bukan hukum yang dipaksakan dari luar oleh otoritas apa pun, baik otoritas ilahi maupun otoritas negara, melainkan sebuah fakultas psikologis dan moral yang melekat secara bawaan dalam diri setiap manusia, serupa dengan kapasitas bawaan untuk bernalar atau merasakan, yang kemudian berkembang dan menyempurnakan dirinya melalui pengalaman sosial dan interaksi timbal balik sepanjang sejarah peradaban manusia.

Dari doktrin keadilan imanen inilah Proudhon menyusun kritiknya yang sangat tajam terhadap Gereja Katolik, yang ia pandang bukan sekadar institusi keagamaan yang keliru secara teologis, melainkan sebagai kekuatan historis yang secara sistematis menghambat perkembangan kesadaran moral otonom manusia demi mempertahankan kekuasaan institusionalnya sendiri. Argumennya berjalan sebagai berikut: dengan mengajarkan bahwa keadilan dan moralitas bersumber semata dari perintah ilahi yang hanya dapat diakses dan ditafsirkan secara sah melalui otoritas Gereja, institusi keagamaan ini secara efektif merampas dari manusia biasa kapasitas dan kepercayaan dirinya sendiri untuk menalar secara moral dan menentukan apa yang benar dan salah berdasarkan penilaiannya sendiri, memaksa manusia untuk senantiasa bergantung pada mediasi otoritas gerejawi demi memperoleh panduan moral, sebuah ketergantungan yang bagi Proudhon pada hakikatnya adalah bentuk perbudakan spiritual yang sejajar dan bahkan mendasari perbudakan ekonomi yang ia kritik dalam analisisnya tentang kepemilikan, sebab keduanya sama-sama bekerja dengan logika yang serupa: merampas kemandirian dan kapasitas penentuan diri manusia, baik dalam ranah ekonomi melalui kepemilikan eksploitatif maupun dalam ranah spiritual melalui otoritas keagamaan yang memonopoli akses pada kebenaran moral.

Proudhon juga mengembangkan dalam karya ini sebuah kritik yang lebih luas terhadap konsep Tuhan itu sendiri, sebuah posisi yang bergerak jauh melampaui sekadar kritik institusional terhadap Gereja menuju semacam ateisme filosofis yang eksplisit, meski ia sendiri lebih suka menggunakan istilah yang lebih hati-hati seperti “anti-teisme”. Dalam rumusannya yang terkenal dan kontroversial, yang muncul secara lebih eksplisit dalam karyanya yang lain, Système des contradictions économiques, Proudhon menyatakan bahwa “Tuhan adalah kejahatan” (Dieu, c’est le mal), sebuah pernyataan yang perlu dipahami bukan sebagai penolakan terhadap pengalaman spiritual atau moral manusia secara umum, melainkan sebagai serangan spesifik terhadap konsep Tuhan sebagai otoritas transenden yang menuntut kepatuhan tanpa syarat, yang menurut Proudhon secara struktural berfungsi sebagai model dan pembenaran bagi segala bentuk otoritas hierarkis lainnya di bumi, baik otoritas raja, otoritas kepemilikan, maupun otoritas negara, sebab jika manusia diajarkan untuk tunduk secara mutlak kepada otoritas ilahi yang tidak dapat dipertanyakan, logika ketundukan yang sama dengan mudah direplikasi dan dilegitimasi untuk membenarkan ketundukan kepada otoritas duniawi yang mengklaim mewakili kehendak ilahi tersebut di bumi.

Namun penting dicatat bahwa kritik radikal Proudhon terhadap Tuhan sebagai konsep otoritas transenden tidak serta-merta menjadikannya seorang materialis murni yang menolak seluruh dimensi moral dan spiritual kehidupan manusia, sebuah nuansa yang membedakannya dari sejumlah kalangan sosialis dan ateis sezamannya yang lebih radikal. Proudhon tetap mempertahankan keyakinan yang kuat pada dimensi moral objektif dalam kehidupan manusia, hanya saja ia memindahkan sumber otoritas moral tersebut dari Tuhan yang transenden menuju kesadaran kolektif manusia yang imanen, sebuah pergeseran yang memungkinkannya tetap berbicara tentang keadilan, kehormatan, dan martabat manusia sebagai nilai-nilai yang nyata dan mengikat secara objektif, bukan sekadar konstruksi sosial yang bersifat relatif dan sewenang-wenang, sebuah posisi yang menempatkannya dalam ketegangan yang khas dengan materialisme yang lebih konsisten dari sejumlah pemikir sosialis lain pada masanya, termasuk Marx, yang cenderung memandang moralitas sebagai produk dari struktur ekonomi dan kelas, bukan sebagai fakultas bawaan yang berdiri independen dari kondisi material sebagaimana diandaikan doktrin keadilan imanen Proudhon.

Dampak dan penerimaan De la justice dans la révolution et dans l’église pada masanya sangat terbelah dan memicu kontroversi yang luar biasa besar, jauh melampaui kontroversi yang pernah ditimbulkan Qu’est-ce que la propriété? dua dekade sebelumnya. Gereja Katolik Prancis mengecam keras karya ini sebagai serangan langsung terhadap fondasi moral masyarakat, dan tekanan dari otoritas keagamaan maupun politik inilah yang secara langsung memicu penuntutan hukum dan pengasingan Proudhon ke Belgia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Di sisi lain, karya ini memberi pengaruh yang mendalam bagi perkembangan pemikiran anarkis dan sosialis sekuler sesudahnya, khususnya dalam hal kritik sistematis terhadap hubungan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik, sebuah garis argumen yang kelak dikembangkan lebih jauh dan lebih radikal oleh Mikhail Bakunin dalam karya-karyanya tentang hubungan antara teologi dan negara, termasuk rumusan Bakunin yang secara eksplisit membalik argumen teologis klasik dengan menyatakan bahwa jika Tuhan benar-benar ada, manusia harus menghapuskan-Nya demi mempertahankan kebebasan manusia itu sendiri, sebuah radikalisasi lebih jauh dari benih argumen yang telah ditanam Proudhon dalam risalahnya tentang keadilan dan otoritas gerejawi, menjadikan De la justice salah satu titik rujukan penting bagi seluruh tradisi kritik anarkis terhadap agama terorganisasi sebagai salah satu pilar yang menopang struktur dominasi dan ketidakadilan sosial secara lebih luas.

Karya Pierre-Joseph Proudhon

Qu’est-ce que la propriété? (1840)
Avertissement aux propriétaires (1842)
De la création de l’ordre dans l’humanité (1843)
Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère (1846)
Solution du problème social (1848)
Les Confessions d’un révolutionnaire (1849)
Banque du peuple (1849)
Idée générale de la révolution au XIXe siècle (1851)
La Révolution sociale démontrée par le coup d’État du 2 décembre (1852)
De la justice dans la révolution et dans l’église (1858)
La Guerre et la paix (1861)
Du principe fédératif (1863)
De la capacité politique des classes ouvrières (1865, anumerta)
Théorie de la propriété (1866, anumerta)
La Pornocratie, ou les femmes dans les temps modernes (1875, anumerta)

Referensi

Bakunin, M. (1990). Statism and anarchy (M. Shatz, Ed. & Penerj.). Cambridge University Press.
Hoffman, R. L. (1972). Revolutionary justice: The social and political theory of P.-J. Proudhon. University of Illinois Press.
Hyams, E. (1979). Pierre-Joseph Proudhon: His revolutionary life, mind and works. John Murray.
Marx, K. (1963). The poverty of philosophy. International Publishers. (Karya asli diterbitkan 1847)
McKay, I. (Ed.). (2011). Property is theft! A Pierre-Joseph Proudhon anthology. AK Press.
Proudhon, P.-J. (1876). What is property? An inquiry into the principle of right and of government (B. R. Tucker, Penerj.). Benjamin R. Tucker.
Proudhon, P.-J. (1923). General idea of the revolution in the nineteenth century (J. B. Robinson, Penerj.). Freedom Press.
Proudhon, P.-J. (1979). The principle of federation (R. Vernon, Penerj.). University of Toronto Press.
Proudhon, P.-J. (1994). What is property? (D. R. Kelley & B. G. Smith, Ed. & Penerj.). Cambridge University Press.
Ritter, A. (1969). The political thought of Pierre-Joseph Proudhon. Princeton University Press.
Vincent, K. S. (1984). Pierre-Joseph Proudhon and the rise of French republican socialism. Oxford University Press.
Woodcock, G. (1956). Pierre-Joseph Proudhon: A biography. Routledge & Kegan Paul.

Citation

BibTeX RIS Zotero

Temukan 100+ Filsuf, Ideologi, dan Lainnya